Korupsi selalu menjadi permasalahan di berbagai negara. Tiap negara selalu berjuang untuk menghancurkan akar budaya dari berkembangnya korupsi, tak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara darurat korupsi, seperti itulah yang digambarkan oleh Transparency Internasional, sebuah organisasi anti korupsi dunia. Berdomisili di Berlin, TI merilis laporan tahun 2016 terkait indeks peringkat pemberantasan korupsi. Indonesia mendapatkan peringkat 37 dari 176 negara.

Hal tentu mampu kita jadikan menjadi acuan atas peningkatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahwa saat ini, Indonesia berada dijalur yang tepat dalam penanganan korupsi, walaupun masih ada celah pada aspek reformasi hukum, birokrasi dan mental KKN masyarakat Indonesia, pemberantasan korupsi di Indonesia tetaplah berjalan dengan adanya lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sering menghiasi layar kaca lewat aksi pemberantasan korupsi dukungan pun mengalir deras terhadap lembaga tersebut. Tapi disisi lain, tiap rezim pasti memiliki manuver politik dan hukum dalam usaha untuk melemahkan kekuatan dan peran dari KPK di Indonesia. Lalu apa yang membuat KPK menjadi bahan pro-kontra?

Kita sebenarnya harus mengakui bahwa sebagai sebuah lembaga, KPK mempunyai “kekuatan super” yang dapat membuat takut para koruptor di Indonesia. KPK memiliki beberapa kewenangan, Pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Dan, kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dengan kewenangan tersebut, saya sudah memulai optimisme dalam mendukung apapun yang dilakukan KPK untuk visi dan misi membersihkan Indonesia dari budaya dan tindakan korupsi dalam segala lini berbangsa. Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya kasus tindak korupsi yang berhasil di gagalkan oleh KPK. Dari mulai dana century, Proyek Hambalang, hingga yang terbaru ini adalah permasalahan dana E-KTP. Selain itu melalui OTT, KPK juga berhasil membongkar tipikor sedang yang dilakukan diberbagai daerah di Indonesia.

Dukungan masyarakat pun mengalir deras. Sejak dahulu KPK telah mengalami berbagai macam kriminalisasi terhadap anggotanya, dan masyarakat selalu berada di belakangnya. Dari kriminalisasi Antasari Azhar, Dukugan 1 Juta like Facebook untuk Chandra Hamzah dan Bibit Waluyo, hingga dukungan petisi online masyarakat Indonesia terhadap KPK untuk bersiap melawan Polri dalam kasus “Cicak vs Buaya”, hingga perlawanan DPR dalam tajuk “Melayangkan Hak Angket Kepada KPK”

Tetapi dari dukungan tersebut, kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada pihak-pihak yang kontra dengan apa yang dilakukan oleh KPK, seperti contoh pada masa kepresidenan Jokowi, KPK dianggap tebang pilih dalam menaikkan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sanggahan tersebut tentunya dapat terlihat oleh elit politik berserta simpatisannya yang sejak dahulu telah mengkritik apa yang dilakukan oleh lembaga ini, seperti contoh apa yang dilakukan Fahra Hamzah dalam sidang penyetujuan hak angket KPK, 7 partai politik yang memobilisasi hak angket, hingga berbagai golongan masyarakat yang terus apatis dalam melihat kerja KPK.

KPK Tidak Tebang Pilih

Sebagai sebuah lembaga, KPK  memang tetap tidak mempunyai power yang cukup untuk melawan rezim yang berkuasa. Jadi secara implisit, terlihat ada klaim masyarakat bahwa KPK tebang pilih dalam memberantas kasusnya. Tuduhan tersebut sebenarnya tidak berdasar, karena apabila kita melihat pada proses OTT, KPK bergerak dengan data yang empiris dan bisa dibuktikan. Apabila ada beberapa golongan yang selamat dari tindak KPK, ya berarti hal tersebut dikarenakan penyelidikan KPK belum masuk pada tahap penangkapan.

Kita harus memahami juga bahwa tuduhan negatif kepada KPK digulirkan oleh sekelompok golongan yang benar-benar resah atas gerak KPK yang begitu masih melawan mereka. Dan kebetulannya, “coro-coro” tersebut adalah pihak-pihak konservatif yang saat ini rajin membuat drama sekaligus mengkritik jalanan pemerintahan. Tidak usah dikatakan, Anda pastilah mengetahui keeksisannya.

Dan kita juga sedikit lupa bahwa KPK akan tetap hidup meski rezim terus berganti. Jadi apabila satu kasus korupsi tidak bisa dinaikkan dimasa pemerintah dikuasai oleh mereka, saya optimis KPK akan terus memburu kasus tersebut hingga rezim yang melakukan korupsi tersebut jatuh dari kursinya. Oleh karena itu pelemahan KPK yang dilakukan oleh segelintir pihak yang mengaku termarjinalisasi hanyalah sebuah cara untuk memelihara kebodohan atas nama mendukung rakyat, diselingi dengan modus untuk menjaga kepentingannya dengan memberikan diskursus “post-dukung KPK”.

Oleh karena itu , apabila lembaga negara yang selama ini menjadi pilar utama keterwakilan rakyat, memerintah rakyat, menegakkan hukum ternyata mengkhianati kita dengan tindak korupsi, lantas siapa lagi yang kita percayai? Tentunya kita bersama-sama harus terus percaya mendukung eksistensi KPK dengan alasan yang sama, yaitu apabila kalian memiliki cita-cita  Indonesia yang transparan, menjunjung tinggi integritas dan bersih dari tindak korupsi.