Kadang sebuah konflik adalah kendaraan politik yang strategis. Tak terkecuali konflik Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Bagai memancing di air keruh, beberapa pihak bisa memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan, mengakomodasi kepetingannya sendiri. Lalu siapa saja pihak-pihak yang diduga memancing di keruhnya konflik Rohingya? Memang apa yang akan mereka dapatkan?

Elit Myanmar dan Penguasaan Sumber Daya Alam

Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengira bahwa konflik Rohingya adalah semata konflik sosial berlatarbelakang agama. Padahal, faktor ekonomi dan politik turut mempengaruhi. Ironisnya, konflik Rohingya yang meruncing belakangan ini justru disponsori para elit Myanmar yang berkepentingan. Wawancara Deutsche Welle, DW, dengan Siegfried O. Walf, direktur lembaga think-tank di Brussel, South Asia Democratic Forum (SADF), yang juga seorang peneliti di South Asia Institute Universitas Heidelberg, menjelaskan hal tersebut.

Walf mengatakan bahwa memang selama ini etnis minoritas Rohingya yang berbeda secara kultural dan keyakinan mendapat konfrontasi dari etnis mayoritas Burma pemeluk Budha. Dilihat dari faktor politik, hal itu karena masyarakat Rakhine merasa dikhiniati lantaran etnis Rohingya tak mendukung partai politik mereka. Sedangkan dari faktor ekonomi, etnis Rohingya juga dianggap saingan tambahan dalam mendapatkan penghidupan karena masyarakat Rakhine hidup dalam kemiskinan.

Namun, Rakhine sebenarnya kaya dengan sumber daya alam. Keinginan elit setempat untuk menguasai sumber daya alam tersebut membuat mereka justru mendukung konfrontasi terhadap etnis Rohingya untuk mendapat dukungan politik dari etnis Burma dan pemeluk Budha. Selain itu, bila Rohingya tak ada, beban ekonomi pemerintah Rakhine juga akan berkurang, mengingat angka kemiskinan begitu tinggi dan lapangan pekerjaan tidak banyak tersedia.

Keterangan Walf juga senada dengan apa yang disampaikan Saskia Sassen, professor sosiologi di Universitas Columbia. Dalam tulisannya yang dimuat The Guardian, Sassen menegaskan bahwa konflik Rohingya akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh perebutan lahan dan sumber daya alam. Pada 2010 hingga 2013, alokasi lahan untuk bisnis meningkat 170 persen. Pada 2012, undang-undang yang mengatur hak lahan untuk petani kecil juga dihapuskan untuk kepentingan akuisisi lahan oleh korporasi. Menurutnya, mengusir etnis Rohingya dari tanahnya tentu akan melancarkan kepentingan bisnis.

Terdapat fakta yang dikemukakan Sassen bahwa dalam beberapa tahun yang lalu, sejumlah besar petani pemeluk agama Budha diusir dari tanahnya. Tanah tersebut kemudian terbukti dialihfungsikan untuk perkebunan kayu, wilayah pertambangan, dan proyek air berskala besar. Hal ini semakin membuktikan bahwa konflik Rohingya dijadikan kendaran politik oleh para elit di Myanmar untuk menguasai sumber daya alam.

Penyebar Sentimen Agama dan Dukungan Politik di Indonesia

Genosida pada etnis Rohingya menjadi perhatian publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Apalagi, mayoritas etnis Rohingya merupakan pemeluk agama Islam. Konflik Rohingya tentu menyedot perhatian publik di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun, banyak pihak berpendapat isu Rohingya hanya dimanfaatkan untuk menciptakan sentimen agama yang menyebabkan antipati terhadap pemerintah Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menulis cuitan berbunyi:

“Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat #rohingya yg jd korban pengusiran n pembantaian. Apakah krn kebetulan mereka muslim?”

Selain Fadli, di media sosial juga banyak bertebaran komentar-komentar yang menyudutkan pemerintah. Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa penelitian dengan software opinion analysist menunjukkan sebagian besar pembahasan Rohingya yang berkembang di media sosial Twitter dikaitkan dengan Jokowi dan pemerintahannya. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa ajakan pengguna media sosial kepada umat Islam untuk antipati terhadap pemerintahan Jokowi lebih banyak daripada ajakan memberi bantuan kemanusiaan.

Tito berpendapat bahwa isu Rohingya sengaja “digoreng” untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pengalamannya, Tito yakin cara-cara tersebut sama dengan yang pernah dijalankan saat pilkada serentak 2017. Tentu yang dimaksud Tito adalah cara-cara menggunakan sentimen agama untuk menggalang dukungan politik dari umat Islam. Mengingat banyak pihak menganggap cara tersebut sukses di pilkada 2017, maka bukan tidak mungkin bila saat ini isu Rohingya juga dimanfaatkan untuk “menyambut” pemilu 2019 yang sudah di depan mata.

Senada dengan Tito, Dina Sulaeman, analis isu-isu sosial dan peraih gelar Doktor dalam studi Hubungan Internasional, juga berpendapat bahwa isu Rohingya telah menjadi komoditas politik domestik Indonesia. Dina merasa miris karena isu Rohingya di Indonesia lebih banyak dikaitkan dengan pemerintah dan Presiden Jokowi dibanding dengan Suu Kyi dan Jenderal Aung Min Hlaing, yang nyata-nyata berkaitan langsung. Dalam artikelnya yang dimuat Geotimes, Dina menganggap bahwa isu Rohingya dimanfaatkan beberapa pihak untuk memunculkan kekisruhan dalam negeri.