Kisah bayi Debora ramai diperbincangkan di dunia maya usai pemilik akun Facebook Birgaldo Sinaga mengunggahnya. Khas sebuah feature yang mengaduk-aduk emosi, kisah kematian bayi Debora barangkali telah membuat banyak orang ikut menitikkan air mata. Mulai dari kekhawatiran seorang ibu, Henny Silalahi, yang melihat bayinya sesak napas, rumah sakit yang menolak BPJS, kendala perawatan bayi Debora karena kurang biaya, hingga berakhir dengan kematian yang menyedihkan.

Namun sebenarnya bayi Debora bukan lah satu-satunya yang mengalami kisah seperti itu. Hanya saja pemerintah angkat bicara mendukung pengusutan kasus tersebut karena kesigapan orang tuanya yang mengadukan masalah pelayanan yang dialaminya ke Balai Kota. Juga barangkali karena kisahnya yang viral dengan media coverage yang besar, yang bisa merepresentasikan betapa masyarakat peduli dengan kisah ini.

Bayi-bayi lain, juga pasien-pasien dewasa yang meninggal karena kasus serupa, lebih tidak “beruntung” dari bayi Debora karena tak mendapatkan perhatian yang sama. Masalah biaya kerap membuat pasien tak dilayani dengan baik, hingga nyawa harus melayang. Hal itu terjadi tak hanya di Rumah Sakit Mitra Keluarga, tempat bayi Debora tak mendapat pelayanan yang baik, tapi juga di banyak rumah sakit di Indonesia.

Baru tiga bulan yang lalu, bayi Ibu Reny Wahyuni juga meninggal, disebut karena masalah pelayanan serupa yang dialami bayi Debora. Seperti dilansir Metrotvnews, bayi Ibu Reny bahkan ditolak tujuh rumah sakit, sebelum akhirnya meninggal karena keterlambatan penanganan. Awalnya Ibu Reny hendak bersalin di Rumah Sakit Taman Harapan Baru (THB) Bekasi, namun setelah tiga hari operasi takkunjung dilakukan, Ibu Reny akhirnya harus pindah ke rumah sakit lain dengan surat rujukan.

Foto diambil dari Indowarta – Ibu Reny Wahyuni Usai Melahirkan, Dijenguk Walikota Bekasi Rahmat Effendi

Tercatat tujuh rumah sakit yang menolak Ibu Reny dengan alasan yang sama, yakni ruang ICU sedang penuh. Di antaranya RSUD Kota Bekasi, dan enam rumah sakit swasta, yaitu RS Ananda Bekasi, RS Anna Medika Bekasi, RS Mekar Sari, RS Bakti Kartini, RS Bella, dan RS Hermina Bekasi. Karena tak mendapat rumah sakit dan merasa diabaikan RS THB, Ibu Reny sempat pulang. Namun, tak lama ia kembali dirujuk ke RS Koja di Jakarta Utara. Di RS Koja, Ibu Reny berhasil melahirkan, namun beberapa menit setelah menangis bayinya meninggal dunia.

Kakak Ibu Reny, Aldian Juliari, memberikan keterangan bahwa dokter yang menangani di RS Koja sempat bertanya mengapa tak segera ditangani sejak awal di RS THB. Pertanyaan tersebut menyiratkan bahwa sebenarnya nyawa bayi Ibu Reny bisa saja selamat bila mendapat pelayanan yang baik. Aldi dan keluarganya pun kecewa dengan pelayanan rumah sakit di Bekasi dan meragukan keterangan tujuh rumah sakit yang mengatakan ruang ICU sedang penuh di saat bersamaan.

Diketahui bahwa seperti Debora, Ibu Reny merupakan pasien BPJS. Kenyataan ini menguatkan anggapan bahwa pengguna BPJS Kesehatan memang kerap kali dianaktirikan, bahkan ditolak di rumah sakit swasta. Mengapa demikian?

Seperti ditulis laman Manajemen Rumah Sakit milik Pusat Kajian Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa masalah BPJS cukup pelik. Banyak pihak rumah sakit, teruma rumah sakit swasta, yang menolak pasien BPJS karena rendahnya iuran BPJS yang berdampak pada biaya kover untuk pasien. Bahkan seringkali biaya perawatan pasien yang dikeluarkan rumah sakit tak sebanding dengan biaya kover tersebut.

Media online Bisnis dalam sebuah ulasan tentang keengganan RS swasta bermitra dengan BPJS juga memberikan penjelasan serupa. Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Swasta Indonesia Susi Setyawati mengaku bahwa rumah sakit swasta kurang berminat untuk menjalin mitra dengan BPJS Kesehatan dengan alasan tidak adanya perbedaan tarif antara rumah sakit pemerintah dan swasta.

Ia mengatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan rumah sakit pemerintah, termasuk gaji pegawai, telah ditanggung negara. Sedangkan rumah sakit swasta harus melakukan investasi alat kesehatan dan membayar gaji pekerja tanpa subsidi pemerintah. Menurut Susi, seharusnya pemerintah memberlakukan perbedaan tarif bagi rumah sakit swasta, sehingga pihak rumah sakit tak terbebani dan tetap bisa mendapatkan keuntungan.

Memang BPJS Kesehatan yang merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pemerintah masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini tentu menjadi PR besar yang harus sesegera mungkin diselesaikan. Terlepas dari itu, rumah sakit kini seakan menjelma menjadi bisnis yang kejam. Bila tidak menguntungkan, maka empati kemanusiaan akan hilang. Padahal perlu diingat bahwa rumah sakit merupakan bentuk bisnis sosial yang tak boleh hanya mengutamakan keuntungan, melainkan harus tetap mengedepankan fungsi sosialnya.

Visi&Misi RS Mitra Keluarga yang Ditampilkan di Websitenya

Maka tak heran bila setiap rumah sakit tentu memiliki, atau setidaknya mengaku, bervisi misi mulia. Seperti RS Mitra Keluarga, sebagaimana disebut dalam websitenya, ingin menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Pun seperti RS Taman Harapan Baru dengan misinya memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau.

Namun, kenyataannya justru sangat berbeda setelah kita mendengar kisah-kisah serupa dengan yang dialami bayi Debora. Pelayanan yang buruk, bahkan penolakan, pada para pasien BPJS, yang memang kebanyakan masyarakat menengah ke bawah, dan pasien lain yang tak mampu secara ekonomi telah menghilangkan fungsi sosial dari bisnis rumah sakit. Seakan kita harus kembali menyerukan “orang miskin tidak boleh sakit!”