Korupsi adalah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi pembangunan negara, menciptakan ketimpangan dan meningkatnya kemiskinan.

Indonesia belum sepenuhnya lepas dari persoalan korupsi. Survey Global Corruption Barometer (GCB) 2020 memperlihatkan, 92 persen rakyat Indonesia berpikir bahwa korupsi di pemerintahan merupakan masalah besar. Integritas pejabat menjadi sorotan utama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara di peringatan hari antikorupsi sedunia 2020 pun mengingatkan jajarannya pada bahaya korupsi yang dapat menular layaknya virus corona penyebab Covid-19. Virus-virus korupsi ini membahayakan institusi.

Baca juga: Kolom Kosong Naik di Pilkada 2020, Regulasi Perlu Digodok Ulang

Salah satu perilaku korupsi itu adalah suap-menyuap. Ini tidak saja terjadi di tingkat pemerintahan. Sektor bisnis pun bisa terjerat di dalamnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto memberikan pandangan terhadap masalah penyuapan dalam dunia usaha. Ia menjelaskan, PT Jakpro mempunyai tim pengendali mutu dan tim manajemen resiko. Sejak 2019, PT Jakpro mengembangkan sistem whistle blower ‘Jakpro Bersih’ yang dapat diakses di website mereka.

Whistle Blower Jakpro itu di-manage oleh pihak independen, salah satu big four. Ada jenjangnya. Kalau yang dilaporkan adalah pegawai laporannya ke direksi melalui managemen resiko, ini saya dan redaksi lainnya yang mereview.”

“Kalau yang dilaporkannya adalah direksi, larinya (laporannya disampaikan) ke dewan komisaris. Kalau yang dilaporkan direksi dan dewan komisaris, larinya ke Gubernur sebagai pemegang saham,” kata Dwi dalam diskusi webinar bertajuk Building Public Trust through Anti-Bribery Management System Implementation, Jakarta, Selasa (16/12/2020).

Upaya pencegahan penyuapan di PT Jakpro mengalami satu kemajuan. Bertepatan dengan peringatan 20 tahun 15 Desember 2020, PT Jakpro mendapatkan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP.

Sertifikat SMAP melengkapi standar operasional PT Jakpro, sebelumnya mereka sudah memegang ISO 9001 sebagai prosedur orientasi pelayanan pelanggan dan sistem jaminan mutu perusahaan. Ini menjadi tonggak penting perjalanan Jakpro yang sedang meningkatkan maturitas good corporate governance (GCG).

Apa pentingya ISO 37001?

ISO 37001 dan ISO 9001 boleh dikatakan menjadi pengukur kapasitas perusahaan ketika hendak membangun relasi dan kerja sama dengan perusahaan lain. Dwi mengatakan, PT Jakpro telah berinteraksi banyak dengan kolega bisnis, dari bidang infrastruktur sampai perbankan internasional.

“Mereka itu hanya menyaratkan dua, apakah kamu memiliki ISO 9001 dan ISO 37001? Pertanyaan itu saja, setelah kita diskusi dan dealing bank internasional, itu yang dilihat,” ucap Dwi yang akrab disapa DWD.

Tidak semua perusahaan memiliki Standar Manajemen Mutu ISO 37001 ini. Di Jakarta, baru dua BUMD yang memegang ISO 37001, antara lain PT MRT Jakarta dan PT Jakpro sendiri.

Di tingkat nasional, Menteri BUMN Erick Thohir sudah menginstruksikan semua BUMN wajib menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 37001 sebelum akhir tahun 2020. Jika tidak dilakukan, Erick mengancam mencopot direksi bersangkutan.

Konsekuensi lain dari ISO 37001 setidaknya mendorong Dwi dan jajaran direksi PT Jakpro harus tampil memperlihatkan pengaruh positif kepada jajaran di bawahnya. Hal ini disebut sebagai tone of the top.

Semakin tinggi pohon, semakin besar angin meniupnya. PT Jakpro telah menerima banyak penugasan untuk mengerjakan sejumlah proyek besar di Jakarta, sebut saja pembangunan Jakarta International Stadium, revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan proyek besar lainnya.

Baca juga: Harapan Baru di 2021: Great Reset Kapitalisme

Proyek tersebut tentu menggoda sebagian orang untuk berebut bagian di dalam pengerjaannya. Dwi mengingatkan pihak yang ingin menempuh jalan pintas dengan melakukan penyuapan ke PT Jakpro untuk berpikir ulang.

“Saya kira, bagaimana saling menghormati saja. Kalau Jakpro sudah punya ISO 37001, ya, sudah jangan coba-coba dengan Jakpro,” ucap Dwi.

Hal lain yang tidak kalah penting selain tone of the top adalah tone of the bottom. Menurut Dwi, dunia sudah mengggaungkan pentingnya followership.

Para pengikut ini dapat berkontribusi untuk membantu keberlanjutan organisasi supaya tumbuh lebih baik. Misalnya dari 1000 pengikut, satu di antaranya pasti ada yang bertindak sebagai pemimpin dari follower itu, meski posisi dia sebenarnya bagian dari follower.

Penyakit lain yang dapat merusak kepercayaan adalah pencatutan nama orang-orang besar. Ini merugikan PT Jakpro dan rekanannya. Dwi meminta pihak vendor mewaspadai modus oknum yang mengatasnamakan direksi PT Jakpro untuk meminta sejumlah uang.

