Korupsi merupakan penyakit kronis untuk menghalangi pembangunan Indonesia, apalagi dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Namun, tragedi itu terjadi dalam waktu dua pekan terakhir. Dua menteri dari kabinet Indonesia Maju, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus dugaan korupsi yang berbeda.

Edhy Prabowo sekarang menjalani proses dugaan suap izin ekspor benih lobster. Ia sebelumnya ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Rabu, 25 November 2020 selepas menyelesaikan perjalanan dinas di Amerika Serikat.

Kegegeran menyeruak di media sosial. Menteri tertangkap. Ini adalah berita besar.

Edhy menjadi menteri pertama di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi.

Juliari Batubara
Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: Kemensos/Fajar Khoerul)

Baca juga: Rasa Haru Pebalap Romain Grosjean setelah Kecelakaan Mematikan di GP Bahrain

Kehebohan semakin berdengung kuat sebab isu yang menjeratnya begitu populer diperbincangakan masyarakat, tentang ekspor benih lobster.

Semasa Edhy menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, ia membuka kembali izin ekspor benih lobster yang dilarang pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Kasus Edhy pada akhirnya menyita banyak perhatian. Tetapi, itu tidak mengendorkan nyali pejabat lain untuk melakukan tindakan korupsi.

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, dua hari setelah penangkapan Edhy. Ajay berperkara dalam dugaan suap izin pembangunan penambahan gedung RSU Kasih Bunda.

Sang Wali Kota diamankan bersama 10 orang lainnya dan KPK mengamankan uang sebesar Rp425 juta dalam OTT tersebut.

Ajay sendiri diduga menerima uang sebesar Rp 1,661 Miliar yang menjadi perjanjian pengurusan izin kepada Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan. Angka itu baru bernilai setengah dari total Rp 3,2 Miliar yang dijanjikan.

Baca juga: Bantuan Medis Kuba ke Italia adalah Contoh Gerak Kemanusiaan di Masa Pandemi Covid-19

Belum juga usai hawa penangkapan dan pemberitaan OTT, KPK beraksi lagi untuk menangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sabtu (5/12/2020) dini hari.

Nominal uang yang diamanakan KPK dari OTT tersebut tidak tanggung-tanggung mencapai Rp 14,5 Miliar. Uang dimasukkan ke dalam tujuh koper, tiga tas ransel dan amplop kecil.

KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk memutuskan status tersangka. Pengembangan dilakukan. Puncaknya terjadi pada Minggu (6/12/2020) dini hari ketika Ketua KPK Firli Bahuri menggelar konferensi pers.

Pada kesempatan itu, Firli mengumumkan Menteri Sosial Juliari Batubari sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan Covid-19.

Juliari pun masuk pusaran korupsi dan menjadi menteri kedua Presiden Jokowi yang terjerat.

Nama Juliari tersiar di pelbagai media massa online yang tetap memberitakan di tengah malam, kala sebagian besar masyarakat tengah terlelap tidur.

Juliari telah menyerahkan diri kepada KPK sekitar pukul 02.50 WIB di hari yang sama. KPK sementara ini telah menetapkan 5 tersangka, termasuk Juliari, dari dugaan suap pengadaan barang atau jasa bansos penanganan Covid-19.

Ia disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tanggapan Presiden Jokowi

Sedari Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk menghormati proses penegakkan hukum. Begitu juga kepada Juliari Batubara. Sang Kepala Negara menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi.

“Semenjak dari awal, saya mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju: jangan korupsi! Karena itulah, terkait penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka oleh KPK, saya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Saya tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Seorang pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD. Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Saya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional,” tulis akun Twitter @jokowi.

Tuntutan Hukuman Mati Bukan Solusi Efektif

Pemberitaan tentang penetapan tersangka Juliari menggerakan jari-jari warganet untuk menuliskan hukuman mati. Kadar kegeraman warganet agaknya lebih tinggi dari kasus korupsi sebelumnya sebab Kemensos mengelola program bantuan rakyat selama masa pandemi Covid-19.

Warganet terlihat begitu emosional. Kolom komentar akun Twitter Presiden Jokowi dijejali kalimat tuntuan hukuman mati kepada Juliari.

Media CNN Indonesia dan CNBC Indonesia mengungkit persoalan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Demikian juga tanggapan dari petinggi Majelis Ulama Indonesia, Ikhsan Abdullah, yang menilai perbuatan Juliari bisa dikenakan hukuman mati.

