Hari ini, (Kamis, 12 Januari 2017) adalah batas waktu terakhir bagi seluruh perusahan tambang di Indonesia termasuk PT. Freeport Indonesia (PT. FI) dalam melakukan ekspor bahan mentah atau bahan galian tambang berupa logam, bukan logam dan batuan. Bahwa pada kenyataannya perusahan PT. Smelting Gresik yang merupakan bagian dari Semen Gresik Group yang melakukan proses pengolahan dan pemurnian bahan mentah dari PT.FI menjadi barang/ produk jadi itu hanya memiliki daya produksi 30% dari keseluruhan total bahan galian tambang yang dilakukan oleh PT. FI.

Kita mengetahui bahwa tidak adanya publikasi dan transparasi sejak awal beroperasinya PT. FI. Informasi yang terlapor dan berstatus sebagai tambang adalah tembaga dan logam lainnya yang tidak termasuk emas (baru diketahui pada tahun 1998). Kita juga mengetahui dalam proses pengolahan dan pemurnian sekarang ini terdapat bahan tambang mentah bawaan yang diduga mengandung berbagai macam kandungan energi lainnya seperti merkuri, uranium, torium dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian penerimaan keuangan negara.

Ketidakadaanya publikasi dan transparansi ini sudah bukan hal baru lagi. Karena sudah sejak lama segala hal menyangkut ekploitasi kekayaan alam negara ini dilakukan dengan cara-cara yang tertutup dan penuh muslihat. Sejak lokasi tambang terbuka untuk pertama kalinya “Eartsberg” dari PT. FI yang merobek dan membuka lubang pada perut Ibu Pertiwi sampai dengan adanya lokasi tambang kedua dengan terowongan-terowongannya yang diperkirakan pengeborannya telah melintasi banyak wilayah di pengunungan tengah dan daerah lainnya seperti Yahukimo, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Lani Jaya dan daerah pesisir yang berbatasan dengan pegunungan, Kaimana – Papua Barat. Dengan segala informasi dan publikasinya sangat-sangat terbatas ini, jelas ada indikasi merugikan penerimaan keuangan daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) sebagai pihak yang juga memiliki hak berdasarkan undang-undang.

Bahkan hari ini saja Kamis, 12 Januari website resmi Kementerian ESDM dengan alamat www.minerba.esdm.go.id itu tidak dapat diakses. Hal yang bukan kebetulan, melainkan adalah bagian dari ketidakadaannya publikasi dan trasnparansi informasi. Segala ketidakjelasan ini memberi keyakinan kepada kita bahwa sudah tidak saatnya lagi kita berharap pada rasa belas kasih keuntungan yang tidak seberapa dari keberaan perusahaan tambang di Papua. Keyakinan kita, bahwa ini sudah bukan lagi bisnis dan pertambangan. Ini adalah PERAMPOKAN.

Dasar Hukum pembangunan smelter jelas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sesuai dengan bunyi konsideran undang-undangnya, menimbang bahwa

“mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

UU ini juga merupakan aturan turunan yang mengingat dari dan dijiwai oleh Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) yang bunyinya “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan ayat (3) yang bunyinya “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam pelaksanaannya, didalam Pasal 102 UU ini disebutkan “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnia, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Kemudian didalam Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolhan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, ayat (2) disebutkan “Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya”, dan ayat ayat (3) menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Maksud dari Pasal 103 ayat (1) sesuai penjelasan UU ini adalah “Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara”. Yang perlu diingat bahwa didalam Pasal 170 UU ini telah disebutkan “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”, yang mana telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan sudah seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah dan dilakukan oleh perusahaan pemegang kontrak karya selambat-lambatnya pada tanggal 12 Januari 2014 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menandatangani UU ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 4 tahun 2009 diatas sebelumnya dirubah dalam PP Nomor 24 Tahun 2012. Pasal 112C angka PP Nomor 1 Tahun 2014 ini menyebutkan bahwa

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri”.

PP ini ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2014 dan dirubah sebanyak 2 (dua) kali dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri peraturan pelaksana dari PP Nomor 1 Tahun 2014 diatas. Peraturan ini berisikan pengaturan tentang pengertian, tata cara dan pelaksanaan peningkatan nilai tambah komoditas mineral tambang (logam, bukan logam, dan batuan) melalui kegiatan pengolahan dan pemurinian didalam negeri serta kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi Khusus dengan disertai 3 (tiga) lampiran. Peraturan Menteri ini didalam Ketentuan Peralihan Pasal 11 angka 15 menyebutkan

“Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual keluar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian sebagaiman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Kemudian Pasal 11 angka 16 menyebutkan

“Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini , hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik tanggal 11 Januari 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin pada tanggal yang sama ini adalah adalah Peraturan Menteri terbaru yang mencabut peraturan sebelumnya yakni Permen Nomor 7 Tahun 2012 tentang hal yang sama sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013, yang kesemuanya dibuat dan rubah 2 (dua) kali juga dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sesungguhnya adalah suatu pemberian keringanan dan keuntungan yang terus-menerus bagi perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia dengan prinsip perseorangan.

20170112_192507

Oleh karena itu kami PEMUDA NUSANTARA BERGERAK menuntut Pemerintah untuk :

1. Wujudkan Pancasila sebagai karakter negara didalam setiap sistem kebijakan dan perilaku penyelenggara negara;

2. Menjalankan Persatuan Indonesia antara rakyat, tanah air dan penyelenggara negara hanya untuk mewujudkan tujuan bernegara yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

3. Rebut kembali gunung emas di Papua untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan spirit Pancasila (keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Tidak akan pernah memperpanjang kontrak dan/ atau kerjasama apapun dengan PT. FI dan/ atau perusahaan swasta asing maupun swasta dalam negeri di Papua dengan prinsip perseorangan/ swasta, karena telah menimbulkan berbagai problem sosial dan lingkungan yang serius di Tanah Papua yang pada gilirannya melahirkan konflik dan instabilitas kehidupan di tanah Papua; dan

5. Laksanakan percepatan pembangunan negara sesuai dengan NAWACITA yang berdasarkan TRISAKTI Bung Karno dalam seluruh kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.