Pengusaha sawit agaknya mendapat secercah harapan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Harga CPO yang bertahun-tahun mengalami tren penurunan sejak 2012, berubah menjadi tren kenaikan.

Tetapi, masa-masa keemasan ini harus dibagi rata kepada rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil siasat supaya dana kas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tercukupi untuk memberdayakan petani sawit dan membuat harga biodiesel terjangkau.

Dana pungutan ekspor sawit direvisi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 191/2020 yang efektif berlaku pada 10 Desember 2020.

Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan harga CPO. Misalnya, harga CPO sama dengan atau di bawah USD670 per ton, maka pungutan ekspornya sebesar USD55. Jika harga CPO di antara USD670-695 per ton, maka pungutannya naik menjadi USD60 per ton.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman memproyeksikan sampai akhir Desember 2020, dana pungutan yang bisa diambil berkisar di antara Rp17-18 Triliun.

BPDPKS berdiri pada 2015 sebagai perpanjangan tangan pemerintah membiayai program keberlanjutan kelapa sawit. Eddy dan kawan-kawan mengalokasikan insentif untuk program biodiesel, penelitian, dan peremajaan sawit rakyat (PSR).

Nasib sawit di tengah pandemi Covid-19

Industri sawit sudah menjadi ikon bagi industri perkebunan Indonesia selama puluhan tahun. Kehadiran BPDPKS menjadi perhatian baru di sektor sawit mengingat perannya untuk mensukseskan Sustainable Development Goals (SDG) di industri sawit.

Ini bukan perkara mudah. BPDPKS harus memeras otak untuk mengurus pengelolaan dana mulai dari sektor hulu (perkebunan) sampai hilir yang menyentuh banyak industri.

Eddy Abdurrachman pun setidak-tidaknya harus mengetahui masalah di sektor sawit ini mengingat kontribusi sawit cukup besar untuk PDB Indonesia.

Dari hulu ke hilir, tenaga kerja yang terlibat langsung di industri sawit mencapai 17 juta pekerja atau pekebun di mana 2,4 juta di antaranya merupakan petani swadaya.

Tapi, nasib industri sawit sendiri mengalami fluktuasi seperti nasib Manchester United di liga domestik dan Liga Champions.

Meski harga CPO mengalami kenaikan, pasar ekspor justru mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Selama ini, pangsa pasar sawit sekitar 70 persen ditujukan untuk ekspor, sisanya untuk pasar dalam negeri yang mayoritas diserap industri pangan dan oleochemical.

Ekspor ke India, misalnya yang merupakan negara tujuan utama ekspor, menurun 36,4 persen atau 200 ribu ton pada Agustus 2020 dibanding Juli 2020. Begitu juga ekspor ke China, menurun 11 ribu ton atau 1,7 persen.

Di tengah gonjang-ganjing pasar, Eddy justru optimis terhadap kinerja sawit yang mampu bertahan dari tekanan pandemi Covid-19.

Ketika PDB tumbuh -5,32 persen di triwulan II-2020, kontribusi perkebunan, pertanian dan kehutanan, khususnya sawit tumbuh positif 2,19 persen, dilanjutkan di triwulan III-2020 tumbuh 2,15 persen.

“Ini menunjukkan ternyata sektor pertanian, perkebunan khususnya sawit mempunyai peranan besar terhadap perekonomian nasional,” kata Eddy Abdurrachman.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Tidak Selalu Berdampak Buruk, Ini 5 Kebaikan yang Bisa Kamu Temukan

Sawit
Sawit. Gambar oleh tk tan dari Pixabay

Tahun 2020 sekaligus menjadi momentum Eddy merefleksikan kinerja BPDPKS selama 5 tahun berdiri.

Kehadiran BPDPKS di awal lahirnya dihadapkan dengan menurunnya harga komoditas CPO, sementara produksi perkebunan rakyat dan industri melimpah hingga over stock, disebabkan kebun nasional memasuki usia produktif dalam beberapa tahun terakhir.

Karena itu, orientasi CPO ke ekspor harus digeser untuk mengantisipasi kerugian. CPO diusahakan sebanyak mungkin terserap ke dalam negeri dengan menginisiasi program biodiesel sejak Agustus 2015 silam.

Secara bertahap, pelaksanaan program biodiesel dimulai dari B15 kemudian meningkat ke B30 yang dijadikan sebagai mandatory pada Januari 2020.

Selain menyeimbangkan harga, program biodiesel ditujukan untuk mengurangi ketergantungan BBM fosil. Sebagai contoh, B30 mengindikasikan di dalam komposisi solar terdapat CPO sebesar 30 persen.

Ketimpangan insentif peremajaan sawit rakyat dan biodiesel 

Masalah biodiesel adalah harga jualnya tinggi dibandingkan harga solar fosil. Karena itu, BPDPKS menggunakan dana insentif untuk menutup selisih harga tersebut supaya harga jual B30 bisa terjangkau kantong masyarakat.

Dana itu diperoleh dari pungutan ekspor sawit. Eddy menjelaskan, untuk tahun 2020, sampai 15 Desember 2020, pihaknya telah menyalurkan Rp25,6 Triliun untuk program biodiesel sebanyak 7,43 juta kL.

Selama lima tahun, BPDPKS menyalurkan total insentif sebesar Rp55,85 Triliun untuk menutupi selisih harga biodiesel dan biosolar 23,49 juta kL.

Negara juga diuntungkan dari penerimaan pajak. “Ada PPN yang kita bayarkan, masuk ke kas negara, ini menjadi sumbangan untuk penerimaan negara dalam bentuk pajak sebesar Rp4,83 Triliun,” ucap Eddy.

Program biodiesel selama 5 tahun terakhir juga berkontribusi dalam pengurangan Greenhouse Gas Emissions (GHG) sebesar 34,68 juta ton CO2.

