Sidang pertama kasus dugaan penistaan agama, di mana gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi tersangkanya akan dilaksanakan hari Selasa, 13 Desember 2016 nanti. Ahok dituntut dengan Pasal 156a dan Pasal 156 KUHP.

Terdapat kabar bahwa proses persidangan kasus ini akan disiarkan secara langsung di televisi. Namun, sampai sejauh ini, belum ada kepastian atau pernyataan resmi apakah persidangan ini akan disiarkan secara langsung seluruhnya, terbatas, atau tidak disiarkan. Terkait dapat ditayangkannya proses persidangan ini, sebagaimana dilansir oleh Hukumonline, Mahkamah Agung (MA) melalui Ridwan Mansyur, Kepala Biro Hukum dan Humas MA telah menyampaikan bahwa MA tidak memiliki wewenang untuk melarang disiarkannya proses persidangan secara langsung, karena wewenang untuk melarang atau mengizinkan siaran langsung sepenuhnya ada pada majelis hakim yang memeriksa perkara.

Namun, MA memberi rekomendasi yang tampak sebagai jalan tengah, yakni menayangkan persidangan tersebut secara terbatas. Arti penayangan secara terbatas ini adalah sidang yang disiarkan hanya sidang pertama dan sidang pembacaan putusan saja. Selebihnya, sidang-sidang pembuktian, pemeriksaan saksi dan ahli tidak perlu ditayangkan langsung karena dikhawatirkan akan terjadinya hubungan antara satu saksi dan ahli yang satu dengan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) KUHAP, karena keterangan saksi dan ahli sebelumnya telah disiarkan di televisi. Dewan Pers, setelah berdiskusi dengan MA pada tanggal 8 Desember lalu tampaknya juga menyetujui hal ini dan merekomendasikan penayangan secara langsung itu hanya untuk sidang pembacaan putusan saja

Penyiaran sidang secara langsung memang menimbulkan dilema. Di satu sisi, masyarakat dapat mengawal jalannya persidangan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan  dan menjaga profesionalitas para penegak hukum, serta mendapat edukasi dari jalannya persidangan tersebut.

Di sisi lain, persidangan yang disiarkan di televisi dapat menimbulkan gesekan-gesekan tertentu di masyarakat. Persidangan yang disiarkan secara langsung dapat menciptakan opini-opini yang berbeda di masyarakat sehingga berpotensi melahirkan perpecahan baru, bahkan media yang secara intens dan terus-menerus memberitakan dan mendiskusikan jalannya sidang lama kelamaan dapat menggiring masyarakat kepada suatu opini publik tertentu, yang dapat bertentangan dengan bukti-bukti sesungguhnya yang berada di persidangan.

Akibatnya, hal tersebut akan melanggar asas hukum yang berkaitan dengan proses persidangan, seperti asas praduga tak bersalah. Kita dapat belajar dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terus-menerus ditayangkan di televisi dan diberitakan di media-media, mulai proses penyidikan hingga sidang pembacaan putusan, di mana sebelum dimulainya sidang pun, opini publik sudah tergiring kepada bersalahnya Jessica, si terdakwa, meski pada akhirnya oleh hakim ia diputus terbukti melakukan pembunuhan tersebut.

Keunikan kasus Ahok, yang kemudian menimbulkan urgensi penayangan sidang secara langsung ini bisa dilihat berbagai sisi. Misalnya, pertama, isu penistaan agama merupakan hal yang sangat sensitif di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia, terutama akhir-akhir ini, menaruh perhatian sangat tinggi terhadap isu-isu agama. Terlebih lagi, dugaan penistaan ini dilakukan terhadap agama mayoritas di Indonesia, sehingga maklum bahwa akibatnya ‘kobaran api yang menyala’ akan sangat besar. Kedua, terdakwa adalah sosok public figure yang sangat kontroversial, sehingga persidangan yang tidak dilakukan secara langsung dikhawatirkan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tertentu di masyarakat, terutama mengenai profesionalitas dan independensi para penegak hukum. Ekspektasi masyarakat terhadap hasil akhir dari persidangan ini pun juga begitu tinggi sekaligus terbelah, ada yang menginginkan Ahok dihukum seberat-beratnya, tapi ada juga yang menginginkan pengadilan membuktikan bahwa Ahok tak bersalah. Ketiga, kasus ini sedang berjalan di ‘momen-momen politis’, yakni momen kampanye Pilkada DKI Jakarta, yang selalu menjadi topik populer di Indonesia dan terdakwa di sini adalah salah satu calon gubernur ­petahana. Apapun putusan akhir persidangan kasus ini, besar kemungkinannya akan memberi pengaruh pada perputaran politik Pilkada DKI.

Credit: Wesley VanDinter/iStockphoto.com.

Untuk mengakhiri, saya hanya berharap agar majelis hakim bisa adil dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lebih lanjut, menurut saya lebih baik kasus ini ditayangkan secara terbatas, agar para saksi dan ahli tetap profesional dan tidak tumpang tindih dalam memberi keterangan. Sebab, bagaimanapun juga, yang terpenting adalah proses hukum berjalan dengan baik dan seadil-adilnya. Saya percaya masyarakat Indonesia cerdas, sehingga sebisa mungkin dapat memberi penilaian-penilaian sendiri secara bijak terhadap berjalannya proses hukum ini, serta percaya kepada para penegak hukum yang telah diberi amanah besar untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Omong-omong, banyak kasus di Indonesia yang luput dari perhatian tapi lebih urgent untuk ditayangkan secara langsung karena begitu genting untuk martabat dan hajat hidup rakyat banyak, entah yang sudah diputus maupun yang belum. Sebut saja misalnya kasus pendirian pabrik Semen Indonesia di wilayah pegunungan Kendeng, tambang pasir Lumajang, penembakan warga sipil di Timika oleh oknum TNI AD, dan lain-lain. Entahlah, mungkin memang kalah menarik.