Pekan ini akhirnya pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia, anak perusahaan PT Freeport McMoran, setelah lima puluh tahun beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua. Sedikitnya 51 persen saham Freeport akan diambil alih Indonesia. Meski dapat dianggap sebuah prestasi, ada beberapa hal yang perlu kita cermati.

Apa saja beberapa hal itu?

  1. Izin operasi Freeport diperpanjang hingga 20 tahun

Sebagai kompensasi kesediaan Freeport mendivestasi sahamnya sebesar 51 persen, pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan izin operasi maksimal, yaitu 2 X 10 tahun. Izin operasi Freeport sebenarnya akan berakhir pada 2021. Berdasarkan kesepakatan pekan ini, maka izin operasi Freeport baru akan berakhir pada 2041. Perpanjangan izin operasi tersebut tentu akan membuat Freeport berusaha memaksimalkan keuntungannya.

Apalagi, Freeport berencana menginvestasikan 20 milyar dolar. Dikutip dari The New York Times (29/8), mengacu pada harga tembaga yang mencapai level tertinggi dua tahun belakangan ini, Direktur PT Freeport McMoran Richard C Adkerson mengatakan “investasi itu akan mendapat imbal hasil yang besar.” Selain itu, kabarnya dengan investasi tersebut Freeport akan mengembangkan tambang bawah tanah. Maka dengan perpanjangan izin hingga dua puluh tahun, Freeport dapat melakukan eksplorasi lebih jauh, bukan hanya pada tembaga, tapi juga pada tambang emas yang tersimpan di bawah tanah Papua.

  1. Izin ekspor tambang mentah dan konsentrat semakin lama

Dengan diubahnya izin usaha kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sesuai kesepakatan pekan ini, Freeport masih akan leluasa mengekspor hasil tambang berupa konsentrat setidaknya hingga pembangunan smelter selesai, yang rencananya paling lama hingga  Oktober 2022 atau lima tahun mendatang. Namun bila realisasi pembangunan smelter oleh Freeport hanya tinggal janji seperti sebelum-sebelumnya, maka ekspor hasil tambang mentah dan konsentrat akan semakin lama.

Ini tentu saja merugikan Indonesia bila dibandingkan Freeport dalam lima tahun tersebut harus mengekspor hasil olahan tambang yang harganya lebih tinggi dari konsentrat. Sebelumnya, karena memegang izin KK, Freeport seharusnya dilarang mengekspor konsentrat. Namun dengan IUPK sementara, pemerintah Indonesia telah memberi kelonggaran hingga Oktober 2017. Kesepakatan pekan ini tentu juga memperpanjang izin ekspor hasil tambang mentah dan konsentrat yang selama ini larangannya tak pernah benar-benar berlaku bagi Freeport, kecuali hanya dalam hitungan hari.

  1. Valuasi saham Freeport masih dalam negosiasi

Meski telah terjadi kesepakatan divestasi, namun sebenarnya valuasi saham Freeport kini masih dalam negosiasi. Hal ini mengkhawatirkan bila ternyata Freeport cukup mendominasi dalam proses negosiasi, karena tahun lalu, mengutip Kumparan (29/8), Freeport menawarkan divestasi 10,64 persen saham kepada pemerintah Indonesia dengan harga 1,7 miliar dolar atau sekitar Rp 23,5 triliun. Artinya, valuasi 100 persen saham Freeport sebesar 16,2 miliar dolar, sehingga 51 persennya akan setara 8,1 miliar dolar atau Rp 110 triliun.

Banyak pihak akan menilai harga itu terlalu mahal. Tahun lalu, Menteri BUMN Rini Soemarmo dan Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, perlu banyak pertimbangan hingga sampai saat ini pembelian saham 10,64 persen itu belum dilakukan. Jika tidak ada kesepaktan harga antara Freeport dan Indonesia, bukan tidak mungkin bila divestasi ditunda atau bahkan gagal.

Nah, tiga hal itu lah yang harus kamu tahu dari kesepakatan Freeport-RI pekan ini. Yang masih bisa kita harapkan, negosiasi selanjutnya mencapai kesepakatan dan relatif menguntungkan bagi pihak Indonesia. Sedangkan hal-hal lainnya, seperti perpanjangan izin operasi dan ekspor tambang mentah dan konsentrat, tentu saja sulit dihindari karena selalu ada harga yang harus dibayar dari sebuah negosiasi.