Kota Malang – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Cabang Malang Raya gelar kajian terkait Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 pada Sabtu (27/1). Perlu diketahui, Kementrian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur setiap universitas untuk memiliki Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM PIB).

Unit kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila dan memastikan tidak adanya penyebaran bibit radikalisme di dalam kampus.

Ketua Pelaksana kajian, Arial Thoriq, menyampaikan pada awak media kesimpulan kajian tersebut dimana GmnI Malang Raya menganggap ada potensi pembungkaman dan pembatasan ruang gerak mahasiswa jika unit kegiatan mahasiswa ini tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

“Ada kemungkinan pemerintah justru malah akan melakukan pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa. Demikian pula kami juga menolak jika UKM ini dijadikan alat untuk melakukan tafsir tunggal Pancasila seperti yang dilakukan saat Orde Baru,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GmnI Malang Raya, Arief Budiman, menyatakan mahasiswa dan lembaga organisasi mahasiswa ekstra kampus (ORMEK) harus mengambil peran sentral dalam unit kegiatan tersebut.

“Unit Kegiatan ini harus direalisasikan dan ORMEK harus mengambil peran mayor didalamnya. Jangan sampai UKM ini malah jadi wadah adu domba antar organisasi ekstra kampus. Ini infiltrasi bagi GmnI untuk menyebarkan nilai ideologis organisasi dan melawan radikalisme dalam kampus,” ujar mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya itu.

Arief melanjutkan bahwa hasil diskusi masih akan dilanjutkan hingga Unit Kegiatan yang dimaksud dalam Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 berjalan optimal.

“Besok lagi mungkin kita akan melakukan kajian diseluruh kota di Jawa Timur, Karena kami terintegrasi dan bersinergi untuk mewujudkan wadah pembinaan ideologi bangsa yang optimal dan progresif bagi kegiatan aktivisme mahasiswa,” pungkas Arief.

Kajian ini dihadiri DPC GmnI Jombang dan DPC Jember.

Comments