Kurang lebih dua tahun lagi, kontes perebutan kekuasaan paling akbar di negeri ini akan digelar. Mengingat hal itu DPR kita pada 20 Juli lalu telah mengesahkan UU Pemilu. UU Pemilu kali ini sama dengan pemilu yang lalu, yaitu adanya syarat pemenuhan ambang batas untuk pencalonan presiden (presidential threshold) pada 2019 mendatang. Berdasarkan UU Pemilu tersebut, pencalonan presiden dan wakilnya membutuhkan dukungan minimum atau threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional (dalam pemilu legislatif).

Namun sebagaimana telah banyak dibicarakan, UU Pemilu tersebut menciptakan sebuah paradoks bila dihadapkan dengan putusan MK tentang pemilu serentak yang mulai berlaku pada 2019. Bila nanti pilihan legislatif dan presiden dilakukan serentak, bagaimana mungkin threshold dapat dijalankan? Karena DPR saja belum terbentuk, baru akan dipilih bersama dengan presiden, bagaimana mungkin pencalonan presiden ditentukan dari dukungan kursi di DPR?

Paradoks itu kemudian bertemu dengan kelucuan jawaban beberapa anggota DPR kita bahwa threshold dapat dijalankan dengan melihat hasil pemilu legislatif tahun 2014, yang pasti sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pencalonan presiden pada 2019. Apakah mungkin formasi DPR setelah pemilu 2019 nanti akan sama dengan saat ini? Konfigurasi politik pasti sudah berubah. Tak heran bila banyak pihak memandang UU Pemilu hanya upaya menyukseskan pencalonan Jokowi untuk kedua kalinya, yang memang saat ini koalisi partai yang mendukungnya menguasai 38 persen kursi DPR.

Threshold sebenarnya bukan sesuatu yang buruk karena justru dapat menyederhanakan pilihan capres-cawapres agar tak terlalu banyak sehingga membuat rakyat bingung. Selain itu, threshold menghindarkan banyaknya rancangan undang-undang yang berpotensi macet karena sedikitnya pendukung presiden di DPR. Maka bila threshold tetap harus dijalankan, keputusan MK untuk melakukan pemilu serentak perlu dipertanyakan.

Salah satu alasan yang sudah kita hapal di luar kepala dari pilihan pemilu serentak adalah efisiensi. Jalan demokrasi yang kita pilih ternyata mahal. Satu kali pemilu bisa memakan waktu yang lama untuk sekadar persiapan dan menghabiskan biaya triliunan rupiah. Maka pemilu serentak diharap dapat hemat waktu dan biaya. Namun lucunya, dikutip dari Tempo (27/4/17), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemilu serentak pada pilkada 2015 biayanya justru bengkak 200 persen. Tjahjo menambahkan hal yang sama juga terjadi pada pilkada 2017. Faktanya tidak pernah ada efisiensi anggaran. Dari pengalaman tersebut, bukan tidak mungkin bila pemilu  serentak 2019 juga tidak memberikan efisiensi.

Meski demikian, pemilu serentak tetap memiliki keutaman sendiri. Jika diterapkan di Indonesia, pemilu serentak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik. Pemilu yang dilakukan berulang-ulang kadang membuat masyarakat jenuh dan enggan pergi ke TPS. Selain itu, skeptisisme rakyat Indonesia terhadap partai politik dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah, apalagi dengan maraknya korupsi, dapat menurunkan partisipasi politik dalam pilihan legislatif. Jika hal itu terjadi, maka selamanya lembaga legislatif akan diisi wakil-wakil yang sebenarnya tidak diinginkan rakyat.

Namun yang jelas, pemilu serentak tidak dapat dijalankan bersamaan dengan presidential threshold. Keduanya bagai air dan api, memiliki fungsi dan keutamaan masing-masing namun tak dapat bersatu. Jika uji materi UU Pemilu akan dilakukan, barangkali uji materi untuk pemilu serentak juga perlu. Jika tidak keduanya, betapa lucunya pemilu 2019 nanti.