Unjuk rasa yang dimotori para mahasiswa pro-demokrasi di Thailand termasuk tindakan berani karena menuntut reformasi monarki, sesuatu yang sangat sensitif untuk disinggung di Thailand.

“Ada ketakutan di dalam diri saya, ketakutan yang mendalam tentang konsekuensinya,” kata Panusaya Sithijirawattanakul demonstran berusia 21 tahun, dikutip dari BBC.

Pada Agustus 2020 lalu, Panusaya membacakan 10 poin reformasi monarki untuk menyemangati ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa.

Keberanian Panusaya dan mahasiswa lainnya mengejutkan dunia, pun di Thailand. Sebagai negara monarki konstitusional, warga Thailand selalu diajarkan untuk menghormati sang Raja.

Jika saja ada warga Thailand mencoba untuk mengkritik Raja dan kerabatnya, hukuman menanti. Hukum ini dikenal sebagai Lese Majeste.

Raja Maha Vajiralongkorn
Raja Maha Vajiralongkorn. (Foto: Live TV Broadcast via Bangkok Post)

Pada pasal 112 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand disebutkan bahwa barangsiapa mencemarkan, atau mengancam Raja, Ratu, Pewaris atau Wali akan dihukum antara 3 dan 15 tahun kurungan penjara. 

(Terjemahan dari BBC: Anyone who defames, insults or threatens the king, the queen, the heir-apparent or the regent will be punished with a jail term between three and 15 years)

Lese Majeste

Lese Majeste melarang bentuk penghinaan kepada Raja Maha Vajilarongkorn dan kerabat di Thailand. Hukum penghinaan kepada monarki ini tidak berubah sejak 1908.

Konstitusi terbaru pun menyebutkan bahwa Raja akan dinobatkan dalam posisi yang dipuja dan tidak boleh digugat. Tidak ada seorangpun yang boleh mencemarkan nama raja dengan tuduhan atau tindakan apapun.

Namun, melihat keberanian anak-anak muda di sana seolah menampilkan bahwa sistem monarki ini sudah tidak relevan dipertahankan.

Toh, orang tua di negeri Gajah Putih ini juga mempunyai pandangan serupa. Akademisi Thailand Sulak Sivaraksa adalah salah satu sesepuh yang mengkritisi soal Lese Majeste, walau ia juga sebenarnya pendukung monarki.

Pria berusia 84 tahun ini mengatakan kepada Bangkok Post bahwa orang Thailand harus mempertanyakan versi sejarah yang mereka pelajari, termasuk pertarungan Raja Naresuan, pahlawan nasional Thailand atas Myanmar.

Siapakah Naresuan itu? Dikutip dari Britannica.com, Naresuan atau Phra Naret adalah Raja yang membebaskan Siam (Thailand sekarang) dari Burma (Myanmar) di abad ke-16 silam. Ia adalah putra dari Maha Thammaracha yang menjadi pengikut (vassal) Raja Myanmar Bayinnaung setelah Siam ditaklukkan.

Pada usia 16 tahun, Naresuan juga dijadikan pengikut Myanmar dan diangkat menjadi Gubernur di Phitsanulok Utara, namun ia melepaskan kesetiaannya kepada Myanmar pada 1584.

Naresuan diangkat menjadi Raja setelah wafatnya sang Ayah. Ia pun berinisiatif untuk merebut Ibu Kota Kamboja, Lovek dan memasukkannya di bawah Siam dan membangun kekuasaannya di bagian Utara Chiang Mai.

Namun, Myanmar mencoba menahan ambisi Naresuan dengan mengirim pasukan besar untuk melawannya. Dalam sebuah pertarungan pada 1593, Naresuan membunuh putra mahkota Myanmar. Setelah itu, Myanmar tidak lagi menjadi ancaman bagi Siam.

Naresuan juga berhasil merebut Tavoy dan Tenasserim di sepanjang semenanjung Myanmar yang merupakan kawasan komersial di Samudra Hindia.

