Dalam kondisi bernegara, arogansi aparat pemerintah maupun negara adalah hal yang biasa kita dengar. Alih alih menjaga stabilitas keamanan, aparat sering kali bertindak sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya. Mungkin dari kita sering kali mendengar tendensi negatif saat mendengar polisi yang menilang dengan meminta uang damai, TNI yang sering berkonflik dengan warga mengenai tanah dan sawah, hingga pamong praja yang dikenai sumpah serapah oleh pedagang pasar maupun penjaja kaki lima.

Di Indonesia, kondisi ini sering terjadi. Tak khayal, akhirnya pihak humas aparat harus bersusah payah mengambil simpati masyarakat melalui penggunaan komunikasi yang baik, mengambil frekuensi publik untuk menayangkan aktivitas heroik aparat dalam menegakkan kebenaran, hingga memamerkan langsung hubungan mesranya dengan masyarakat sekitar.

Tetapi kondisi arogan aparat belumlah sepenuhnya menghilang di Indonesia. Seperti contoh, baru-baru ini, arogansi Polrestabes Medan dalam menangani demonstrasi hari pendidikan di Kota Medan mencuri perhatian. Hal tersebut ditambah dengan kekeliruan polisi untuk menangkap jurnalis mahasiswa. Dua dari lima orang di antaranya adalah anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) BOM Institut Teknologi Medan (ITM) yang sedang melakukan peliputan unjuk rasa. Aktivitas mencari dan membuat berita oleh anggota Pers Mahasiswa itu dilindungi oleh konstitusi sebagai kebebasan berorganisasi, berbicara, dan berpendapat.

Kronolog kejadian tersebut dimulai dengan adanya aksi mahasiswa dalam memperingati hari pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2017. Demo yang berlangsung damai tersebut hanya berisi longmarch disekitar daerah Teladan. Namun belum bubarnya massa hingga pukul 17.00 membuat pihak intel polsek Medan Kota memprovokasi aksi massa untuk membubarkan diri. Namun saat mahasiswa pulang, Intel langsung melakukan penahanan terhadap 3 aktivis mahasiswa.

Sekitar jam 15.00 wib mahasiswa yang institut Teknologi medan melakukan aksi demonstrasi damai tanpa bakar ban dan tanpa merusak fasilitas.  Dengan rute longmarch sektor teladan namun pada pukul 17.00 wib massa yang sampai di lampu merah makam pahlawan mendapat provokasi dari intel polsek medan kota dan menyuruh membubarkan diri sehingga massa kembali ke kampus.  Namun di tengah perjalanan tiba tiba Intel langsung melakukan menahanan terhadap beberapa massa aksi lebih dari 3 (belum terdata) sehingga terjadi kejar kejaran antara intel dengan massa aksi.

Padahal apa yang dilakukan oleh ke 3 awak jurnalis pers mahasiswa tersebut hanya melakukan reportase yang tentunya tidak melanggar etika pers maupun hal-hal yang melanggar undang-undang seperti apa yang dituduhkan oleh aparat di atas. Komisi A DPRD Sumatera Utara sendiri telah meminta polrestabes Medan untuk menangguhkan penahanan 3 aktivis tersebut. Bahkan salah satu anggota Komisi A Sarma Hutajulu mengatakan bahwa ada keanehan pasca penangkapan dikarenakan adanya luka-luka yang dialami mahasiswa tersebut.

Menghakimi Aparat yang Semena-Mena

Sebenarnya demokrasi di Indonesia pada saat ini sangat memungkinkan adanya peran gerakan sipil yang mampu menghadang arogansi institusi keamanan yang ada di Indonesia. Masyarakat sebagai syarat ril demokrasi seharusnya mampu mengorganisir berbagai permasalahan tersebut dengan dibangunnya sebuah kesadaran-kesadaran kepada pihak-pihak yang belum mau mengangggap isu ini sebagai isu yang penting.

Lebih jauh, masyarakat Indonesia haruslah sadar. Bahwa kebencian kita terhadap aparat harus diubah perspektifnya. Kita harus mengetahui bahwa seharusnya polisi, TNI maupun pamong praja mampu melindungi segenap kehidupan damai masyarakat, bukanya malah melakukan tindakan kontra yang jelas-jelas mencederai cita-cita didirikannya institusi tersebut.

 

Aparat yang Peka adalah Aparat yang Mampu Memahami Aspek Sosioliogis Diatas Produk Hukum Yang Kaku

Kesalahan utama dalam impelementasi tugas-tugas aparat keamanan Indonesia adalah dengan memahami kondisi sosiologi masyarakat Indonesia. Seperti contoh, harusnya polisi maupun TNI mampu bersikap arif saat melihat berbagai kondisi masyarakt yang terlihat dilematis saat menentukan siapa yang benar maupun siapa yang salah

Harusnya dalam mengimplementasikan produk hukum, aparat harusnya mampu mengimplementasikan kepastian dan keadilan yang lebih mementingkan material substantif dibandingkan aspek-aspek prosedural. Aparat harus mampu menggali lebih jauh kondisi masyarakat agar mereka tidak arogan dan mampu menggunakan komunikasi yang baik saat menjalankan tugasnya menjagai keamanan dan kedamaian masyarakat.

Jadi jangan salahkan, arogansi aparat tidak hanya berasal dari dampak kuasa yang terlalu hipokris, lebih dari itu seharunya aparat keamanan harus belajar lebih banyak menggali nilai-nilai socio historis masyarakat Indonesia dibanding sibuk membranding dirinya, padahal fakta yang terjadi sangatlah buruk.