Bahasa adalah simbol pengertian atau penanda realita. Namun ketika disodorkan untuk memaknai peristiwa, bahasa bisa mengaburkan bencana yang harus dihadapi.

Hal ini terlihat tatkala banjir menerjang kota Semarang dan kota lain di Jawa Tengah pada 6 Februari lalu. Akun Twitter Polda Jawa Tengah dalam cuitannya menggunakan diksi genangan air meski video yang menyertainya memperlihatkan ketinggian air mencapai leher petugas kepolisian sekitar 1-1,5 meter di pemukiman warga.

“Untuk Warga Kota Semarang dan sekitarnya agar waspada ya, beberapa titik ada genangan air. Saat ini masih terjadi hujan. Tetap utamakan keselamatan,” tulis @poldajateng_.

Cuitan itu kemudian menjadi viral yang ditanggapi ribuan warganet. Perdebatan terjadi di kolom komentar.

Baca juga: Cristiano Ronaldo: Obsesi dan Sentuhan Hati yang Membesarkannya di Sepak Bola

Salah satu pengguna memberikan pembelaan dengan mengatakan, “adminnya gak salah kok.” Ia membenarkan penggunaan diksi genangan air dengan menyertakan tangkapan layar mengutip KBBI untuk memperkuat argumennya. Dalam penjelasan itu, genangan diartikan sebagai memiliki arti ‘tempat atau daerah yang berair’.

Menurut KBBI daring, genang diartikan sebagai terhenti mengalir. Pada satu titik, banjir dapat disebutkan bila memang pergerakannya berhenti dalam titik tertentu. Sedangkan banjir adalah air yang banyak dan mengalir deras; air bah. Keduanya hanya dibedakan berdasarkan sifat pergerakan.

Bahasa memperhatikan konteks yang melingkupi penutur dan mitra tutur. Ahli lingustik Abdul Chaer menempatkan bahasa dan budaya sebagai dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan adalah sistem yang mengatur interaksi manusia, sementara bahasa adalah sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya suatu budaya.

Karena itu, mencermati perdebatan di Twitter tidak dapat dipisahkan dari konteks politik. Komentar atas banjir di Semarang dan kota di Jawa Tengah begitu kental dengan aroma politik yang terus dirawat bertahun-tahun.

Di tataran pendukung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kerap dihadapkan dengan Gubernur DKI Jakarta karena perbedaan latar politik keduanya. Karena itu, pada percakapan selanjutnya, kritik tidak ditujukan semata kepada Polda Jawa Tengah, melainkan menyertakan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Tantangan Pengembangan Industri Baterai Indonesia untuk Kendaraan Listrik

Sebagaimana diketahui, baik Ganjar atau Anies memiliki banyak basis dukungan di media sosial. Masing-masing pendukung selalu menyanjung ketokohan kepala daerah mereka. Tidak jarang, sikap pendukung menjadi berlebihan manakala ketokohan idola mereka mendapat serangan akibat pemberitaan buruk.

Alhasil, substansi peristiwa sering dikaburkan lewat penggunaan bahasa. Ini dikenal sebagai eufemisme. Dalam praktiknya, eufemisme sebenarnya digunakan untuk ragam kesopanan penutur bahasa. Misalnya, kata mati diganti dengan menghembuskan napas terkahir.

Namun, dalam keadaan tertentu, eufemisme dapat merancukan makna yang mendistorsi tindakan yang harus ditempuh. Eufemisme bisa berperan negatif sebagai alat hegemoni. (Allan & Burridge, 1991).

Misalnya ketika terjadi PHK, perusahaan lebih memilih menggunakan kata ‘merumahkan’ bahkan lebih parah lagi, diksi PHK disembunyikan dengan mengatakan bahwa perusahaan melakukan efisiensi.

Merumahkan atau efisiensi tentu begitu ramah dan sopan didengar ketimbang PHK. Tetapi, implikasinya berbeda di muka hukum mengingat perusahaan harus memenuhi hak-hak pekerja yang terkena PHK.

BPBD Semarang melakukan evakuasi korban banjir di Genuksari Semarang, 7 Februari 2021. (Foto: Twitter/BPBD_Semarang)
BPBD Semarang melakukan evakuasi korban banjir di Genuksari Semarang, 7 Februari 2021. (Foto: Twitter/BPBD_Semarang)

Baca juga: Permintaan Maaf Publik Berturut-turut Muncul di Media Sosial

Demikian dengan banjir dan genangan. Kata ini memang kerap dipertukarkan ketika melaporkan kejadian banjir.

Implikasi dari genangan dan banjir tentu dapat mempengaruhi tindakan orang-orang melalukan mitigasi. Akun Polda Jawa Tengah pada laporan selanjutnya lebih banyak menggunakan diksi banjir dalam cuitannya.

Banjir bukan aib untuk disembunyikan. Dalam bencana, langkah mitigasi perlu diutamakan untuk menekan kerugian yang lebih luas kepada warga terdampak.

Penggunaan kata banjir atau genangan sebenarnya tidak menimbulkan persoalan ketika diletakkan dalam konteks bencana. Akan tetapi, bahasa tersebut menjadi keliru karena digunakan sebagai alat hegemoni yang bertujuan untuk memuaskan hasrat kelompok tertentu.

Padahal, telaah yang diperlukan adalah faktor penyebab banjir supaya peristiwa ini tidak terulang lagi di masa mendatang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono yang memantau lokasi banjir di Semarang mengatakan penyebab banjir diakibatkan curah hujan ekstrem, selain pasang air laut, mengutip Kompas.com.

Baca juga: Pentingnya Dukungan terhadap kesehatan mental karyawan: Employee Assisstance Program

Akan tetapi, pendapat berbeda diutarakan ahli hidrologi Universitas Diponegoro (Undip) Suripin. Ia mengatakan, faktor dominan penyebab banjir di Semarang adalah faktor antropodemik yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia, seperti pengembangan kota yang membuat banyak lahan tidak tembus air.

Karena itu, Suripin menilai kurang tepat bila menyatakan faktor alam, yaitu hujan, sebagai penyebab banjir di Semarang.

Dan dua hari setelah terjainya banjir di Semarang, kota Jakarta sekarang mendapat bencana serupa. Setelah diguyur hujan seharian, sebanyak 27 titik wilayah Jakarta dilaporkan terendam banjir dengan tinggi antara 10-150 cm ke atas, menyadur CNNIndonesia, 8 Februari 2021.

Akun Twitter TMC Polda Metro Jawa melaporkan peristiwa ini sebagai banjir yang lantas disambut beberapa pengguna layak diapresiasi. Inilah dampak eufemisme terhadap kehidupan bermasyarakat yang tidak memberikan banyak perubahan berarti dalam menangani dan mengurangi rasa sakit akibat bencana.

Baca juga: Meneladani Kelucuan Elon Musk Dalam Pusaran Polarisasi Politik Indonesia