Melihat diskusi yang selalu digagalkan oleh elit negara maupun oknum-oknum yang (merasa) terlegitimasi adalah hal yang sudah biasa. Dahulu, para sesepuh sering mendongengkan berbagai sikap represif pemerintah yang dipimpin babeh harto terhadap sivitas akademika. Apalagi, diskusi tersebut berbaru rada kiri hingga kanan. Mungkin pada jaman orde baru, satu-satu diskusi yang direstui pemerintah adalah diskusi-diskusi developmentalism maupun diskusi-diskusi yang merepresentasikan apa yang pemerintah inginkan.

Lahinrya reformasi secara tidak langsung sebenarnya telah membuka banyak ruang-ruang kritis yang terpenjara. Bangkitnya gerakan mahasiswa dan niatan niatan perubahan sebenarnya telah membuat ruang-ruang diskursus publik semakin tersedia dan makin bernilai kebebasan yang sangat tinggi. Tiap orang secara bertangung jawab bebas untuk mengemukakan pendapatnya, menyebarkan nilai nilai hingga mengakumulasikan berbagai wacana melalui sebuah gerakan. Kenyataan yang sangat dilematis untuk kondisi Indonesia kekinian.

Bosannya Meladeni Konflik Identitas

Untuk menjadi sebuah negara maju, penulis mengamini bahwa konflik identitas adalah salah satu aspek yang sangat menganggu. Bagaimana tidak, perkembangan ekonomi negara-negara faktanya ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat untuk tidak membahas permasalahan tersebut. Bahkan lebih frontal, atheisme menjadi salah satu jawaban bagi banyak negara untuk terus maju meninggalkan negara-negara yang hinga kini masih disibukkan oleh berbagai permasalahan mengenai konflik identitas, mengenai SARA.

Negara dan Kepercayaan Masyarakat (Sumber: Washingtonpost)

Kondisi ini mungkin menjadi hal utama yang menarik untuk kita bahas. Penulis bukanlah melihat dari sisi bahwa atheisme adalah kondisi ideal untuk memajukan sebuah negara. Tetapi, negara dengan kondisi mayoritas penduduk atheis telah berhasil menyingkirkan satu aspek yang sejak jaman peradaban kuno hingga kini menghiasi konflik-konflik yang ada di bumi ini. Negara tersebut berhasil memfokuskan diri pada persoalan pembangunan, nilai-nilai materialis hingga pengembangan sains dan teknologi dibandingkan mempermasalahkan keyakinan orang lain, keyakinan yang dia sendiri belum bisa mendalami akan sebuah kebenaran.

Selain masalah indikator ekonomi, negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM. Walaupun tidak bisa dipukul rata, negara-negara tersebut berhasil tidak mengambil pusing bagaimana relasi diskursus pewacanaan identitas bukanlah sebagai permasalahan penting bagi negaranya. Oleh karena itu, mimbar kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang lumrah terjadi, terutama apabila kita merujuk kepada negara-negara skandinavia maupun negara-negara eropa lainnya. Kondisi ini tentu bisa ditakar penyebabnya.

 “Karena dalam berpolitik, mereka lebih menggunakan ide-ide dan gagasan kesejahteraan masyarakat dibanding menggunakan nilai nilai identitas untuk mengumpulkan simpati dan basis massa”

Kondisi ini nyatanya menjadi representasi kondisi Indonesia saat ini. Indonesia berada dalam fase fase terburuk konflik identitas pasca reformasi. Walaupun belum sampai menyangkut permasalahan HAM berat, konflik identasi telah mengkhawatirkan sendi-sendi bernegara kita dan junjungan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika yang makin memudar. Kondisi ini benar-benar sangat memuakkan, jadi jangan salahkan sebuah kebebasan, karena pada akhirnya relasi pertarungan wacana dalam demokrasi menciptakan kesempatan-kesempatan bagi kaum-kaum yang sebenarnya anti demokrasi. Alih alih stabilisasi keadaan pasca pilgub DKI, diskusi mengenai konflik identitas malah dicap sebagai sebuah aktivitas yang menganggu ketenangan publik, hal tersebut bahkan disebut-sebut sebagai bentuk api api kecil yang menganggu sepoinya angin di taman.

