Meminjam istilah dari judul novel Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka. Tampaknya tak berlebihan jika saya katakan bahwa si cantik (read perempuan) Indonesia masih diperlakukan sebagai subordinat, tak jarang mengalami luka.

Menurut Subkomisi  Pemantauan Komnas Perempuan, sepanjang 2016 hingga Maret 2017 terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi.

Tak tanggung-tanggung, hampir setiap hari pemberitaan tentang kekerasan seksual pada perempuan. Dimana peran pemerintah? Apakah perempuan masih selalu dinomorduakan, tidak seriuskah pemerintah menyelesaikan persoalan ini?

Coba tengok Kementerian Pemberdayaan Perempuan, namanya saja sudah seakan menyiratkan kalau perempuan itu tidak berdaya. Pembentukan lembaga ini untuk apa? Toh persoalan perempuan tak juga berakhir. Apakah sekedar mencatat jumlah persoalan perempuan? Lantas dimana letak pemberdayaannya?

Persoalan lain, mari lihat pula TKW Indonesia. Tak henti kita mendapat pemberitaan duka. Lagi-lagi harus menelan pil pahit. Perempuan dijual, disamakan dengan barang. Disiksa, seakan derajatnya sama dengan hewan. Nasib pahlawan devisa, tak dianggap.

Lalu kenapa pemerintah tak berani memberikan perlindungan terhadap TKW? Sebegitu lemahkah hukum Indonesia dimata dunia? Atau hal konkrit adalah memberikan mereka pekerjaan yang lebih layak, pemberdayaan ekonomi.

Di dalam negeri juga buruh perempuan tak bernasib baik, bukankah demikian? Karena dianggap sebagai kelas dua, perempuan tak mendapat tunjangan sebagaimana laki-laki.

Lalu bagaimana secara politik? Perempuan dijamin UU, 30% dalam parlemen. Apakah partisipasi perempuan di parlemen hanya sekedar untuk memenuhi kuota? Toh, dengan adanya perempuan di parlemen tampaknya tak signifikan mengangkat dan memberdayakan perempuan itu secara politik.

Gerakan feminisme kini di Indonesia juga tampaknya tak tepat sasaran. Bukan fokus pada masalah sosial, ekonomi dan politik, eh malah berjargon ‘my body, my rules’. Salah? Ya jelas tidak, hanya saja tidak tepat sasaran.

Selama perempuan belum merdeka secara ekonomi, sosial dan politik, maka jangan harap pelecehan seksual, kekerasan, penindasan dan keterbelakangan akan berhenti. Jangan harap pula ada kemajuan signifikan pada suatu bangsa. Bangsa yang sudah dewasa ini.

Lalu bagaimana? Jangan pula gerakan perempuan itu (entah apapun bentuknya), ingin menjadi nomor satu. Perlawanan akan melahirkan perlawan, termasuk perlawanan terhadap kaum laki-laki. Karena masalah utama bukan laki-laki vs perempuan, tapi bagaimana laki-laki dan perempuan mampu berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Selama hampir 72 tahun merdeka, inikah wajah perempuan Indonesia? Bagaimana menurut anda?