Sudah lebih dari lima puluh tahun yang lalu pelaku gerakan 30 September 1965 disebut-sebut telah berhasil ditumpas TNI AD yang gagah perwira, tapi propaganda kebangkitan PKI masih juga menimbulkan paranoia. Insiden pengepungan gedung YLBHI/LBH Jakarta pada 17 September adalah salah satu buktinya. Dengan kabar burung bahwa acara AsikAsikAksi di gedung itu menyanyikan Genjer-Genjer, massa demikian mudahnya percaya ada usaha menghidupkan komunisme, membangkitkan kembali PKI.

Bukti-bukti lain paranoia kebangkitan PKI yang lebih menggelikan tak kalah banyaknya. Seperti pada Mei tahun lalu, Siari, pria asal Malang ditangkap dan dikenakan wajib lapor dua kali seminggu hanya karena mengenakan kaus bergambar palu arit. Seperti diberitakan Rappler, Siari yang tak bisa baca tulis itu mengaku tak tahu menahu dengan simbol di kausnya. Beruntung kepala dusun tempat Siari tinggal bersaksi bahwa keluarga Siari tak pernah terlibat PKI, sehingga akhirnya ia bebas wajib lapor.

Paranoia seperti itu tentu berbahaya. Yang pertama karena tak hanya warga sipil yang paranoid, tapi juga aparat, yang seharusnya mencegah kericuhan warga karena ketakutan berlebihan. Saya yakin, penangkapan Siari tidak akan terjadi dan insiden pengepungan gedung YLBHI dapat dicegah jika aparat tak paranoid dengan segala yang berhubungan dengan gerakan ‘65 (Baca: ‘Pembiaran‘ Polisi dan ‘Legitimasi’ Gebuk PKI di Insiden LBH Jakarta).

Diskusi pelurusan sejarah ’65 di YLBHI yang seharusnya digelar sehari sebelum insiden itu juga tak akan dibubarkan bila aparat dan warga tak paranoid. Bahwa sekalipun benar ada bahasan tentang PKI, bukan berarti ada usaha membangkitkan PKI. Apalagi, PKI sendiri sudah dihabisi Orde Baru, sedang saat ini sudah hampir dua dasawarsa Orde Baru yang lama berkuasa itu berlalu.

Bahaya kedua yang timbul dari paranoia tentu saja berarti ancaman pada demokrasi. Berkaitan dengan pembubaran diskusi dan insiden pengepungan di YLBHI, pemerintah terbukti gagal menjamin kebebasan berpendapat. Bahaya itu semakin nyata karena pemerintah tidak memediasi perdebatan di ruang publik, namun justru terkesan mengamini cerita sejarah yang salah kaprah.

Presiden Joko Widodo sendiri setidaknya telah dua kali dalam setahun belakangan ini mengatakan akan menggebuk PKI. Sedang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengizinkan pemutaran kembali film Pengkhianatan G30S PKI yang penuh propaganda itu. Seperti dilansir Republika, katanya, “Agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta.”

Bahaya yang ketiga adalah paranoia yang rawan dimanfaatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa jadi beberapa pihak yang selama ini merasa diganggu YLBHI dengan mudah menggunakan PKI sebagai alat untuk menghentikan sepak terjang lembaga yang selama ini aktif mengadvokasi tersebut. Misalnya advokasi YLBHI untuk petani Kendeng melawan pengusaha dan pihak-pihak yang pro pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah. Juga advokasi pada korban penggusuran, kelompok minoritas, dan ormas yang dibubarkan pemerintah. Maka tak heran, dengan tuduhan membangkitkan PKI dan atau komunisme muncul juga seruan untuk membubarkan YLBHI.

Lebih luas daripada serangan kepada YLBHI, paranoia kebangkitan PKI disebut-sebut juga dimanfaatkan untuk menyambut pemilu serentak 2019. Tokoh-tokoh politik yang mencitrakan diri sebagai anti-PKI sangat besar kemungkinannya mengharapkan dukungan umat Islam untuk memenangi pemilu yang akan datang. Citra anti-PKI itu penting untuk mendapat dukungan umat Islam yang jumlahnya besar, namun sensitif dengan segala yang berbau PKI dan komunisme.

Setidaknya tiga bahaya itu dapat menjadi alasan yang cukup betapa paranoia kebangkitan PKI itu perlu segera dihilangkan.