Tepat tanggal 13 Juli 2017, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Ormas dengan dalih untuk ‘menyatukan’ kembali nilai dasar bernegara, yaitu Pancasila. Beberapa bulan terakhir, diksi soal ‘Pancasila’ memang seolah sedang naik daun dan laku keras, terutama setelah fenomena politik identitas keislaman mulai menguat. Selain itu, beberapa kejadian teror dari mulai skala besar, sampai pada level panci selalu ditarik ke arah bagaimana menanamkan jiwa Pancasila ke masyarakat Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Perppu tentang pembubaran ormas tersebut, maka terancamlah ormas-ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pro dan Kontra tentunya menghiasi keputusan pemerintah ini, dan itu adalah hal yang wajar terjadi di alam demokrasi sebagai bentuk dari adanya dialektika dan partisipasi publik terhadap situasi di negeranya. Beberapa kalangan menilai pemerintah terlalu agresif dan terburu-buru, sebagian lainnya beranggapan bahwa pemerintah memang seharusnya menerbitkan Perppu tersebut, sebagai bentuk ketegasan terhadap ormas-ormas yang selama ini dianggap melenceng dari koridor Pancasila dan membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara.


Target Utama Pemerintah

Selasa, 18 Juli 2017, Indonesia Lawyers Club atau ILC mengangkat tema ini. Diskusinya memang cukup berkualitas, karena mendatangkan beberapa pemateri yang menurut saya cukup handal di bidangnya masing-masing. Dari yang katanya pakar hukum tata negara, sampai pakar ‘cocoklogi’. Settingnya acaranya juga menarik, dimana ILC berhasil memisahkan tempat atau posisi duduk mereka sesuai dengan sikapnya masing, misalnya, pro di sebelah kanan, kontra di sebelah kiri, atau sebaliknya.

Bagi siapapun yang menonton atau mengikuti acara ini sejak awal, tentu bisa melihat perbedaan yang sangat menonjol yang ditunjukkan oleh kedua kubu tersebut. Namun, salah satu hal yang bisa di tangkap dari forum itu adalah, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI seakan menjadi target utama dari lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 ini. Ini seakan di afirmasi oleh gaya bahasa dari salah satu perwakilan HTI yang hadir pada forum tersebut.

Dan benar saja, tepat pada tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah akhirnya resmi membubarkan HTI. Memang, bagi sebagian kalangan hal ini sangatlah wajar, mengingat di beberapa negara, organisasi Hizbut Tahrir memang sudah terlebih dahulu dilarang karena aktivitas dan gerakan politik mereka yang dianggap sangat membahayakan rezim dan sistem pemerintahan di negara-negara tersebut.


What’s next?

Sebagian masyarakat (terutama kalangan nasionalis dan muslim moderat) menanggap, bahwa pembubaran HTI merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Karena berbagai gerakan agitasi dan propaganda masif yang dilakukan oleh HTI memang seolah mengajak masyarakat berfikir lagi tentang perubahan ideologi dan sistem pemerintahan menuju ‘Khilafah Islamiyah’, yang menurut mereka adalah sistem pemerintahan yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia. Lalu, apakah setelah dibubarkan, apakah HTI akan benar-benar musnah dari ibu pertiwi?

A man once said, “the more you press your enemies, the more they move or even against you”. Nah, prinsip inilah yang harus diantisipasi bagi siapapun yang setuju jika HTI dibubarkan. Harus diakui, agitasi dan ideologisasi nilai-nilai HTI memang cukup masif, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Glenn Robinson, ilmuwan asal Naval Postgraduate School, pernah menjelaskan fenomena ini dengan mengambil contoh dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Hamas di Palestina.

Contoh yang paling kecil terjadi beberapa tahun ini adalah ‘Kajian Perkantoran’, salah satu produk yang banyak mendapat support dari Cinta Quran Foundation. Pendekatan dengan simbol-simbol kesalehan memang menjadi senjata utama dalam merangkul masyarakat perkantoran untuk secara perlahan membuat mereka bersimpati dan setuju dengan apapun yang menjadi nilai dan gagasan dari HTI.

Kajian seperti ini adalah sebagian kecil dari gerakan-gerakan HTI dan sejenisnya. Belum lagi ditambah dengan gerakan cyber mereka yang sangat agresif. Dari mulai portal berita, blog, sampai buzzer dakwah mereka yang secara masif melakukan pembentukan opini. Selain menggunakan pemotongan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist, para buzzer atau influencer mereka juga bahkan sering menggunakan ilmu ‘cocoklogi’ sebagai bahan ‘dakwah’ dan penggiringan opini. Prinsip ke-‘hati-hati’-an yang selama ini dipegang teguh oleh Ulama-Ulama besar pun tidak lagi jadi soal. Singkatnya, ‘yang penting gue nyaring, gue yang menang’.

Lalu, bagaimana kedepan? Sebagai salah seorang insan manusia yang tak luput dari sifat ketidaktahuan, saya mengajak teman-teman untuk santai. Santai, karena di era yang sophisticated ini, teman-teman masih bisa mengakses semua jurnal ilmiah atau ilmu pengetahuan yang batasannya hanya Tuhan yang tahu. Santai, karena dengan bantuan gadget, teman-teman bisa membaca tanpa harus repot menenteng buku yang mungkin akan membuat teman-teman lelah. Santai, karena masih banyak forum-forum diskusi ilmiah dan keagamaan yang mengajarkan kesejukan, bukan kebencian dan teriakan kafir atau bid’ah. Santai, karena produksi kopi dan kretek di Indonesia masih terbilang tinggi, jadi teman-teman masih bisa menikmatinya. Karena pada akhirnya, buku, kopi, dan kretek adalah tiga hal penting yang mampu menjaga nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan.