Tema ‘globalisasi’ harus dipahamkan dengan serius kepada masyarakat. Jika tidak, bersiap-siaplah menerima sindiran: kolot, gagap teknologi, kampungan dan sebagainya. Sebab, apapun kebutuhan manusia terpenuhi dari kemajuan teknologi.

Tidak bisa tidak. Gejolak tersebut sudah terasa, salah satunya di kota Malang, sekelompok pengemudi ojek pangkalan, supir taksi, supir angkutan kota, melakukan mogok kerja sekalian melakukan unjuk rasa di kantor pemerintahan (8/3).

Aksi perlawanan terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Bahkan kerap berujung pada saling serang fisik antara pihak konvensional dan aplikasi online. Terakhir, dilansir dari berbagai media, konflik terbuka kembali terjadi di Semarang dan Bogor (22/3). Pada intinya, mereka tetap merasa keberatan terhadap transportasi berbasis aplikasi.

Perlawanan tersebut ternyata tidak mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat. Selaku konsumen, masyarakat mempunyai pilihan untuk menentukan layanan mana yang mereka hendaki. Akan tetapi, alasan terbesar sebenarnya adalah kehadiran teknologi itu sendiri. Kita paham bahwa konsumen mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan pilihan.

Dalam situasi seperti ini, tentu abang-abang ojek dan lainnya berada pada posisi tersudut. Bila kita menyimak tanggapan masyarakat, kesan buruklah yang selalu menggambarkan transportasi konvesional selama ini. Kalaupun ada nada-nada positif, hanya sebatas dukungan moril. Pemerintah pun tengah berpikir keras, menyusun langkah, win-win solution agar dapat mengurai konflik kedua kubu yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Artinya bahwa globalisasi memang tidak terhindarkan. Manusia harus menyesuaikan diri dengan zaman, yakni era globalisasi itu sendiri. Kita beranggapan bahwa ketegangan terselesaikan andaikata para juru setir jalanan mau mengikuti aturan main kemajuan teknologi dan informasi.

Sementara itu, pihak taksi aplikasi juga merasa keberatan. Dilansir dari cnnindonesia.com (17/3), musababnya adalah empat poin memberatkan mereka  dalam Permen Perhubungan No. 32 tahun 2016: uji KIR, kuota kendaraan, penetapan tarif atas-bawah, pendaftaran kendaraan atas nama badan hukum/ koperasi.

Muncul suatu pertanyaan, bagaimana mengakhiri konflik ini? Apa memang kita harus menyesuaikan pada globalisasi, kemajuan teknologi ini? Apa yang harus kita lakukan? Setiap saat dalam berbagai kesempatan diskusi, pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu dikemukakan. Kita pun sedang berfilsafat.

Menarik, apalagi memang narasi besar yang mengemuka adalah menyesuaikan diri (manusia) dengan zaman (alam). Akhirnya, kita dapat melihat bahwa risalah ini merupakan suatu pertanyaan fundamental menuju etika hidup.

Salah satu pendekatan yang memungkinkan melalui pemahaman terhadap etika Jawa, yang dapat juga disebut etika keselarasan. Realitas tidak menunjukkan adanya konflik terbuka dan tidak adanya perasaan resah atau tidak tenteram.

Franz-Magnis Suseno, seorang rohaniwan, menerangkan bahwa konflik dapat dihindarkan apabila kita memegang dua prinsip: rukun dan hormat. Rukun merupakan usaha kita secara terus-menerus untuk bersikap tenang dan menyingkirkan usaha-usaha yang dapat memicu terjadinya konflik. Segala apa yang dapat mengganggu kerukunan dan suasana keselarasan dalam masyarakat harus dicegah.

Oleh karena itu, adanya berita-berita atau peristiwa yang dapat menimbulkan konflik akan disampaikan secara halus. Lalu, bagaimana menjelaskan aksi mogok supir angkot, supir taksi dan pengemudi ojek di Malang yang notabene adalah orang Jawa atau setidaknya berada dalam alam masyarakat Jawa?

Untuk menemukan jawaban tersebut, kita terlebih dahulu memahami bahwa etika Jawa mempunyai dua dimensi: sosial dan personal. Dan pada fungsinya, etika Jawa dapat dikatakan sebagai negatifitas, karena ia merupakan sebuah upaya pencegahan atau penghindaran.

Aksi mogok tadi merupakan upaya pemaksaan, represi untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat. Meskipun butir-butir kesepakatan hanya menguntungkan pihak pengemudi konvensional, tetapi memang demikian prinsip kerukunan harus dipaksakan dengan keras karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Lalu masyarakat yang mana, toh supir dan pengemudi ojek aplikasi juga adalah masyarakat? Ini juga menjadi kritik tersendiri terhadap perilaku supir angkot dan lainnya, karena memang justru sangat memungkinkan memancing terjadinya konflik.

Perseteruan seperti ini, secara konkrit, mau tidak mau harus mendudukkan pihak-pihak dalam musyawarah. Sepi ing pamrih, kehendak pribadi harus dilepas, ia tidak tidak menjadi prioritas atas kepentingan bersama. Kedua pihak harus mengendalikan dan meredam emosi dan nafsu masing-masing.

Memang, seperti yang pernah diungkapkan Franz-Magnis, bahwa etika Jawa tidak menyediakan suatu jalan keluar dari konflik, karena etika tersebut merupakan upaya yang terus-menerus yang dilakukan setiap orang untuk mencapai keselarasan. Kecuali di Yogyakarta, Sultan merupakan simbol ketentraman, maka ketegangan yang dapat menimbulkan konflik tidak berlangsung panjang.

Tentunya, pendekatan etika Jawa adalah satu dari banyak pendekatan dalam mengurai persoalan. Masyarakat Malang atau daerah lain harus mendinginkan kepala karena mufakat tercapai dari rembug masing-masing pihak.

Lalu, apakah dengan bergabungnya para pengemudi ojek, supir taksi, dan supir angkot ke dalam aplikasi juga akan dapat mengakhiri konflik? Ah, mengapa harus menyesuaikan kalau kita dapat menyeimbangkan! Jangan berpikir terlalu sinkretis, apa-apa masuk, ditelan bulat-bulat. Kita berada dalam kultur yang dialektis.

Namun, kalaupun etika Jawa dianggap terasa abstrak dan kurang sesuai, setidaknya sebagai catatan penting, kita perlu menegakkan prinsip. Kalau pun itu tidak bisa, ya sudah, berdamailah.

“Menanam cagak (tiang) listrik itu mudah. Tinggal menanam dan meninggalkan pasti bisa akan menyalakan lampu di malam hari. namun, menanam pohon lebih lama dan butuh perawatan terus-menerus,” kata Rm. Leo Soekoto.