Tenggat waktu kerja Pansus Hak Angket akan berakhir pada 28 September mendatang. Presiden Jokowi semakin didesak untuk menyatakan sikapnya usai Henry Yosodiningrat, politisi dari partai pendukungnya, PDI Perjuangan, meminta KPK dibekukan. Usulan Henry didukung beberapa pihak di DPR, salah satunya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dalam diskusi “Masyarakat Sipil Kawal KPK” di Jakarta, Minggu (10/9), mengatakan bahwa masyarakat menanti sikap Jokowi. Ray menyampaikan bahwa Partai Golkar jelas menolak pembekuan KPK, meski menjadi bagian dari Pansus. Namun, Jokowi belum menyatakan sikapnya. “Sekarang publik mulai menuntut nih. ‘Pak Presiden, apa dong sikap Anda’. Yang paling awal perlu dilakukan, perlihatkan posisinya saja dulu,” ujar Ray.

Diambil dari Sindonews – (Kiri-kanan) Politikus muda Tsamara Amany, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, pengamat politik Ray Rangkuti dan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menjadi pembicara dalam dikusi Masyarakat Sipil Kawal KPK, di Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Seperti dilansir Liputan6, para wartawan menanyakan seputar usul pembekuan KPK kepada Jokowi usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto pada Minggu, (10/9/2017). Katanya,”Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama menjaga KPK,” ujar Presiden usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto pada Minggu (10/9/2017).

Cuitan Jokowi di akun twitternya

Jokowi kemudian juga mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. “Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi,” ucapnya. Pernyataan Jokowi juga senada dengan cuitan di akun Twitternya yang berbunyi “Kita harus menjaga KPK. Korupsi adalah kejahatan luar biasa –Jkw”

Hingga saat ini Jokowi konsisten menyatakan dukungannya kepada KPK dan pemberantasan korupsi, namun belum ada pernyataannya yang secara spesifik menyebutkan bahwa ia menolak pembekuan KPK atau penghilangan hak penyidikan dan penuntukan KPK yang kini menjadi wacana Pansus Hak Angket di DPR.