Dalam perdagangan internasional terutama terkait impor, setiap negara memberlakukan tarif atau bea masuk untuk produk-produk luar yang masuk ke dalam negeri.

Alasan pengenaan tarif atau bea masuk cukup beragam. Salah satu alasan umum yang sering dikemukakan adalah bahwa barang impor tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.

Di sisi lain, pengenaan bea masuk bisa bermuatan politis seperti halnya perang tarif AS-China atau dikenal perang dagang AS-China dalam dua tahun terakhir. Paman Sam memberlakukan tarif hingga 25 persen atas barang impor dari China, begitu juga sebaliknya China terhadap AS.

Namun, ada kebijakan tarif AS yang cukup menggembirakan bagi Indonesia, yaitu fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

AS melalui United States Trade Representative (USTR) pada akhir Oktober 2020 telah selesai melakukan peninjauan fasilitas GSP. Hasilnya, Indonesia dinyatakan tetap mendapatkan fasilitas GSP.

Perpanjangan fasilitas GSP sangat dinanti pemerintah karena dapat memacu pemulihan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam keterangan resminya menyambut baik perpanjangan fasilitas GSP untuk Indonesia sebagai bentuk kepastian kepada eksportir Indonesia maupun importir AS untuk melanjutkan dan meningkatkan kegiatan bisnis di antara keduanya.

“Ini tentunya perkembangan yang positif di tengah upaya kita untuk memperkecil dampak pandemi Covid-19 bagi perekonomian Indonesia maupun AS,” kata Agus Suparmanto.

Di balik perpanjangan GSP ini, ada lobi dan negosiasi cukup panjang sejak 2018 antara Indonesia dan AS.

Tidak tanggung-tanggung, Indonesia mengutus pejabat senior maupun pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga untuk berbincang-bincang dengan pejabat AS. Pihak RI yang terlibat antara lain:

  • Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian
  • Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
  • Kementerian Luar Negeri
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Komunikasi dan Informasi
  • Otoritas Jasa Keuangan
  • Kedutaan Besar RI untuk AS

Lalu, apa itu GSP?

Menurut Kementerian Perdagangan, GSP adalah program preferensi penurunan tarif bea masuk yang diterapkan secara unilateral oleh AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Program ini muncul lewat Trade Act 1974. Tidak hanya AS, negara maju di Uni Eropa juga menerapkan skema GSP untuk negara berkembang. Selengkapnya dapat dicek di sini

USTR dalam website mengemukakan bahwa salah satu tujuan fasilitas GSP adalah mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang.

Fasilitas GSP diberikan pada sejumlah produk Indonesia yang dinilai kurang berdaya saing di pasar AS dibanding produk impor sejenis dari negara lain.

Presiden AS Donald Trump
Presiden AS Donald Trump. (Foto: Instagram/realdonaldtrump)

Dengan fasilitas GSP, pelaku UMKM Indonesia akan diuntungkan karena harga produknya menjadi lebih kompetitif. Sedangkan dunia usaha AS mendapat keuntungan tariff saving. Ada 3.572 pos tarif produk Indonesia yang diberikan fasilitas GSP ke AS.

Bagi AS sendiri, produk impor dengan harga kompetitif akan sangat membantu dunia usaha skala mikro dan kecil di AS yang efeknya akan sangat baik untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Pada 2019, total nilai tariff saving yang seharusnya dibayarkan oleh importir AS atas impor dari Indonesia mencapai USD 142,1 juta.

Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2019 yang memanfaatkan fasilitas GSP tercatat USD 2,61 Miliar atau setara 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke AS sebesar USD 20,15 Miliar.

Produk utama Indonesia menikmati fasilitas GSP pada 2019 antara lain:

  • Travel goods/tas (USD 408,2 juta)
  • Perhiasan (USD 392,1 juta)
  • Produk elektronik (USD 282 juta)
  • Ban kendaraan (USD 244,5 juta)
  • Furnitur (USD 147,9 juta).

Selain itu, ada beberapa fakta menarik seputar fasilitas GSP.

1. Kebijakan GSP mengecualikan negara-negara Komunis (selain Yugoslavia) dan anggota OPEC sebagai penerima fasilitas GSP.

Tetapi, menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Ekuador, Indonesia, dan Venezuela yang merupakan anggota OPEC pernah menerima fasilitas GSP pada 1980 karena tidak bergabung untuk embargo minyak negara Arab.

Setelah perang dingin berakhir, beberapa negara pecahan Uni Soviet juga menerima fasilitas GSP.

2. Indonesia nyaris kehilangan fasilitas GSP karena statusnya dinaikkan menjadi negara maju pada awal tahun 2020.

Dalam ketentuannya, Presiden AS akan menghapus program GSP dari suatu negara jika negara bersangkutan sudah berpenghasilan tinggi menurut statistik Bank Dunia. Istilahnya adalah negara tersebut sudah graduate.

Penghapusan GSP juga bisa terjadi bila berdasarkan peninjauan, pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan sudah maju dan perdagangannya telah berdaya saing.

Tetapi, dengan adanya perpanjangan fasilitas GSP untuk Indonesia, maka RI kembali menyandang status sebagai negara berkembang.

Beberapa negara Asia yang pernah dicoret dari penerima fasilitas GSP karena menyandang status negara maju atau industri baru dengan tingkat pendapatan dan pertumbuhan tinggi antara lain:

  • Hong Kong
  • Republik Korea
  • Singapura
  • Taiwan
  • Malaysia
  • India
  • Turki
  • Thailand (parsial)

3. Dari 3.572 pos tarif yang diberikan fasilitas GSP kepada Indonesia, baru 792 pos tarif yang telah dimanfaatkan atau sekitar 20,4 persen. Kementerian Perdagangan pun harus bekerja keras untuk meningkatkan ekspor dari produk berpos tarif yang belum dimanfaatkan tersebut agar pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 benar-benar berjalan maksimal.