Namun, bagi Sulak Sivaraksa, masyarakat Thailand perlu mempertanyakan apakah Raja Naraesuan benar-benar mengalahkan seorang pangeran Burma dalam pertempuran itu.

Ia berpendapat bahwa masyarakat yang dewasa tidak perlu menggunakan Pasal 112 untuk mengintimidasi orang-orang. Sulak sendiri telah empat kali didakwa dengan lese majeste sejak 1984 tetapi semua tuduhan kepadanya dibatalkan.

Ia menambahkan, jika masyarakat tidak dapat membicarakan sejarah mereka, ini akan menjadi kemunduran. Karena itu, ia mengatakan sudah saatnya Thailand merevisi hukum Lese Majeste agar tidak kabur dan tidak dijadikan sebagai alat politik.

Memang, tidak ada definisi jelas tentang penghinaan terhadap monarki sehingga para kritikus beranggapan bahwa hal itu memberi kelonggaran kepada pihak berwenang untuk menafsirkan hukum dengan sangat luas.

Kasus yang cukup terkenal adalah penahanan mahasiswa Jatupat Boonpattararaksa atau dikenal sebagai Pai Dao Din, aktivis yang kritis atas rezim junta militer.

Ia ditangkap karena membagikan postingan BBC Thai tentang biografi Raja Maha Vajiralongkorn, dua hari setelah ia naik tahta menggantikan mendiang sang Ayah Raja Bhumibol Adulyadej pada Desember 2016 lalu. Padahal, Jatupat sama seperti 2000 pengguna lainnya yang menyukai postingan tersebut.

Tanggapan Raja Maha Vajiralongkorn

Intensitas unjuk rasa kian meningkat, bahkan tagar What happened in Thailand menempati trending topic di Twitter Indonesia. Pengunjuk rasa ini kompak merapatkan tiga jari manis hingga telunjuk dalam aksinya. Tuntutan kepada pemerintah: copot PM Prayuth Chan-ocha, konstitusi baru dan penghentian kekerasan terhadap aktivis.

Unjuk rasa anti pemerintah di Thailand, Jumat (16/10/2020)
Unjuk rasa anti pemerintah di Thailand, Jumat (16/10/2020). (Foto: Twitter/erich_parpat)

Sejak junta militer mengambil alih pemerintahan PM Yingluck Shinawatra pada 2014 lalu, masyarakat merasa tidak bebas bersuara dan dibungkam oleh pemerintahan junta militer yang dipimpin Prayuth.

Unjuk rasa ini bertepatan dengan peringatan revolusi 14 Oktober 1973 di mana mahasiswa kala itu memprotes kediktatoran Sarit-Thanom-Praphas yang memerintah Thailand setelah Marsekal Sarit Thanarat melakukan kudeta pada 1957. Namun, tidak ada seruan reformasi monarki pada aksi 1973.

Sementara, Raja Maha Vajiralongkorn tidak memberikan penjelasan eksplisit menanggapi tuntutan unjuk rasa anti-pemerintah tersebut. Dalam siaran TV, ia mengatakan bahwa Thailand membutuhkan orang-orang yang mencintai negara dan Raja.

Media independen Thai Enquire menulis kembali pernyataan tersebut melalui akun Twitter beserta dengan foto yang memperlihatkan Raja Vajiralongkorn dan permaisuri duduk di atas singgasana, sementara di depan mereka terlihat sejumlah orang bersimpuh menghormat kepadanya.

Foto Raja Vajiralongkorn dan permaisuri mendapat penghormatan. (Foto: Twitter/ThaiEnquirer)

Foto ini mendapat tanggapan luas yang merasa canggung melihat cara penghormatan kepada Raja Vajiralongkorn.

Jurnalis BBC, Jonathan Head yang merupakan koresponden di Thailand mengomentari foto tersebut dengan menulis, “Sedikit orang di Thailand berani mengomentari foto dalam pernyataan ini. Tetapi, saya telah mendengar banyak orang Thailand yang mengatakan kepada saya bahwa mereka percaya cinta itu harus diperoleh, bukan diajarkan.”