Ancaman Kebebasan di Ranah Akademis

Walaupun awalnya penulis skeptis melihat kondisi konflik identitas, nyatanya seorang akademisi mempunyai tangung jawab untuk terus belajar dalam hal apapun. Misal, sebagai seorang akademisi sosial, seorang pelajar dituntut untuk melihat berbagai macam permasalahan sosial dan politik, salah satunya melalui teropong konflik identitas. Pendekatan tersebut masihlah relevan di Indonesia apabila dilihat dari kondisi di negara ini yang masih tersangkut “sampah-sampah” dari aliran sungai yang harusnya tetap mengalir.  Negara sendiri juga telah menjamin mimbar kebebasan dalam berpendapat.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28. Di dalam Declaration of Human Rights (DHR), pasal 19, dinyatakan bahwa setiap orang berhak kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas-batas.

Tetapi dalam aplikasinya, negara dan aparaturnya terlihat susah untuk mengendalikan arus masyarakat dalam mencoba menggagalkan berbagai mimbar kebebasan akademik tesebut. Bahkan, negara yang harusnya ikut menjaga nilai-nilai tersebut malah menjadi aktor utama dibalik gagalnya pelaksanaan mimbar kebebasan.

Seperti contoh, baru baru ini kaum intoleran di Kota Malang berhasil menggagalkan diskusi buku Salju di Aleppo yang dilaksanakan oleh Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Salah satu dosen UNPAD dan akademisi Timur Tengah, Dina Y sulaeman terpaksa gagal melaksanakan diskusi tersebut dikarenakan adanya tuduhan nilai-nilai kesesatan dan labelisasi aktivitas Syiah yang digulirkan oleh kaum intoleran tersebut, Jumat (5/5).

Miris memang terdengar, bahkan rektorat Universitas Brawijaya sendiri gagal menahan gempuran organisasi masyarakat yang sebenarnya bukan memiliki hirarkis intervensi yang sebanding dan institusi selevel perguruang tinggi negeri. Wilayah demokrasi akademik tentu terlihat kecolongan dan memberikan contoh yang memalukan bagi martabat akademisi itu sendiri.

Mari Melawan Mereka!, Kuatkan Nilai-Nilai Universal

Dimana-mana, kaum intoleran menjadi aktor utama dalam sebuah konflik identitas. Lebih dari itu, kaum intoleran mungkin kita sepakati sebagai aktor utama dalam berbagai banyak permasalahan. Terutama pasca naiknya tren popularitas kaum-kaum konservatif,”nasionalisme sempit, dan kelas menengah islam yang nyinyir diberbagai negara. Tidak menjadi hal yang mengejutkan bahwa kekalahan kaum-kaum moderat di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda akan menyebar di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu sedari dini, masyarakat Indonesia harus bersatu menguatkan nilai-nilai Universal yang ada di negara ini. Pertama, kita melihat bahwa dengan besarnya pengaruh kaum intoleran, berarti dasar negara kita belumlah di aplikasikan secara maksimal. Pancasila yang didesign oleh founding father kita sebagai wadah pemersatu nyatanya tidak dimaksimalkan dengan baik sebagai landasan bernegara bagi setiap masyarakat di Indonesia. Kedua adalah menanamkan nilai-nilai kebebasan yang bertanggung jawab.

Mungkin miris melihat saat kaum intoleran sibuk untuk menggagalan upaya kebebasan akademik, tapi kita sendiri melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan, yaitu dengan melakukan hal yang sama. Bagi penulis, ruang publik adalah persoalan pertarungan. Oleh karena itu, didiklah diri untuk menjadi pengawal nilai-nilai kebebasan yang terus berani bertarung melawan wacana kaum intoleran.