Menurut data Global Web Index Survei (dilansir merdeka.com) tahun 2013, Indonesia merupakan negara dengan persentase pengguna media sosial tertinggi di Asia. Aktivitas jejaring sosial Indonesia mencapai 79,72 persen, bahkan mengalahkan negara-negara maju seperti Korea Selatan (49 persen) dan Jepang (30 persen).

Hal ini praktis berhubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini di kalangan pengguna internet Indonesia, atau yang akrab disebut netizen. Bagaimana lagi, perkembangan teknologi selalu seiring dengan perkembangan perilaku manusia. Kedua hal ini saling mempengaruhi.

Nampaknya pula, sengketa-sengketa dan konflik manusia pun ikut berkembang dari dunia nyata ke dunia virtual, dan dari dunia virtual ke dunia nyata. Mulai dari kasus Prita, yang curhat kepada temannya lewat e-mail soal pelayanan rumah sakit yang buruk, eh kemudian malah lanjut sampai meja hijau. Ada lagi kasus Florence yang ‘nyampah’ di Path soal antrean bensin di Yogyakarta, yang tampaknya dianggap tidak hormat dan menghina warga Yogyakarta, sehingga memancing kemarahan netizen serta masyarakat. Akhir-akhir ini, berita-berita hoax atau bohong juga bertebaran di mana-mana. Ada yang tidak terlalu dihiraukan, namun ada juga yang menciptakan kehebohan dan kebingungan, karena tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh lalu membagikannya ke mana-mana.

image credit: topcareer.id
image credit: topcareer.id

Lantas permasalahan-permasalahan seperti ini menimbulkan urgensi untuk mengembangkan hukum positif di ranah penggunaan internet. Ini tak akan bisa dilawan, sebagaimana kata Cicero, filsuf Romawi,”Ubi societas ibi ius.” Artinya, di mana masyarakat, di situ ada hukum. Tak terkecuali dalam masyarakat virtual.

(Baca juga : Menggali Persatuan dari Kemajemukan Identitas )

Di Indonesia sendiri, payung hukum untuk netizen sudah ada sejak 8 tahun yang lalu, yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, lingkup perbuatan yang dilarang dalam UU ITE ini cukup luas. Perkaranya bisa mencakup ke ranah perdata maupun pidana, tergantung dari unsur-unsur perbuatannya dan konsekuensi yang ditimbulkannya (nilai-nilai keadilan siapa yang dilanggar: perseorangan/badan hukum atau negara).

Dalam UU ITE, perbuatan-perbuatan yang dilarang dapat digolongkan ke dalam beberapa lingkup berikut ini: (a) menyebarkan informasi dan/atau dokumen dengan muatan yang dilarang (Pasal 27); (b) menyebarkan informasi bohong, menyesatkan, dan bermuatan SARA (Pasal 28); (c) menyebarkan informasi dan/atau dokumen yang mengandung ancaman terhadap pribadi (Pasal 29); (d) secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain (Pasal 30); (e) secara melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan (Pasal 31); (f) mengubah, merusak, memindahkan, mentransfer Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik (Pasal 32); dan (g) mengganggu sistem elektronik dan/atau perangkat elektronik dan menyebarkan media/sarana untuk melakukan penggangguan tersebut. Cukup banyak, bukan, kualifikasi perbuatan-perbuatan yang dapat membuat Anda dapat diminta ganti rugi atau dihukum karena melakukan sesuatu di internet  yang dilarang oleh UU ITE?

Aturan hukum sudah ada. Sanksi-sanksi pun sudah dirumuskan bagi siapapun yang melanggarnya. Namun pertanyaannya: efektifkah?

Untuk menjawabnya, kita perlu tahu terlebih dahulu, kapan aturan UU ITE itu bisa bekerja dan diberlakukan. Kebanyakan delik dalam UU ITE adalah delik aduan, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Artinya, harus ada pihak yang mengadukan atau melaporkan perbuatan itu terlebih dahulu kepada aparat penegak hukum baru kemudian dapat ditindaklanjuti.

