Peta hanyalah peta bila sekadar menggambarkan rupa bumi apa adanya. Namun jika batas-batas mulai digambar, lalu dari batas-batas itu muncul suatu konsekuensi tertentu, maka ada politik di situ. Peta di Indonesia tak terkecuali merupakan produk dari politik khas zamannya.

Di zaman Hindia Belanda, praktik politik dalam peta dapat dilihat dari hasil penelitian Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest yang dimuat dalam The Journal of Asian Studies tahun 2010. Keduanya mengungkap bahwa pemerintah kolonial di kawasan Asia Tenggara, termasuk pemerintah Hindia Belanda di kawasan nusantara, memisahkan petani atau penduduk asli dari wilayah negara (state land). Pemisahan tersebut dilakukan dengan memberikan batas-batas, melakukan pemetaan, untuk mengklaim suatu properti.

Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi Buru juga mengisahkan hal yang sejalan dengan temuan Peluso dan Vandergeest, walaupun tidak banyak melihat praktik politik dalam peta di zaman itu. Melalui tokoh bernama Trunodongso dan Marco, Pram menceritakan bahwa ekspansi industri gula dan minyak bumi di zaman kolonial telah mengusir pribumi dari tanahnya sendiri. Harus kita ingat bahwa meskipun fiksi, karya Pram tersebut didasarkan pada penelusuran dokumen asli, sehingga sangat mungkin pemisahan yang dibicarakan Peluso dan Vandergeest adalah pengusiran Trunodongso dan Marco yang dilakukan melalui pemetaan, juga kekerasan tentunya.

Kebun dan Angkutan Tebu di Zaman Kolonial, Sumber: pabrikgula-baru.blogspot.com

Setelah zaman kolonial berakhir, pemerintah Indonesia berusaha mengubah peta warisan tersebut melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. UUPA merombak hukum agraria kolonial menjadi hukum agraria nasional dengan salah satu agendanya merestrukturisasi kepemilikan tanah untuk kepentingan petani dan rakyat kecil. Namun UUPA tidak berjalan karena kondisi politik global dan nasional yang tidak mendukung.

Di era orde baru, UUPA sama sekali tidak dijalankan karena dianggap produk PKI. Bahkan pemerintah Indonesia saat itu bersikap layaknya kolonial. Mereka memetakan wilayah tambang dan perkebunan dengan menyerobot tanah dan hutan rakyat yang sudah sempit. Lalu tumbangnya orde baru membuat rakyat berusaha menduduki kembali lahannya yang dulu direbut dengan paksa. Konflik lahan antara rakyat dan pengusaha pun terjadi.

Di era reformasi, karena proses desentralisasi yang gagal disebabkan inkompetensi dan tindakan korup perjabat lokal, izin pertambangan dan perkebunan tetap banyak diberikan di lahan konflik. Tak jarang peta batas izin pertambangan dan perkebunan tumpang tindih dengan peta wilayah adat dan peta-peta lainnya. Hal ini berarti tak jarang wilayah operasi industri pertambangan dan perkebunan masuk ke dalam wilayah adat, konservasi, dan wilayah terlarang lainnya. Konflik lahan pun terus berlanjut hingga saat ini.

Pembuatan Peta Partisipatif Masyarakat Adat, Sumber: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas

Banyaknya konflik lahan membuat pemerintah Indonesia tahun ini mempercepat kebijakan satu peta (one map policy). Dengan menyatukan peta-peta tematik (e.g. peta wilayah adat, peta pertambangan, peta perminyakan), lalu mengubahnya ke dalam skala yang sama, dapat dilihat di wilayah mana saja terjadi tumpang tindih. Tumpang tindihnya dua peta atau lebih biasanya memang menandakan terjadinya konflik lahan. Setelah itu, konflik lahan bisa mulai diselesaikan, sehingga peta dengan batas-batas baru akan menjadi peta rujukan. Satu peta yang bisa dirujuk semua pihak.

Namun untuk menyelesaikan konflik lahan, semua itu belum cukup. Direktur World Resource Institute (WRI) Indonesia Nirarta Samadhi menguraikannya dengan sangat apik dalam artikel berjudul Satu Peta Sejati yang dimuat dalam website WRI. Ia menjelaskan bahwa penyatuan peta sebenarnya lebih dari perkara teknis. “Kegiatan utama dalam penyatuan peta adalah mencapai kesepakatan tuntas atas semua batas-batas dari berbagai jenis bidang lahan.”

Lebih lanjut Nirarta menjelaskan ada banyak kepentingan dalam konflik lahan. Kebijakan satu peta menuntut pemerintah mampu mengakomodasi sekian banyak kepentingan tersebut, sehingga tercapai mufakat yang menghasilkan satu peta sejati, “yang diterima oleh semua pihak dan menjadi rujukan semua pihak.” Karena tidak adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik akan membuat satu peta menjadi bukan petanya siapa-siapa (no one map), yang justru bisa memperuncing konflik.

Namun apa yang disampaikan Nirarta memang sulit untuk dilakukan. Apalagi pemerintah tidak akan melulu bisa bersikap objektif dan hanya bertindak sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik lahan. Harus diingat bahwa satu peta merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi jilid 8. Maka perspektif pemerintah yang condong pada perspektif ekonomi bisa jadi lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam konflik.

Bagaimanapun nanti, hasil akhir satu peta akan merefleksikan proses-proses politik yang telah terjadi sebelumnya, apakah batas-batas diperoleh dari kesepakatan semua pihak yang berkonflik dalam posisi sejajar atau hanya ditentukan beberapa pihak yang lebih tinggi posisinya.

Di masa depan, batas-batas itu sangat mungkin berubah lagi sesuai dinamika politiknya. Bila nanti pemerintah cenderung represif, gambaran politik dalam peta di Indonesia lebih banyak identik dengan pengusiran dan penggusuran seperti di zaman kolonial dan orde baru. Sebaliknya, bila lebih demokratis, gambaran politik dalam peta bisa berupa distribusi lahan yang adil, yang mencegah konflik lahan terulang kembali.