Sabtu pagi 25 Februari 2017 aktifitas kota Timika (ibukota Kabupaten Mimika) terlihat tidak terlalu ramai ataupun sepi, masih sama seperti seperti hari biasanya, lokasi penambangan PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Grassberg yang berada di Puncak Jaya terlihat tertutupi kabut dan awan seperti biasanya, hanya saja aktifitas  menuju ke Grassberg dan arah sebaliknya terlihat lebih sepi dari biasanya dikarenakan perusahaan tambang itu telah menghentikan aktivitas produksi sejak beberapa hari yang lalu sebagai buntut dari penolakan PTFI untuk tunduk pada kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri Jonan.

IMG-20170225-WA0008_1

Sebagaiamana diberitakan sejak 2 pekan lalu (kompas.com 16/2/2017) sudah ada pengamanan yang dilakukan oleh aparat Polri dengan dibantu TNI untuk mengamankan beberapa objek vital dan fasilitas di areal pertambangan serta jalur distribusi hasil tambang dari PTFI di Kabupaten Mimika, Papua. Menurut informasi dari sumber terpercaya salah seorang aktifis Papua di Timika, operasi pengamanan ini justru bertujuan menggiring opini publik bahwa akan ada kekacauan/ konflik bersenjata di areal pertambangan sebagai pengalihan isu untuk melemahkan sikap pemerintah.

“Gerakan liar bersenjata” sebutnya, bagi kalangan aktifis di Papua memang selalu menjadi momok/ hantu pengalihan isu terkait Freeport. Menurut sumber ini, yang telah seharian berdiskusi dengan pentolan OPM di tanah Amungsa, beredar isu bahwa OPM akan tembak-tembakan di areal Freeport. Sumber ini menyebutkan begitu sampai di markas mereka (OPM), bapak-bapak di hutan itu bercerita bahwa “ada oknum Freeport yang berupaya melakukan provokasi OPM disini (Timika) untuk melakukan penyerangan bersenjata”.

Namun, dengan tegas OPM di Timika mengatakan bahwa mereka tidak bisa dijadikan alat pengalihan isu. “Kami justru senang bila Freeport yang rakus ini tutup untuk selamanya”. Dari markas tersebut, aktivis Papua yang hadir lalu memastikan tidak ada campur tangan OPM didalam urusan negosiasi RI-Freeport saat ini. “Tak hanya di tubuh OPM, berbagai isu dan hasutan untuk membenci Pemerintah Indonesia sangat dirasakan disekitar areal Freeport”, terangnya.

Menurutnya seolah olah Freeport ini bagaikan malaikat penyelamat orang Papua. Warga disini tidak diberikan informasi yang jelas bagaimana seharusnya investasi yang adil dan bermartabat. Lantaran telah terlena dengan dana CSR, seolah-olah semua itu sudah cukup menguntungkan bagi mereka. Disaat Freeport kuasai mayoritas saham, warga diberikan informasi yang membuat rasa bangga akan kehadiran Freeport.

Sumber ini juga menyatakan “tapi, tidak semua orang disini bisa dibodohi. Kami pastikan, dengan berhentinya Freeport, masyarakat di pedalaman yang terkena dampak limbah Freeport bersyukur dan berterima kasih pada leluhur Amungsa yang mendengar doa dan keluh kesah mereka”.

Bahkan menurut keterangannya, seorang pelaku yang ikut menandatangi penyerahan hak ulayat, dia menjadi satu-satunya pelaku sejarah yang masih hidup dari puluhan orang yang teken kontrak karya pertama kalinya.

Bapak tersebut sakit hati dengan Freeport. Bagi dia, dulu mereka teken perusahaan ini supaya masyarakat disini sejahtera. Namun, sejalannya operasi perusahaan, tidak ada kesejahteraan. Justru sebaliknya, alam rusak, masyarakatnya sengsara. Hebatnya, tidak ada kebanggaan bagi mereka dengan Freeport. Mereka justru heran, kenapa karyawan sampai elit lokal dan nasional bangga dengan Freeport ?

Menurutnya, “50 tahun freeport kendalikan daerah ini, mindset orang-orang yang ambil bagian di perusahaan ini pun dirubah. Mengembalikan cara pandang soal Freeport setelah 50 tahun dengan saat sekarang negara hadir dengan skema 51 persen, maka terjadilah pertentangan”.

Dalam dunia bisnis, pemegang saham terbanyak dialah pengendali perusahaan tersebut. Setengah abad sudah Freeport kendalikan daerah ini, peran negara begitu lemah, tentu semakin menurunkan rasa kepemilikan rakyat atas pemerintah negaranya. Wajar saja kalau masih ada kelompok tertentu yang ber-romantisme dengan Freeport ketimbang mendukung pemerintah untuk ambil alih aset negara.

Menutup keterangannya, sumber ini mengatakan “Jadi, isu bahwa pemerintah kuasai saham 51 persen wajib kasi sekian persen ke pemilik hak ulayat, ini isu liar yang di-setting oleh mereka yang mengatasnamakan pemilik leluhur Amungsa. Anda harus tau bahwa masyarakat asli disini begitu menderita selama eksploitasi Freeport berlangsung. Kalau ada oknum sebut freeport sejahterakan orang papua dia hanya termakan hasutan imperialisme belaka”.