Namun, gema tuntutan hukuman mati dari media sosial seolah menggambarkan kealpaan untuk menghormati proses penegakkan hukum. Bahkan salah satu warganet secara terang-terangan meminta agar pemerintah menyampingkan persoalan HAM dalam kasus ini.

Perkara korupsi memang sangat terkutuk dan biadab. Korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Ancaman hukuman mati terhadap pelaku korupsi pun memang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati dapat dijatuhkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Elsa R. M. Toule dalam artikelnya di Jurnal Hukum PRIORIS Vol.3 Nomor 3 Tahun 2013 mengutip penjelasan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas bahwa ada 3 kriteria utama pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati:

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Syarat dalam keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat 2 dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Tetapi, pidana mati dalam perkara korupsi perlu telaah kritis.

Penangkapan demi penangkapan pelaku korupsi menandakan bahwa memang pemberantasan tindakan korupsi itu belum terbukti efektif di lapangan.

Meski pejabat telah bersumpah dan berujar secara lisan untuk menghindari perbuatan tercela ini, ditambah pemberitaan korupsi yang seharusnya dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi itu, nyatanya tidak membuahkan hasil.

Baca juga: Jeratan Korupsi Edhy Prabowo Akhiri Kontroversi Ekspor Bibit Lobster

Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah salah satu organisasi peneliti hukum yang menentang keras wacana hukuman mati sebagai solusi pemberantasan korupsi dalam masa pandemi ini.

Penentangan mereka terhadap wacana hukuman mati pidana korupsi sudah disampaikan pada Oktober 2020 lalu dalam laporan kebijakan hukuman mati 2020 “Mencabut Nyawa di Masa Pandemi”.

ICJR menilai hukuman mati tidak berdampak positif dalam upaya pemberantasan korupsi di suatu negara. Pidana mati bukanlah sebuah solusi dari akar masalah korupsi.

Sebelum pembaca merasa jengkel, mari simak dengan kepala dingin pemaparan ICJR yang dituangkan dalam artikel terbaru mereka pada 6 Desember 2020.

Singapura sebagai negara yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi di Asia Tenggara tidak menerapkan hukuman mati dalam menangani kasus korupsi.

Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia yang sangat baik dalam pemberantasan korupsi pun tidak memberlakukan hukuman mati.

Sebaliknya, pidana mati justru dijatuhkan oleh Cina, Iran, dan Indonesia yang merupkan negara dengan nilai IPK rendah.

Baca juga: RDP DPRD DKI Dengan Direksi PT. PJA Menguak Bau Busuk Korupsi PT WAIP

Sebagai informasi, Cina berada di peringkat 80, Indonesia berada di peringkat 85 dan Iran di peringkat 146 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Wacana hukuman mati hanya menjadi narasi populis.

“Selama ini hukuman mati di Indonesia lebih cenderung digunakan sebagai narasi populis, seolah-olah negara telah bekerja efektif dalam menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi. Padahal faktanya tidak ada satu pun permasalahan kejahatan yang dapat diselesaikan dengan menjatuhkan pidana mati,” tulis ICJR.

Contoh kasus dapat dilihat dalam penerapan hukuman mati pidana narkoba yang tidak berdampak banyak untuk menurunkan angka peredearan gelap narkotika.

Ada solusi selain hukuman mati. Pencegahan, pengawasan dan pembaruan sistem.

ICJR telah merekomendasikan supaya pemerintah fokus memperbaiki sistem pengawasan kerja-kerja pemerintahan.

Khusus pada kasus dana bansos, maka fokusnya adalah perbaikan sistem penyaluran dana bansos dan kebijakan penanganan pandemi lainnya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Pembenahan sistem pengawasan di Kemensos memang belum terlihat baik. Sebelum Juliari, kasus korupsi juga pernah menjerat Menteri Sosial Idrus Marham pada 2019 lalu.

Baca juga: Putri Diana, Kisah Cinta yang Abadi untuk Ditelusuri

Idrus berperkara dalam kasus korupsi pembanguan PLTU Riau. Pada 2011, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah pernah tersandung kasus korupsi pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit.

“Fokusnya harus pada pembaruan sistem, tidak hanya berfokus pada hukuman,” tulis ICJR.

ICJR menambahkan, narasi pidana mati menandakan bagaimana pemerintah berpikir pendek untuk menangani perkara korupsi.

Pidana mati untuk tindak pidana korupsi pun bisa mempersulit kerja pemerintah. Negara lain, kata ICJR, akan menolak kerja sama investigasi korupsi jika Indonesia menerapkan pidana mati. “Pembaruan sistem pengawasan harus dirombak ketimbang bersikap reaktif dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap kasus-kasus individual.”