Dilihat dari kenyataan yang ada, pengguna teknologi dan internet masih bebas membuat, mengirim, mengunggah, membagikan konten-konten atau komentar apapun sesuka hati, terutama di media sosial. Sebab, di media sosial tidak ada aturan atau batasan apapun mengenai konten yang akan dibagikan. Respon, akibat, bahkan tindaklanjut yang dapat dilakukan terhadap konten-konten ini, misalnya melaporkan konten yang tidak pantas, baru akan diketahui setelah konten itu dibagikan. Kemudian, identitas yang ditulis di akun media sosial bisa dirancang seperti apapun yang diinginkan pemiliknya, meski itu bukan identitas asli. Akun pun bisa dihapus kapanpun pemiliknya mau.

Lebih jauh lagi, banyak tindak kriminal seperti penipuan-penipuan hingga penculikan yang dilakukan dengan sarana internet dan media sosial. Banyak di antara korban-korban penipuan itu akhirnya hanya bisa menyesal dan merugi karena jumlah kerugian dan panjang serta rumitnya proses hukum yang harus dilalui tidak sepadan dengan tenaga dan waktu yang harus dikuras. Banyak juga yang memanfaatkan hasil perkembangan teknologi ini untuk sengaja merugikan orang lain, baik secara materi maupun secara moriil. Belum lagi mengenai informasi-informasi provokatif yang meski tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, isinya dapat menimbulkan kehebohan dan perpecahan di masyarakat.

Dengan demikian, kita sendiri yang bisa menjawab, apakah keberadaan UU ITE  sudah membuat penggunaan internet di Indonesia saat ini menjadi lebih baik, etis, serta tepat guna? Apakah UU ITE hanya akan menjadi sekedar guidelines untuk menindak pelanggaran dan kejahatan yang sudah terjadi atau hanya menjadi rumusan-rumusan sanksi belaka, tanpa menciptakan perubahan atau kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara lebih bijak?

law-technology-legal-tech-computer-laptop
image credit: abovethelaw.com

Mungkin akan ada yang berpendapat bahwa aturan-aturan seperti ini hanya akan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, bagi saya, aturan hukum di bidang teknologi informasi dan internet masih diperlukan, terutama untuk menciptakan kesadaran masyarakat agar dalam menjadi pengguna teknologi dan internet tetap memperhatikan etika dan tenggang rasa. Sebab, internet, sebagai hasil penemuan teknologi yang terbaik sepanjang masa, telah menciptakan suatu tatanan masyarakat baru, yang memerlukan nilai-nilai serta norma-norma sebagai pedoman bertingkah laku manusia-manusia di dalamnya, sebagaimana masyarakat tradisional biasa.

Bagaimanapun, alangkah baiknya jika dapat dibuat aturan-aturan pelaksana di bawah undang-undang serta petunjuk-petunjuk pelaksana bagi  aparat penegak hukum, baik yang bersifat internal maupun yang dapat disosialisasikan ke masyarakat seperti surat edaran Polri. Hal ini diperlukan untuk memperjelas aturan-aturan serta unsur-unsur tiap perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, sehingga UU ITE tidak hanya sekedar menjadi tumpukan kertas dan rumusan-rumusan tertulis saja, tanpa keberlakuan yang efektif. Kajian-kajian keilmuan mengenai keberkaitan hukum dan teknologi pun masih kurang di Indonesia, sehingga masih perlu lebih banyak dikembangkan lagi, untuk menjadi suplemen bagi aturan-aturan yang sudah dibuat, serta untuk memberikan pencerahan dan wawasan bagi khalayak dan penegak hukum.

Bagi masyarakat, tidak perlu berpikir bahwa dengan adanya aturan-aturan seperti ini, pemerintah akan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, apalagi beranggapan bahwa fasisme dan kediktatoran akan lahir kembali di Indonesia, karena adanya anggapan bahwa siapa saja yang berbicara buruk atau mengkritik pemerintah kemungkinan akan dihukum menggunakan aturan-aturan tersebut. Anggaplah aturan-aturan yang ada ini sebagai pengingat kita semua untuk menjadi manusia yang baik dan beretika dalam berbuat apapun, di manapun, dan menggunakan apapun, termasuk menggunakan perangkat teknologi dan internet. Menjadi netizen pun sesungguhnya tidak ada bedanya dengan menjadi masyarakat di dunia nyata, di mana kita harus bisa bersikap memanusiakan manusia-manusia di dalamnya.