Sementara untuk program penelitian dan pengembangan sawit, dari 2015-2020, BPDPKS menyalurkan pendanaan riset sebesar Rp326,2 Miliar dengan melibatkan 43 lembaga litbang, 667 peneliti, dan 346 mahasiswa.

Baca juga: Mimpi Sepak Bola Indonesia Jadi Program Pemerintah: Bangun Stadion Standar FIFA sampai Tambah Pelatih Lisensi AFC

Program BPDPKS yang tidak kalah penting adalah peremajaan sawit rakyat, yaitu program penanaman kembali (replanting) tanaman sawit yang usianya sudah tua sekitar 20-25 tahun.

Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat dengan menerapkan prinsip praktik perkebunan yang baik (good agriculture practices).

Eddy mengatakan, untuk tahun 2020, insentif PSR yang tersalurkan kepada rakyat mencapai Rp2,55 Triliun untuk mendanai replanting seluas 94 ribu ha dengan jumlah pekebun 40,7 ribu.

Total dana PSR yang tersalurkan dari 2016-2020 sebesar Rp5,19 Triliun untuk lahan seluas 200.252 ha yang melibatkan 100.858 pekebun. Presiden Jokowi telah mencanangkan dalam 3 tahun ke depan, PSR ditargetkan mencapai 500 ribu ha dengan rata-rata setahun 180 ribu ha.

“Ini tugas bersama, tugas seluruh stakeholder mulai Kementerian Pertanian, Kementerian ATR untuk lahan, KLHK untuk kaitannya dengan menyelesaikan klaim lahan di kawasan hutan.”

“Kalau misalnya 180 ribu ha per tahun bisa dilaksanakan maka kita nanti memproyeksikan pada 2030 produksi CPO di Indonesia bisa mencapi 56,84 juta MT,” kata Eddy.

Namun, ada poin kritis untuk masalah PSR, besaran insentifnya jomplang dibanding program biodiesel.

Eddy mengakui memang program biodiesel membutuhkan dana cukup besar supaya harga jualnya di tingkat ritel bisa dijangkau masyarakat.

Agar ketimpangan ini tidak disalahpahami, perlu diperhatikan multiplier effect terhadap perekonomian dari sektor hulu hingga hilir industri sawit.

Program biodiesel diadakan untuk menstabilkan harga CPO dan menjaga pasar ekspor. Tanpa itu, tidak akan ada dana sawit yang digunakan untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan di sektor hulu pertanian.

Sementara CPO dan turunannya juga diserap sebagai bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi dan pangan.

“Kita tidak bisa melihat dari fiskal saja, tetapi melihat jauh ke depannya untuk mejaga keberlanjutan peremajaan sawit rakyat. Kalau tidak, ada penurunan harga sawit.”

“Seandainya harga tandan buah segar menurun sampai di harga Rp1.000 per kg, ini petani [rugi], ongkos produksi lebih tinggi dari harga jual. Kita harus ingat pekebun sawit rakyat yang terlibat di industri ini kurang lebih 42 persen dari 16,38 juta luasan perkebunan sawit,” kata Eddy.

Tantangan 2021

Tantangan 2021 dihadapkan pada kemungkinan pandemi masih berlanjut. Harga CPO kemungkinan akan fluktuatif. “Ini akan sulit bagi kita melakukan proyeksi tepat [himpunan dana pungutan ekspor sawit],” kata Eddy.

Ia menguraikan, untuk proyeksi optimis dengan mengacu harga referensi Kementerian Perdagangan di tingkat 870 USD per MT, maka himpunan dana pungutan yang bisa didapatkan di kisaran Rp45 T.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Sawit (GAPKI) Joko Supriono, dikutip dari CNBC Indonesia, mengatakan konsumsi domestik selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan berkat permintaan industri oleochemical yang memproduksi sabun dan disinfektan.

Kebutuhan tersebut mengalami peningkatan untuk mendukung protokol kesehatan. Ia juga meyakini ekspor sawit pada kuartal IV bisa membaik dari permintaan negara tujuan ekspor dan naiknya harga minyak sawit.

Di sisi lain, pemerintah dipusingkan dengan kehadiran kampanye negatif soal sawit, seperti deforestasi dan anggapan minyak sawit buruk untuk kesehatan.

UE juga menerbitkan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation yang berimplikasi pada hambatan pasar CPO di Eropa.

Kebijakan RED II mewajibkan mulai tahun 2020-2030 penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui. Sementara aturan pelaksananya, Delegated Regulation mengategorikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi.

Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak sawit Indonesia.

“Dubes Indonesia di Paris mengatakan di Prancis, anak SD misalnya diberi makanan, kalau ada kandungan minyak sawit, dia menolak, ini tidak sehat karena mengandung palm oil. Jadi, bukan di orang dewasa tetapi juga anak-anak,” katanya.

Riset digencarkan untuk melawan kampanye negatif terhadap sawit. Soal regulasi, Indonesia sudah melayangkan gugatan ke WTO memprotes perlakuan tidak fair UE. Langkah lainnya termasuk diplomasi.

“Satu lagi strategi kita, ada pendekatan how to influence people, bagaimana cara kita mempengaruhi orang-orang di kawasan yang memandang kita negatif agar mindset berubah. BPDPKS bekerja sama dengan ahli pemasaran dan promosi, bagaiman mindset orang bahwa tidak seperti itu pandangan kamu terhadap sawit.”

“Ini butuh waktu kalau kita lakukan continue, Insyaallah mindset mereka kembali ke sebenarnya,” ujar Eddy.

Baca juga: Sayangi Kesehatan Mata Anak Selama Pembelajaran Jarak Jauh