Keutuhan negara sedang dipertaruhkan, bukan karena serangan militer dari negara lain, melainkan karena salah satu organisasi yang dirasa bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Mereka bahkan sudah dianggap mengancam kebhinekaan dengan kekerasan terhadap individu lain, salah satunya yang marak akhir-akhir ialah persekusi. Hal itu ditanggapi dengan wacana pembubaran ormas oleh beberapa kalangan yang diseriusi oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Tak sedikit sekelompok orang yang menyambut gembira terbitnya perppu ini, namun di sisi lain ada beberapa kelompok yang menolaknya. Pro dan kontra yang mewarnai aturan tersebut menyebabkan aturan ini terasa dilematis. Secara substansial memang aturan ini memiliki tujuan yang jelas untuk menjaga kebhinekaan yang mulai menipis, namun di sisi lain aturan ini berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi.

Rawan Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan dalam perppu tersebut bisa terjadi karena secara implisit memberi kekuasaan tak terbatas pada negara (machstaat). Pasalnya legitimasi pemerintah untuk menindak organisasi masyarakat melalui sanksi administratif dapat dilakukan tanpa disertai proses peradilan. Padahal dalam UU No. 17 Tahun 2013 pembubaran ormas dilakukan dengan pertimbangan pengadilan. Kini, proses tersebut dihapus dan kewenangan pembekuan badan hukum ormas tersebut mutlak dipegang negara melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Selain memangkas proses peradilan yang menciderai penegakan hukum yang benar dan adil (due process of law), perppu ini turut memuat ketentuan pidana. Sasarannya adalah setiap anggota ormas yang dicap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak tanggung-tanggung, sanksi yang diberikan sampai pada pidana seumur hidup. Maka tidak heran jika penerapan perppu ini akan menimbulkan dampak yang tidak main-main.

Kekuasaan negara yang mutlak dalam perppu ini ditanggapi serius oleh berbagai pihak karena negara bisa bertindak sewenang-wenang. Hal itu dikarenakan pada zaman kolonial sampai orde baru sekalipun, pembekuan organisasi masyarakat/politik selalu melalui proses pemeriksaan pengadilan. Pada zaman kolonial misalnya, sebelum menindak organisasi masyarakat kala itu harus disertai dengan pertimbangan dari Dewan Hindia (Raad van Indie). Sementara itu, di zaman orde lama dalam Perpres No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Parpol tetap mendegar pertimbangan Mahkamah Agung.

Bahkan pemerintah orde baru yang memiliki catatan buruk karena perlakuannya kepada ormas, khususnya yang berhaluan kiri juga mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung. Namun dengan catatan bahwa kebijakan ormas orde baru sangat represif karena kekuasaan negara bersifat otoritarian mampu mengendalikan Mahkamah Agung itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah orde baru bisa dikatakan menyalahgunakan kekuasaan untuk menghancurkan organisasi yang dianggap mengganggu stabilitas nasional di tengah pembangunan ekonomi kapitalis.

Jika pemerintah saat ini tidak berhati-hati menggunakan kekuasaan perppu ormas, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan bertindak sewenang-wenang dalam menindak ormas yang dimaksud. Belum lagi berdasarkan kekuasaan negara yang kuat, identifikasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan menyasar ormas yang bertentangan dengan kebijakan negara sesuai dengan keinginan pemerintah. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi jika banyak yang menganggap pemerintaah saat ini lebih parah daripada orde baru. Mereka jelas khawatir akan terjadi stigamtisasi seperti yang dilakukan orde baru.

Memaksimalkan Pengawasan

Dalam menindak ormas yang dianggap mengancam keutuhan negara, tidak melulu dapat dilakukan dengan kebijakan represif. Ada opsi yang mungkin dilupakan oleh pemerintah, salah satunya adalah menggunakan kebijakan preventif dengan memaksimalkan mekanisme pengawasan terhadap ormas. Hal itu sebenarnya sudah dicantumkan dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang ormas yang secara eksplisit agar dibentuk Peraturan Pemerintah untuk mengatur pengawasan terhadap ormas secara sistematis. Sayangnya, pemerintah tidak menyambut pesan tersebut dan memilih membuat kebijakan lain.

Pemerintah juga harus bermawas diri karena keributan ormas juga disebabkan tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah telah kecolongan. Padahal di pemerintah daerah juga memiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) yang mengawasi ormas. Pemerintah daerah dalam hal ini bisa memaksimalkan pengawasan Bankesbangpol agar tidak hanya mengurus surat penelitian mahasiswa saja.

Selain itu, keributan ormas juga menjadi pelajaran tersendiri bagi ormas-ormas lain yang menganggap dirinya pancasilais. Sebagai social control bersama masyarakat, alangkah baiknya jika tidak meributkan soal kekuasaan di pemerintahan dan lahan parkir semata. Mereka harus kembali ke jalan yang benar dengan turut menjaga keutuhan bangsa dan merangkul ormas yang mengancam kebhinekaan agar mereka insyaf.

Namun nasi sudah menjadi bubur, pemerintah harus dengan pertimbangan yang cermat ketika mengidentifikasi dan memberi sanksi terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Bukan tanpa sebab, karena tak sedikit ormas yang menganggap diri mereka pancasilais namun mengingkari isi Pancasila. Bahkan, ketika menghayati dasar negara tersebut, banyak kebijakan pemerintah yang bertentangan dengannya. Tapi, apakah mungkin kita menuntut pemerintah akan membubarkan dirinya sendiri? Tenang, itu cuma berandai-andai dan tidak mungkin. Paling penting, jangan gara-gara HTI, kebijakan ini akan menyasar organisasi lain yang memperjuangkan hak rakyat di tengah arus pembangunan yang tak banyak berbeda dari orde baru.