Basuki Tjahaya Purnama atau akrab disapa Ahok dan Djarot Saiful Hidayat (Djarot) kembali aktif sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak hari ini Sabtu, 11 Februari 2017 usai upacara Serah Terima Jabatan (sertijab) dengan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono di Balaikota Provinsi DKI Jakarta sore tadi sebagaimana diberitakan detik.com Pukul 15.43 WIB.

Sertijab ini merupakan konsekuensi yuridis dari pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun  2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan Perubahan Kedua dari UU Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sertijab ini telah sesuai dengan masa berlaku izin cuti yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo kepada Ahok dan Djarot yang berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017.  Tidak ada yang kontroversial atau kabur dengan sertijab ini karena memang batas waktu mengenai izin cuti sudah berakhir hari ini dan secara otomatis status gubernur dan wakil gubernur aktif kembali kepada Ahok dan Djarot yang telah menyelesaikan cuti masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Mengenai wacana pemberhentian sementara kepada Ahok yang sedang menjalani proses hukum dugaan penistaan agama yang jadi bahasan beberapa media cetak dan elektronik nasional sejak beberapa waktu lalu sampai sekarang ini juga sebenarnya bukan merupakan hal yang kontroversial karena telah memiliki pengertian yang tunggal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pemberhentian sementara bagi kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah telah diatur dengan jelas didalam Pasal 83 ayat (1) itu berbunyi: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”  Bunyi kalimat “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” sudah jelas dan tegas dapat dipahami bahwa pemberhentian sementara tersebut hanya dapat dilakukan apabila Ahok didakwa dengan ketentuan pidana yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun, sedangkan faktanya Ahok didakwa dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjaranya paling lama empat tahun serta pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Antara redaksi “paling singkat” dengan redaksi “paling lama” atau “selama-lamanya” itu sudah jelas sekali berbeda dan tidak dapat diterapkan diantara keduanya secara bersamaan.

Kontroversi yang seolah-olah ada itu sendiri diawali oleh karena adanya pernyataan Mendagri sebelumnya sebagaimana dilansir oleh pada hari Senin, 6 Februari 2017 yang mengatakan : “Saya tetap berpegang pada aturan. Kami menunggu tuntutan jaksa setelah (keterangan) saksi-saksi ini,” kata Tjahjo saat menghadiri rapat terbatas di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin, 6 Februari 2017 (tempo.co). Pernyataan ini kemudian mendapat respon dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang merasa bingung dengan alasan Kemendagri soal status Ahok: “Pasal 83 ayat 1 itu kan jelas, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain yang bisa menafikkan itu,” kata Mahfud di gedung KPK pada Kamis (9/2) malam (republika.co.id).

Pernyataan Mendagri sendiri tidak sesuai dengan logika hukum dan peraturan hukum yang berlaku sebab pasal dalam tuntutan tidak dapat berubah dari pasal yang digunakan didalam surat dakwaan yang juga memperhatikan hasil-hasil dari pembuktian terhadap dakwaan didalam persidangan, jadi tidak mungkin ada perubahan pasal yang digunakan oleh penuntut umum didalam melakukan penuntutan. Pernyataan susulan dari mantan Ketua MK mengenai subjek dari Pasal 83 ayat (1) antara kata “terdakwa” dan “tertuntut” adalah benar karena pemberhentian sementara diberlakukan sudah sejak kepala daerah dan/ atau kepala daerah berstatus terdakwa dan tidak perlu menunggu proses penuntutan, namun mantan Ketua MK itu tidak memperhatikan dengan teliti unsur ancaman pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun yang diatur dalam pasal bersangkutan. Untung saja kejadian ini hanya sebatas pendapat/ pernyataan yang tidak memberikan konskwensi hukum apapun, namun berpotensi menyesatkan bagi pendengar atau pembacanya karena disampaikan oleh pejabat negara dan mantan pejabat tinggi negara yang juga adalah seorang Guru Besar Hukum Tata Negara. Terutama mengenai pernyataan mantan ketua MK  “Kalau memang Ahok ini dipertahankan juga ya cabut dulu pasal itu agar tidak melanggar hukum. Presiden boleh mencabut pasal itu dengan perppu, dengan hak subjektifnya” (detik.com) yang mengaitkan hal tersebut dengan Perppu dan Presiden Jokowi adalah terlalu berlebihan dan terlalu politis memasuki masa tenang sekarang ini, hal ini seperti ungkapan “Jaka Sembung Bawa Golok, Bawa Parang Lagi”.

Kesesatan itu bukan sebuah ketakutan belaka karena memang telah terjadi dengan adanya pemberitaan dari berbagai media massa yang saling bertentangan dan/ atau tidak memberikan pencerahan yang berimbang dan benar. Kondisi tersebut semakin diperparah karena adanya media massa yang tidak memerankan fungsinya secara maksimal sebagai pewarta peristiwa/ kejadian sekaligus juga pendidik bagi para pembacanya, pemimpin kepada kebenaran berpikir masyarakatnya.

Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Sukarno pernah menulis didalam judul “Menjadi Guru Di Masa Kebangunan”, bahwaDi masa kebangunan, maka seharusnya tiap-tiap orang harus menjadi pemimpin, menjadi guru”…, “jurnalis menjadi gurunya pembaca-pembaca surat kabarnya, maka ini memberikan pengertian yang luas bahwa media massa adalah perguruan dari suatu masyarakat pembaca dan pendengarnya. Media massa sebagai pergururan itu adalah cerminan gambarnya masyarakat kita dewasa ini, “sesuatu bangsa yang mengajar dirinya sendiri” kata Sukarno. Oleh karenanya tiap-tiap jurnalis ataupun redaksi media massa itu sudah semestinya tidak hanya memenuhi unsur-unsur teknisnya yang formil saja tetapi diseluruh sepak-terjangnya, di dalam sekujur badan dan tulang sumsumnya-satu Rasul Kebangunan sampai ke ujung tiap-tiap getaran rohnya dan jiwanya!” ditegaskan oleh Sukarno.

Keteladanan, kecerdasan, dan kebijaksanaa para pemimpin bangsa, para penyelenggara negara, para pahlawan politik, para guru besar, para jurnalis, serta guru dalam pengertian yang seluas-luasnya menjadi syarat mutlak dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Semoga hal-hal serupa tidak menggangu jalannya masa tenang sekarang ini dan tidak terus diulang-ulangi lagi di masa yang akan datang. “Tuhan tidak merobah nasibnya sesuatu bangsa, sebelum bangsa itu merubah nasibnya” (Pidato HUT Proklamasi 1964, Presiden Sukarno).