Ada yang mirip dengan KPK di Indonesia dan Direktorat Antikorupsi Nasional atau DNA di Rumania. Yang menarik dari itu bukan hanya karena keduanya adalah badan pemberantas korupsi dengan jumlah dukungan tinggi, namun juga bagaimana KPK dan DNA sama-sama dikebiri melalui legislasi. Jika akhir-akhir ini DPR membentuk Pansus Hak Angket untuk KPK, Rumania bahkan pada Januari lalu meloloskan undang-undang amnesti untuk para terpidana korupsi.

Seperti Indonesia, Rumania memiliki sejarah korupsi yang panjang sejak 1960an. Pemerintahan Nicolae Ceausescu di Rumania tak ubahnya Orde Baru di Indonesia. Setelah tumbangnya rezim korup, pemerintah di kedua negara berusaha membangun kepercayaan rakyat melalui upaya pemberantasan korupsi dengan serius. Rumania membentuk DNA pada tahun 2003, sedang Indonesia membentuk KPK pada 2002. Kinerja keduanya mendapat apresiasi tinggi karena banyaknya temuan kasus korupsi di negara masing-masing.

Diberitakan Politico, pada 2015 DNA menemukan 1.250 kasus korupsi pejabat pemerintah, termasuk di dalamnya Perdana Menteri inkumben, juga 5 menteri lainnya dan 21 anggota parlemen. Rumania, yang telah menjadi bagian Uni Eropa, digadang sebagai contoh sukses pemberantasan korupsi bagi negara-negara di kawasannya. Pimpinan DNA, Laura Kodruta Kovesi, dianggap sebagai pahlawan bagi kebanyakan rakyat Rumania, setidaknya menurut kebanyakan media nasional dan internasional. Sedang di mata pejabat publik, DNA sungguh ditakuti.

Laura Kodruta Kovesi, Sumber: Adevarul.ro

Serupa dengan DNA, pada 31 Desember 2016, berdasarkan data Transparency Internasional, KPK telah menangani 424 kasus korupsi, 195 di antaranya sedang dalam penyelidikan dan penyidikan. Tingginya kinerja KPK tersebut sejalan dengan dukungan rakyat Indonesia. Survei pada Februari 2016 oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebutkan sebanyak 79,6 persen rakyat Indonesia percaya pada KPK. Sedang menurut hasil survei pada Mei 2017 oleh Saiful Mujani Research & Consulting, tingkat kepercayaan tersebut mencapai 86 persen. Angka tersebut tentu saja dapat dibilang tinggi.

Namun, bukan berarti upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan DNA tak mendapat rintangan. Serangan fisik dan intimidasi sudah biasa mereka hadapi. Terakhir, para elit politik di masing-masing negara secara nyata berusaha mengebiri keduanya. Di Indonesia, setelah kasus korupsi e-KTP disebut-sebut melibatkan pimpinan dan anggota DPR, hak angket sebagai hak luar biasa yang dimiliki DPR langsung digunakan. KPK yang sebelumnya menyelidiki para anggota DPR, kini justru diselidiki DPR. Dengan hak angket, KPK yang merupakan lembaga ad hoc bisa saja digantikan atau bahkan dibubarkan bila DPR menganggap perannya mandul atau tak lagi diperlukan, meski banyak pihak menilai tindakan tersebut cacat hukum.

Sedikit berbeda di Rumania, parlemen tidak melakukan penyelidikan terhadap DNA, melainkan membuat pekerjaan DNA menjadi kontraproduktif. Yang dilakukan parlemen Rumania, dipimpin oleh Perdana Menteri Sorin Grindeanu, sebagai pemegang kuasa pembuat undang-undang adalah dengan mengeluarkan emergency decree atau keputusan darurat yang melindungi para koruptor. Diberitakan The Guardian, undang-undang yang diloloskan Januari lalu itu dapat memberi amnesti pada 2.500 terpidana korupsi yang divonis kurang dari lima tahun, juga hanya mewajibkan hukuman penjara bagi koruptor yang menyalahgunakan lebih dari 200 ribu Lei Rumania atau setara dengan 640 miliar rupiah.

Sumber: Indianaexpress.com

Namun tak lebih dari sebulan, undang-undang itu dibatalkan karena protes rakyat Rumania yang akhirnya memicu instabilitas politik hingga saat ini. Di akhir Januari, ratusan ribu orang memadati Bucharest dengan menyebut pemerintah sebagai thieves atau para pencuri. Pada Februari Grindeanu membatalkan undang-undang tersebut, tapi hal itu tidak dapat mengehentikan protes rakyat. Bulan lalu, Juni 2017, Grindeanu berhasil dilengserkan melalui mosi tidak percaya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia, di mana Pansus Hak Angket masih dalam proses penyelidikan KPK? Jika DPR salah mengambil keputusan, protes rakyat bisa jadi sebesar atau hanya sedikit lebih kecil dibanding Rumania. Kalaupun tidak, rakyat Indonesia akan memasukkan ketua DPR dan anggota Pansus Hak Angket KPK ke dalam daftar hitam yang tak akan lagi mendapat kursi jabatan.