Hizbut Tahrir (HT) adalah gerakan Islam dengan ideologi transnasional yang bercita-cita mendirikan negara Islam bersistem Khilafah seperti masa Sahabat dan berada di bawah satu kepemimpinan tunggal di seluruh dunia yang dalam literatur Islam klasik disebut al imamah al uzhma. Gerakan ini didirikan di Yerusalem atau Baitul Maqdis pada 1953 M atau 1372 H oleh seorang ulama asal Palestina, Taqiuddin An-Nabhani (1909-1977 M). Setelah An-Nabhani meninggal pada 1977, kepemimpinan HT diteruskan oleh Abdul Qadeem Zallum sampai Maret 2003. Setelah itu, posisi pemimpin global HT dipegang oleh Ata Abu Rashta sampai sekarang.

Sebagai organisasi yang mencita-citakan terbentuknya pan-islamisme, maka tidak heran apabila HT memiliki pengikut dan cabang-cabang di seluruh dunia. HT telah memiliki cabang di sekitar 60 negara. Namun demikian, tidak ada data statistik yang pasti tentang berapa jumlah anggota grup ini. Menurut Jean-Pierre Filiu jumlah anggota HT di seluruh dunia tak lebih dari puluhan ribu. Sedangkan dalam catatan Shiv Malik mencapai jutaan. Bahkan, di Asia Tengah saja simpatisannya, bukan anggota tetap, mencapai 10 juta.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh nusantara. Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia kemudian dikenal dengan sebutan HTI kependekan dari Hizbut Tahrir Indonesia. Saat ini HTI dipimpin oleh Rokhmat S. Labib. HTI, sebagaimana Hizbut Tahrir induk, memiliki tujuan untuk membangun kembali Khilafah Islam atau negara yang berdasarkan Islam. Sistem Khilafah ini nantinya akan menyatukan umat Islam dalam sebuah negara kesatuan yang terdiri dari seluruh negara berpenduduk mayoritas muslim mulai dari Indonesia di Asia Tenggara sampai Maroko di Afrika Utara. Negara yang dicita-citakan HT ini nantinya akan memberlakukan hukum Syariah Islam, kembali menjadi satu-satunya negara Islam di dunia, dan melakukan da’wah Islam ke seluruh dunia.

 

Doktrin-doktrin Hizbut Tahrir

Dalam buku yang diterbitkan sendiri, HT menyatakan bahwa tujuan berdirinya adalah sebagai respons dari firman Allah dalam QS Ali Imron 3:104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” Visinya adalah “Untuk menghidupkan kembali Umat Islam dari kemunduran parah dan membebaskannya dari pemikiran, sistem dan hukum kufur dan dominasi serta pengaruh negara kafir. Juga bertujuan untuk merestorasi Negara Khilafah Islam agar pemerintahan berdasarkan wahyu Allah kembali terwujud.”.

Sedangkan misi atau metode penyampaian amar makruf nahi munkar, menurut HT, adalah dengan cara mengambil contoh dari sejarah Rasulullah dalam berdakwah. Dari sejarah perjuangan dakwah Nabi ini HT kemudian membagi metode dakwahnya untuk menciptakan Khilafah global ke dalam tiga fase.  Fase pertama mendidik anggotanya akan maksud dan tujuan HT. Fase kedua, para anggota yang sudah terdidik ini kemudian akan menyebarkan ide ini pada yang lain di negara masing-masing, terutama pemerintah, militer dan pusat kekuasaan yang lain. Fase ketiga, para tokoh HT akan menyebabkan pemerintah sekuler tumbang karena loyalitas pada saat itu semata-mata hanya pada Islam – bukan pada nasionalisme, politik atau etnis. Pada poin iilah, pemimpin Islam tertinggi, yang disebut Khalifah seperti zaman dahulu akan memimpin seluruh umat dengan otoritas politik dan agama.

 

Sikap Dunia pada Hizbut Tahrir

Dari visi misi di atas, HT kemudian menyimpulkan gerakannya sebagai “sebuah partai politik yang berideologi Islam, sehingga politik menjadi aktivitasnya dan Islam sebagai ideologinya. Bekerja bersama umat agar supaya umat mengadopsi Islam sebagai perjuangannya dan umat dibimbing untuk mengembalikan Khilafah yang bersistem syariah. HT adalah gerakan politik, bukan gerakan agama. Bukan gerakan akademis, pendidikan atau santunan. Pemikiran Islam menjadi jiwa dari tubuhnya.”

Dengan tujuan mendirikan kembali satu Khilafah sebagai sistem negara tunggal di seluruh dunia di bawah satu kepala negara yang bernama Khalifah dan syariah Islam sebagai dasarnya, maka HT menjadi antitesa dari sistem negara yang ada saat ini baik demokrasi, monarki atau lainnya. Karena HT tidak mau mengakui sistem apapun selain sistem Khilafah versinya sendiri, maka semua sistem negara yang bukan Khilafah dianggap sebagai sistem kufur dan jahiliyah yang harus dilawan dan dijauhi.

Bagi rezim yang berkuasa, sikap keras HT ini menjadi ancaman laten bagi kekuasannya secara khusus dan bagi kesatuan dan eksistensi sebuah negara secara umum. Oleh karena itu, tidak heran HT dilarang dan dianggap ilegal di sejumlah negara baik yang berpenduduk mayoritas muslim atau nonmuslim. Negara yang melarang HT secara resmi sampai saat ini adalah Mesir, Irak, Yordania, Arab Saudi, Libya, Maroko, Suriah, Tunisia, Bangladesh, Pakistan, Turki, Uzbekistan, Kazakhstan, Turki, Jerman, China dan Rusia. Sementara di sejumlah negara lain yang masih mengijinkan beroperasinya organisasi ini, sudah timbul perdebatan publik tentang perlu tidaknya HT dilarang atau dibiarkan, apakah sesat atau tidaknya gerakan ini ditinjau dari sudut pandang agama.

Di Inggris, misalnya, pro kontra perlu tidaknya pelarangan gerakan ini marak.  Harian Inggris, The Guardian, memuat artikel profokatif tentang perlu tidaknya HT dilarang di Inggris. Walaupun artikel ini tidak mendukung pelarangan HT, namun dari 200-an komentar pembaca menunjukkan terjadi pro dan kontra antara yang menginginkan gerakan ini dilarang atau dibiarkan. Sementara di Australia, tak kurang dari (mantan) Perdana Menteri Tony Abbot sendiri menganggap bahwa HT adalah gerakan berbahaya yang harus dilarang. Salah satu alasan mengapa wacana pelarangan HT di Australia menguat adalah adanya fakta bahwa walaupun HT adalah gerakan non-kekerasan, tapi tidak sedikit dari kalangan aktivisnya yang kemudian terlibat dalam aksi terorisme di kawasan Timur Tengah yang tengah dilanda konflik perang saudara.

Sementara itu di Indonesia sendiri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan akan membubarkan ormas besar yang anti Pancasila. Walaupun tidak disebut secara tegas nama ormas dimaksud, namun semua tahu itu mengarah ke Hizbut Tahrir. Berbeda dengan Mendagri, Jaksa Agung HM Prasetyo secara lugas menyatakan bahwa Hizbut Tahrir berpotensi dibubarkan karena bertentangan dengan ideologi Pancasila.