“Banyak sekali orang-orang menggunakan nama Jakpro bahkan menggunakan nama individual, seperti saya, Pak Hanief Direktur Pengembangan Bisnis, Pak Taufik [Direktur Operasi], Bu Yuli [Direktur Keuangan] juga,” ungkap Dwi.

“Eh, Jakpro punya proyek ini, kalau kamu mau menang diminta untuk bertemu Pak Dwi besok jam 11 di kantor Jakpro. […] Tapi sebelum menemui Pak Dwi harus mentransfer sekian ke rekening,” kata Dwi mengulangi isi pesan singkat oknum yang mencatut nama dia. “Bodohnya, vendor ini transfer juga,” tambahnya.

Kasus tersebut sempat dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Dwi akhirnya dimintai dimintai klarifikasi. “Saya bilang nomor telepon itu bukan nomor saya. Tapi dia kan sudah kena menjadi korban. Lesson learned-nya adalah vendor swasta ini [harus] berpikir, ngga mungkinlah seperti ini, jadi tertipu sms,” ujar Dwi.

Integritas dan contoh penerapannya

Butuh satu tahun bagi PT Jakpro untuk mendapatkan ISO 37001 yang menurut Dwi dilewati dengan proses ‘berdarah-darah’. Mereka lebih dahulu memperbaiki standar mutu sebelum bergerak mencanangkan ISO 37001 yang prosesnya dimulai sejak Januari 2020. Sosialisasi diberikan dari level direksi sampai ke level office boy.

Selain Dwi, diskusi Membangun Kepercayaan Publik melalui Penerapan SMAP turut dihadiri mantan pimpinan lembaga antikorupsi Hong Kong ICAC, Tony Kwok Man dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang sekarang menjabat sebagai Ketua Komite Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP Jakarta.

Dalam membicarakan korupsi, integritas merupakan tolok ukur untuk menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi.

Tony Kwok mengatakan, integritas menjadi kuat jika diterapkan dalam jalur benar sekalipun tidak dilihat oleh orang lain. Ia juga memberikan contoh praktik pencegahan korupsi di negara internasional.

Singapura, misalnya, tidak memperbolehkan pegawai negerinya memiliki utang lebih dari tiga bulan pembayaran. Integritas dari level pimpinan sampai level staf mesti juga dibarengi dengan sistem pembentukan resiko managemen dan pengawasan.

Baca juga: Melihat KPK di Indonesia dan DNA di Rumania

Bambang Wijojanto mengatakan, setelah PT Jakpro mendapatkan ISO 37001, tantangan selanjutnya adalah mempertahankan supaya manajemen anti-suap ini dapat berlangsung sepanjang zaman. Semua akan tersimpan dalam rekam jejak.

Poin selanjutnya yang disampaikan Bambang dalam diskusi tersebut menyangkut soal integrits. Ia memandang integritas harus menjadi mata uang untuk dealing atau bertransaksi dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Menguatnya integritas akan menaikkan tingkat business competitiveness Indonesia menjadi tinggi.

Tetapi, integritas tidak dapat efektif jika dilaksanakan sendirian, integritas mesti berkembang sebagai sebuah sistem zona.

“Kita ngga bisa sendirian untuk berintegritas, tidak bisa Jakpro sendirian. Kita harus dorong melalui Gubernur. Seluruh BUMD di Jakarta harus mempunyai sertifikat ini, misalnya. Jadi ini ngga bisa jujur sendirian, ngga bisa integritas sendiran,” kata Bambang.

Pendidikan integritas

Integritas menjadi perbincangan luas karena Indonesia nyatanya masih menghadapi tantangan pemberantasan korupsi. Survey GCB 2020 yang menyebut 92 persen orang Indonesia berpikir korupsi di pemerintahan merupakan masalah besar tentu bukan sebuah kabar bagus.

Bambang menambahkan, pendidikan integritas menjadi bagian penting untuk memberantas korupsi. Program training di jajaran pemerintahan untuk meningkatkan keterampilan seharusnya dapat diluaskan dengan melatih nilai integritas.

“Coba lihat seluruh Kepala Dinas, programnya peningkatan keterampilan, tetapi peningkatan value sesuai hak dan kewajibannya itu yang ngga ada. Ini yang kurang. Jadi mesti diubah. Kita juga memastikan, dia tidak cheating di situ.”

“Jadi ada rumusnya, satu harus ada sistemnya, seperti teori Pak Kwok, bagian pertama jangan korupsi, kedua tidak bisa korupsi, dan ketiga takut korupsi. Ini kita terjemahkan dalam program, mengapa tidak,” ucap Bambang.

Penerapan pendidikan integritas dapat dilakukan, misalnya, dengan mencari 100 orang di Indonesia yang memiliki pengikut besar. “Ajak mereka ngomong integritas, ditandemin dengan orang-orang besar seperti Pak Dwi. Kalau itu dilihat, 70 persen bisa jadi sesuatu. Kita bisa bikin revolusi integritas,” kata Bambang.

Untuk menjaga integritas, salah satu caranya adalah melakukan analisis resiko terus menerus. Problem integritas muncul karena tidak mengenali analisis resiko yang bisa menyerang integritas.

Sementara Dwi mengajak partisipasi masyarakat untuk melaporkan keluhan mereka ke dalam sistem whistle blower Jakpro Bersih. Pengendalian internal perlu diperkuat dengan laporan eksternal untuk menutup peluang praktik kolusi di PT Jakpro.

Baca juga: Riuh Suporter Bola Menandai Momen Bersejarah Inggris Keluar dari Pandemi Covid-19