Melalui karya besarnya ‘Tetralogi Buru’, Pramoedya Ananta Toer seperti menuntun kita untuk mengupas sejarah kemelaratan rakyat pribumi akibat derasnya arus kolonialisme. Penindasan disini tidak melulu membahas perjalanan cinta Minke dan Anneliese yang dikalahkan kekuatan kolonial. Lebih dari itu, Pram menceritakan persoalan lain yang lebih mengiris hati yaitu konflik agraria sebagai akar dari kemelaratan bangsa Hindia-Belanda (Indonesia).

Dalam menjelaskan konflik agraria, Pram menggambarkan perampasan hak dan ruang hidup pribumi melalui kisah Trunodogso dalam novel Anak Semua Bangsa. Rantai konflik diperjelas dengan modal-modal Eropa yang mulai mangaduk-aduk sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah bangsa pribumi. Kekusaan negara kolonial dengan hak pribumi saling bertautan yang ditandai pada berdirinya tanaman komoditas yang berdiri dengan angkuhnya diantara tanaman lain termasuk kaki-kaki pribumi.

***

Dari Pram diceritakan, bahwa Trunodongso atau Pak Truno adalah petani kecil yang tinggal di sekitar daerah Tulangan, Sidoarjo. Ia salah satu petani yang memberanikan diri melawan pabrik gula swasta yang ditarik oleh regulasi kemudahan berinvestasi dari pemerintah Hindia-Belanda untuk menancapkan modalnya di Jawa Timur. Tanah-tanah pribumi kemudian diburu untuk ladang tebu, tumbuhan lain jelas tak ada harganya dibanding tebu di mata pasar.

Pak Truno mempertahankan tanahnya dari siapapun yang hendak merebutnya karena ia memiliki ikatan batin dengan warisan leluhur yang sudah sepantasnya untuk dipertahankan. Suatu saat, ia dipaksa merelakan sebagian tanahnya untuk disewa demi keperluan pabrik gula. Namun, sudah uang sewa tak kunjung dibayarkan penuh, keserakahan pabrik gula semakin menjadi karena menuntut sisa tanahnya untuk ditanami tebu. Berkaca dengan peristiwa itu, Pak Truno jelas mengacungkan parang.

Ia dengan luwes menentang angkuhnya pabrik itu, seolah polos tak bisa membedakan kuat parang dengan pistol. Tapi Pak Truno lupa, ia berhadapan bukan dengan orang semata tapi dengan sistem penjajah, dimana priyayi pabrik, lurah, sinder sambung menyambung menjadi satu pikiran. Pikiran penjajah yang digambarkan sangat licik, karena saluran air tersier yang dia bangun sendiri untuk lahannya, ditutup dengan congkaknya oleh pabrik gula agar ia merasa jera, miskin, dan terusir, belum lagi cemohan para priyayi yang tak kalah hebatnya.

Pada akhirnya, Pak Truno menyerah juga pada hak prerogatif kolonial atas tanah pribumi. Keberadaannya semakin ternafikan. Ia kalangkabut, meronta-ronta ke rumah Nyai Ontosoroh yang juga menyimpan dendam kesumat pada kolonialisme. Tanah dan ladangnya telah hangus ditelan hukum, hukum kolonial.

***

Kisah Pak Truno diatas berlatar pada akhir abad ke-19. Jika dilacak dalam konteks sejarah hukum agraria, pada masa ini pemerintah kolonial berusaha membentuk perundang-undangan agraria yang menandai masifnya sektor perkebunan dalam mengelola tanah jajahan. Pada dasarnya usaha tersebut didasari oleh tuntutan pihak konservatif-liberal Belanda agar pengusaha swasta dapat berandil dalam aktivitas ekonomi di negara jajahan. Usaha mereka tercapai dan tercatat dalam Konstitusi Hindia-Belanda tahun 1854 (Regerings Reglement) sehingga pada tahun 1870 terbitlah UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet) yang memberi hak perusahaan perkebunan swasta.

Aktivitas pengusaha swasta tersebut tidak bisa dilepaskan dari penerapan diskursus tentang domein verlakring, dimana semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, baik secara individual atau komunal menjadi domain/milik negara. Pada penerapannya, tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, statusnya menjadi milik negara Hindia-Belanda sehingga dapat disewakan ke perusahaan swasta yang diatur dalam hak erfpacht.[i] Hak tersebut merupakan hak menggunakan tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sewa tiap-tiap tahun kepada pemilik tanah, baik berupa uang maupun penghasilan dalam jangka waktu 75 tahun.[ii]

Wujudnya, pemerintah kolonial memberi banyak konsesi kepada pemilik modal dalam bentuk hak erfpacht. Sedangkan, tanah yang menjadi objek hak erfpacht diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali mencakup tanah yang diatasnya melekat hak masyarakat hukum adat milik petani pribumi. Selain itu, banyak terjadi tindakan okupasi terhadap tanah-tanah pribumi (hak ulayat) sehingga tak jarang memantik konflik. Konflik tak ada artinya karena kedudukan persil erfpacht sangat kuat sehingga selalu dimungkinkan mengusir rakyat pribumi dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. [iii] Tak jarang atas bantuan pemerintah kolonial, pengusaha memaksa petani yang memiliki tanah agar dilepaskan menjadi hak erfpacht dengan menggunakan para priyayi perusahaan sampai lurah.

Sebenarnya, sejarah kebijakan agraria pada masa ini dikenal dilematis dengan kebijakan agraria yang dualistik. Kebijakan dualistik lahir, karena terdapat pertentangan hak antara hak pemerintah kolonial (domein verklaring) dengan hak ulayat pribumi (beschikkingsrecht) dalam menguasai dan mengelola tanah.[iv] Di satu sisi, pemerintah kolonial berkepentingan untuk meraih keuntungan material dengan mendirikan usaha-usaha pertanian dan perkebunan, namun di sisi lain juga mengupayakan perlindungan terhadap masyarakat pribumi.

Pengakuan hak pribumi tersebut telah ada sebelum Agrariche Wet terbentuk, tepatnya ketika perumusan Konstitusi Hindia-Belanda tahun 1854. Hal itu adalah inisiatif Jean C. Baud sebagai Menteri Urusan Koloni. Ketika itu, pemberian hak atas tanah kepada perusahaan perkebunan swasta mendapat protes dari masyarakat pribumi. Meskipun pemberian izin kepada swasta diberlakukan dengan syarat agar tidak berlawanan atau merugikan masyarakat pribumi, tetap saja hak masyarakat pribumi untuk membuka serta menggarap ladang dan hutan justru diingkari dan tidak diakui. Perlahan atas peran Baud, hak masyarakat pribumi telah diakui dalam Konstitusi Hindia-Belanda tahun 1854. Namun hal itu bersifat de jure semata, karena secara de facto hak-hak masyarakat pribumi ternegasikan, dihantam modal dalam wujud perusahaan perkebunan swasta.

[i] Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, STPN Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 42.

[ii] Noer Fauzi, Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist, KPA, & Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 33.

[iii] Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, STPN Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 255-256.

[iv] Marjanne Termorshuizen-Arts, Rakyat Indonesia dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domein di masa kolonial dan pengaruhnya dalam hukum agraria Indonesia dalam Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, Huma, Jakarta, 2010, hlm. 33.