Hari ini, tepat tujuh puluh dua tahun yang lalu, para pendiri bangsa kita menetapkan konstitusi yang dianut negara ini. Sebuah konstitusi yang tak hanya mengatur sistem politik, namun juga sistem ekonominya. Pagi tadi, dalam rangka peringatan hari konstitusi, Wakil Presiden kita Jusuf Kalla membahas keduanya. Namun setelah sedikit membahas sistem politik demokrasi Indonesia, JK kemudian lebih banyak membahas sistem ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Setelah menyinggung kasus sengketa investasi yang merugikan Indonesia karena adanya oknum-oknum yang memelintir makna ‘menguasai’ dalam Pasal 33 ayat 2, JK lalu membahas pandangan Indonesia dalam hal ekonomi. Dengan sangat jelas JK mengatakan, “Kita tak ingin (menjadi) negara sosialis, juga kapitalis. Suatu ekonomi terbuka yang mewarnai bangsa ini, namun semua ini dapat sesuai dengan undang-undang, undang-undang dasar, yaitu dikuasai negara untuk kemaslahatan seluruh bangsa.” Dari pernyataan tersebut, tentu JK jelas mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin menganut sistem ekonomi sosialis ataupun kapitalis, melainkan ekonomi terbuka.

Namun, bagaimanakah sesungguhnya sistem ekonomi Indonesia sesuai konstitusi kita?

Pakar ekonomi, Ahmad Erani Yustika, dalam tulisannya berjudul “Jihad Ideologis:Ekonomi Pancasila” yang dimuat Kompas pada November tahun lalu, mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi pemikiran Mohammad Hatta. Ia menambahkan, bahwa banyak yang meyakini Pasal 33 UUD 1945 adalah ide otentik Hatta. Memang, dalam proses perumusan konstitusi Indonesia saat itu, Hatta menjadi ketua panitia bidang ekonomi dan keuangan. Maka tak heran bila konstitusi kita saat ini adalah cerminan pemikiran Hatta.

Sayangnya, mengutip tulisan Emil Salim yang dipublikasikan pada 1965, Ahmad Erani mengatakan “Hatta sebagai pusat pembentuk karakter sistem dan kebijakan ekonomi harus diakui telah meletakkan dasar-dasar sosialisme.” Tulisan Revrisond Baswir yang dimuat Republika pada 2004 juga mengamini hal tersebut. Ia mengatakan, “Hatta dikenal sebagai penganjur sosialisme.”

Lalu konsistensi Hatta terhadap demokrasi dalam politik dan ekonomi juga mengarahkan pada kesimpulan, meski masih memunculkan banyak perdebatan, bahwa sistem ekonomi Indonesia di dalam konstitusi kita sebenarnya lebih dekat dengan pandangan-pandangan sistem ekonomi sosialis. Sebagaimana dikatakan Hatta, “Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.”

Lalu samakah pandangan JK dengan Hatta terkait sistem ekonomi Indonesia?

Jika ekonomi terbuka yang dimaksud JK dalam pidatonya adalah sistem ekonomi Indonesia saat ini, maka tentu akan banyak berbeda dengan pemikiran Hatta. Karena banyaknya privatisasi dan gencarnya usaha pemerintah saat ini untuk menarik investasi asing, sistem ekonomi Indonesia mau tak mau harus dikatakan lebih condong kepada kapitalisme.  Privatisasi dan investasi asing selama ini membuat kepemilikan faktor-faktor produksi saat ini dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan Baswir dalam ulasannya tentang pemikiran Hatta menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi mensyaratkan “setiap anggota masyarakat harus turut memiliki faktor-faktor produksi.”

Selain itu, dikutip Baswir, Hatta mengatakan bahwa pembangunan Indonesia “mengutamakan pengerahan pekerja kepada kapital nasional.” Jika tidak mencukupi maka boleh “meminjam tenaga dan kapital asing.” Baru ketika “bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan pemerintah Indonesia.”

Dari kutipan tersebut jelas bahwa Hatta tidak mengharapkan Indonesia menjadi primadona bagi investor asing, sebagaimana yang diusahakan pemerintah Indonesia selama ini. Investasi asing pun baru boleh dilakukan bila Indonesia tak dapat meminjam modal atau melakukan utang luar negeri. Maka ekonomi terbuka yang dimaksud JK sepertinya banyak bertentangan dengan pandangan Hatta secara umum.

Bila memang benar demikian, apakah ekonomi terbuka dalam pandangan JK juga tak sesuai konstitusi?

Jika hanya melihat ucapan JK bahwa sesuai undang-undang berarti dikuasai negara untuk kemaslahatan seluruh bangsa, maka jawabannya tak dapat dipastikan. Pasal 33 ayat 2 dan 3 memang memberikan kewenangan pada negara untuk mengelola industri-industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga untuk menguasai sumber daya alam. Sampai di situ, pandangan JK tak bertentangan dengan konstitusi. Tapi apakah kewenangan negara untuk mengelolanya sendiri, atau untuk memberikan izin konsesi pada perusahaan asing selama ini telah memberikan kemaslahatan bangsa kita? jawaban pertanyaan ini masih penuh kesangsian.

Namun, jika kita menganggap konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945, sebagai cerminan pandangan Hatta, maka ekonomi terbuka dalam pandangan JK menjadi jelas tak sesuai dengan konstitusi. Namun meski tak sesuai, tentu menurut JK kita tak perlu terlalu khawatir. Dalam pidatonya, walaupun tidak mengaitkannya dengan sistem ekonomi, JK menyampaikan bahwa konstitusi wajar bila diubah sesuai dinamika yang berkembang.

Ia mencontohkan Amerika yang melakukan amandemen konstitusi puluhan kali, juga India dan Thailand yang telah melakukan amandemen lebih banyak dibanding Indonesia yang hanya empat kali. JK juga mengatakan, “Yang tak sesuai memang harus diperbaiki. Perubahan undang-undang adalah keniscayaan tapi punya visi mengubah bangsa ini.”

Memang ada benarnya pendapat JK tersebut. Namun perubahan kadang bisa membuat kita hilang arah, jauh dari cita-cita kita pada awalnya. Sedangkan bersikap terlalu kaku dan tak dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada, kita juga bisa tergilas roda zaman yang terus berputar.

Terlepas dari sesuai atau tidaknya dengan konstitusi, apakah sistem ekonomi ala Hatta ataukah JK yang dapat mengarahkan kita pada cita-cita Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur? Merupakan sebuah pertanyaan yang dapat menjadi refleksi di hari konstitusi ini.