Utasan turis asing Kristen Gray beranjak viral di Twitter dengan beragam komentar. Dalam utasan itu, Gray menceritakan pengalamannya tinggal di Bali selama setahun setelah keluar dari tempat asalnya di Los Angeles, Amerika Serikat.

Pulau Dewata telah mengubah gaya hidupnya menjadi lebih baik dengan biaya hidup murah yang mustahil diperolehnya saat dia bermukim di Amerika Serikat. Sebagai contoh, ia menunjukkan foto kondisi apartemen sederhananya di Los Angeles yang memiliki harga sewa 1300 USD. Harga tersebut jauh telak dibanding hunian terkini di Bali yang lebih elegan berkonsep pepohonan (treehouse) seharga 400 USD.

Warganet yang membaca postingan tersebut menjadi geram sebab dalam utasan selanjutnya, ia mengajak orang luar untuk pindah ke Bali selama masa pandemi Covid-19. Kelakuan Gray ramai dibahas di Twitter.

Di antara banyak tema yang digunjingkan, terdapat satu topik menarik, yaitu gentrifikasi. Dalam kajian perkotaan, gentrifikasi sudah lama menjadi objek penelitian kawasan perkotaan dan perumahan. Namun, istilah ini belum banyak dikenali masyarakat kendati contohnya sering terpampang di depan mata.

Salah satu pengguna Twitter @hasseenufo menanggapi postingan dari Grey bahwa “kita wajib pajak, dimanapun. Dia kerja digital dengan penghasilan Amerika dan living cost Bali gatau pake visa holiday apa kerja dengan like hampir 96k ngajak orang bondong-bondong tinggal di Bali. Secara langsung pribumi dengan daya saing rendah akan terusir, gentrifikasi.

Tidak ketinggalan fotografer Nyimas Laula turut memberikan komentarnya dengan berkata, “Kritik menyoal gentrifikasi itu udah sering dan gak ditujukan spesifik ke ras tertentu. Lihat aja pembangunan di Bali makin masif tanpa perencanaan, dan dibuat dgn mindset serving foreigners.”

Apa itu gentrifikasi?

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, gentrifikasi diartikan sebagai imigrasi penduduk kelas ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau yang baru saja diperbaharui dan dipermodern.

Definisi lain terangkum juga dalam laman web Urban Displacement Project. Di sana, gentrifikasi diartikan sebagai proses perubahan perumahan (neighborhood) yang mencakup perubahan ekonomi dari lingkungannya sebelumnya dalam artian tidak memiliki investasi real estat dan penghasilan tinggi, perubahan demografis, tidak hanya dalam hal tingkat pendapatan, tetapi juga dalam istilah perubahan tingkat pendidikan atau rasial penduduk.

Memahami gentrifikasi, lanjut Urban Displacement Project cukup rumit. Namun, terdapat tiga poin utama yang perlu dipahami:

  1. Kondisi historis khususnya kebijakan dan praktek yang membuat masyarakat rentan terhadap gentrifikasi
  2. Cara disinvestasi dan investasi di pusat kota yang berlangsung sekarang dan akibat dari kondisi tersebut
  3. Cara gentrifikasi berdampak pada komunitas/masyarakat.

Di tengah luasnya perbincangan soal gentrifikasi di media sosial, ternyata pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memikirkan masalah tersebut.

Hal itu terlihat dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya PUPR Nomor 30/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Di dalam edaran tersebut, masalah gentrifikasi dimasukkan sebagai prasyarat dari tujuan agenda baru perkotaan yang menghindari segregasi. Untuk diketahui, edaran ini mengadaptasi prinsip-prinsip perkotaan yang disepakati dalam New Urban Agenda (NUA), mengikuti pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal).

“NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (no one left behind), pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” bunyi penjelas Panduan RP2KPKPK yang termuat dalam SE tersebut.

Masalah gentrifikasi tidak saja mencakup kepindahan WNA dari negara berpenghasilan menengah ke atas dengan cara mencari pemukiman di Indonesia yang merupakan negara berkembang, sebagaimana dicontohkan Gray.

Di kota Yogyakarta, misalnya, terdapat persoalan pembangunan hotel dan relokasi yang menjadi contoh kasus untuk menjelaskan gentrifikasi dalam negeri.

Hardian Wahyu Widianto dan Yeremias T Keban, dua akademisi administrasi publik, Universitas Negeri Yogyakarta pernah melakukan penelitian “Gentrifikasi: Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Hotel di Malioboro Kota Yogyakarta” yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Volume 19 tahun 2020.

Salah satu yang mereka amati adalah dua lokasi pemukiman informal turun-temurun (indung) Sosromenduran dan Pringgokusuman, kecamatan Gedongtengen, kota Yogyakarta. Dalam artikelnya, mereka menyebut bahwa proses desentralisasi Kota Yogyakarta memiliki peranan penting terhadap jalannya gentrifikasi (transformasi ruang dan lahan) di Gedongtengen.

Dahulunya, Gedongtengen merupakan kawasan yang terdiri dari beberapa kampung kumuh yang cenderung tidak terencana dengan masyarakat yang umumnya berpendapatan rendah (Hampton, 2003). Lokasinya strategis yang berdekatan dengan kawasan wisata Jalan Malioboro dan Stasiun Tugu Yogyakarta.

