INDONESIDE – Kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah adalah akses bagi keluarga dengan penghasilan rendah untuk mendapatkan pendidikan. Biaya terjangkau yang disertai dengan adanya kualitas pendidikan yang baik menjadi alternatif bagi mereka yang sulit mengakses pendidikan di sekolah negeri. Banyak alasan yang menyebabkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak bisa bersekolah di sekolah negeri, seperti mahalnya biaya pendidikan, tidak bisa memenuhi dokumen persyaratan dan di beberapa daerah, letak tempat tinggal yang jauh dari sekolah negeri. Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah.

Berdasarkan hasil penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), jumlah sekolah swasta di Indonesia adalah 35% dari total jumlah sekolah secara keseluruhan. Di sejumlah daerah, jumlah sekolah swasta bahkan lebih banyak dari sekolah negeri. Salah satu contohnya adalah di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Di wilayah yang terbilang miskin ini terdapat 86 sekolah swasta dan 77 sekolah negeri. Sebanyak 51 dari 86 sekolah swasta tersebut merupakan sekolah swasta berbiaya rendah. “Sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah swasta di Kecamatan Koja dan 31% keseluruhan sekolah di Koja,” jelas Peneliti CIPS Sila Wikaningtyas dalam press release yang redaksi terima. Sila menjelaskan, sebuah sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah bulanannya sama dengan atau lebih rendah dari Rp 300.000. Angka ini kurang dari 10% dari Upah Minimum Provinsi (UMP) bulanan di DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 3.355.750.

 

Baca juga : Bayi Debora, BPJS, dan Orang Miskin yang Tidak Boleh Sakit

 

Biaya ini umumnya digunakan untuk menanggung biaya operasional terkait perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, buku pelajaran dan aktivitas ekstrakurikuler seperti karyawisata sekolah. Namun biaya ini juga bisa digunakan untuk menanggung investasi baru, seperti tambahan sarana dan prasarana sekolah. Walaupun berbiaya rendah, sekolah-sekolah ini memiliki kualitas yang baik. Sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah di Koja sudah mendapatkan akreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Sebanyak delapan sekolah mendapatkan akreditasi A dan 40 sekolah mendapatkan akreditasi B. Status akreditasi, jelas Sila, sangat penting bagi sekolah berbiaya rendah karena merupakan prasyarat untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Status akreditasi ini juga menunjukkan kalau sekolah-sekolah ini sudah memenuhi standar nasional. Kualitas sekolah juga ditunjukkan lewat banyaknya prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler.

Dengan kata lain, para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini karena anggapan akan kualitasnya. Yang mengejutkan, ternyata biaya yang murah adalah alasan terakhir yang disebutkan. Walaupun demikian, pemerintah belum memberikan dukungan terhadap kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan sekolah ini.

Pada 2005 lalu, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menghakibatkan penarikan guru-guru honorer dari sekolah-sekolah swasta. Sila mengatakan, masih ada regulasi lain yang dinilai menghambat pembangunan sekolah swasta berbiaya rendah.

 

Baca juga : Menilik Problematika Perempuan Indonesia

 

Regulasi yang dimaksud adalah peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 24 tahun 2007 tentang standar fasilitas dan infrastruktur Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menegah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Akhir/Madrasah Aliyah. Contohnya, untuk mendirikan sebuah Sekolah Dasar dengan enam kelas yang masing-masing kelasnya menampung sampai dengan 15 siswa, mereka diharuskan memiliki lahan minimal sebesar 1340m2 dan luas bangunan minimal sebesar 400 m2 .

Peraturan ini tentu saja berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendiri sekolah. Keterbatasan lahan di perkotaan juga menjadi hambatan. CIPS mendorong pemerintah untuk membuat dan memberlakukan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan mereka. “Selain itu, kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah juga bisa menjadi dorongan yang kompetitif bagi sekolah negeri untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional mereka,” ujar Sila.