Tugu Yogya
Tugu Yogyakarta. (Foto: DPMPTSP Yogyakarta)

Baca juga: Kebablasan Turis Asing yang Hidup Nyaman di Bali

Desentralisasi, tulis mereka, telah memicu gentrifikasi di Gedongtengen melalui dua cara, mempermudah perizinan pembangunan hotel dan memberikan diskresi penataan ruang.

“Di Kota Yogyakarta, hotel menjadi salah satu primadona properti yang diminati investor. Hotel di Yogyakarta diyakini sebagai sektor yang lebih produktif bagi investasi karena dinilai mempunyai prospek yang cerah,” tulis penelitian Hardian dan Yeremias.

Investor juga memiliki pertimbangan dalam menginvestasikan pembangunan hotel di Gedongtengen. Beberapa di antaranya, tingkat wisatawan dan destinasi wisata Yogyakarta memiliki citra positif sebagai jaminan investasi hotel yang semakin menguntungkan (Adhi, 2010).

Karena itu, pemerintah membangun sistem administrasi pro investasi, dengan tujuan untuk menyambut pergerakan pasar (Widianto, 2018).

“Setelah dilanda proses gentrifikasi, Gedongtengen telah berubah menjadi enclave mewah penuh dengan hotel berbintang yang megah,” tulis penelitian itu.

Berdirinya hotel-hotel itu tidak terlepas dari proses administrasi birokrasi di Yogyakarta. Pemberlakuan reformasi kebijakan menyebabkan deregulasi yang menyederhanakan layanan administrasi.

Birokrasi yang seharusnya ketat memeriksa detail syarat perizinan ke lebih dari satu dinas yang memakan waktu lama akhirnya bekerja cepat di bawah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sehingga membuat investor yakin perizinan mereka mudah diloloskan.

Selain itu, terjadi kekosongan kebijakan tata ruang kala itu yang dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memberikan landasan penerbitan IMB lewat diskresi. Kekosongan tersebut lantas diperuntukkan dengan pemberian izin pembangunan hotel tanpa acuan tata ruang yang jelas.

Wilayah kumuh Gedongtengen akhirnya berganti menjadi hotel bintang tiga. Meski demikian, citra wilayah tersebut tidak lantas langsung berubah drastis.

Hal lain yang dapat ditelaah adalah perubahan sebelum dan sesudah gentrifikasi. Di Gedongtengen, sebelum gentrifikasi, masih dapat ditemukan hunian rumah informal berbiaya sewa murah. Namun, dampak gentrifikasi setelahnya menyebabkan hunian rumah informal yang murah tersebut menjadi hilang.

“Permukiman informal di Gedongtengen, berada di bawah sistem kepemilikan lahan tradisional berdasarkan relasi sosial. Karena tarif sewa yang cenderung murah, permukiman ini sebagian besar dihuni oleh kaum miskin kota. Mereka kemudian ter-displace, ketika pemilik lahan berniat menjual lahannya kepada investor hotel berbintang. Kurang lebih, gentrifikasi di Gedongtengen telah mendisplace 40 keluarga di Pringgokusuman dan 27 keluarga di Sosromenduran.”

Warga yang direlokasi akhirnya mencari tempat tinggal baru di wilayah lainnya. Akibatnya, ada tambahan pengeluaran baru, seperti biaya transportasi menuju tempat kerja atau mengantar anak ke sekolah.

Untuk diketahui, warga setempat dahulunya bekerja di lokasi dekat dari rumah yang bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Namun, setelah pindah jauh dari Gedongtengen, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos transportasi. Tidak sedikit warga terdampak mengalami tekanan kesehatan mental yang membuat mereka depresi.

“Begitupula ketika aktivitas mengantar jemput anak ke sekolah. Karena tidak ingin mengganggu proses belajar anak-anaknya, korban displacement lebih memilih menempuh jarak yang cukup jauh, daripada harus memindahkan sekolah anaknya.”

Indikator lain yang diteliti sebagai dampak gentrifikasi adalah konflik. Sebelumnya, konflik di sana disebut tidak ada. Setelah gentrifikasi, muncul konflik vertikal antara masyarakat dan pemilik lahan dan juga konflik horizontal antar masyarakat.

Meski dipenuhi dampak sosial yang cenderung negatif, gentrifikasi dapat memicu munculnya lapangan pekerjaan baru dari sektor perhotelan dan menjadi pekerja konstruksi.

Namun demikian, syarat kualifikasi pendidikan yang diberikan untuk diterima di perhotelan cukup tinggi minimal lulusan sekolah pariwisata, sulit dipenuhi warga setempat yang terhambat akses biaya untuk pendidikan sampai ke jenjang tersebut.

Di akhir artikel, Hardian dan Yeremias menyarankan agar pemerintah perlu meninjau ulang lokasi-lokasi yang telah diterbitkan IMB. Jika masih terdapat permukiman, maka pemerintah perlu mencabut IMB yang telah diterbitkan dan akan mengeluarkannya jika pemohon IMB telah memberikan ganti rugi yang mencukupi.

Baca juga: Bagaimana Seharusnya Jurnalis Memberitakan Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182?