Kriteria calon Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo agaknya akan memusingkan Presiden Jokowi. Pengganti Edhy mesti dicari cepat mengingat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Menteri ad interim Kelautan dan Perikanan mengaku tidak ingin lama-lama di KKP karena harus menyelesaikan pekerjaannya di Kemenko Marves.

Bursa calon Menteri Kelautan dan Perikanan semakin ramai dibahas setelah Edhy Prabowo menyatakan mengundurkan diri untuk menjalani proses hukum dugaan korupsi perizinan ekspor bibit lobster di KPK.

Patgulipat siapa kandidat Menteri Kelautan dan Perikanan disebabkan mulai banyaknya nama-nama kandidat dan kriteria yang disuarakan sebagai syarat calon Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengamat, LSM, politisi mempunyai pendirian masing-masing. Pengusaha Sandiaga Uno, Susi Pudiastui dan politisi Fadli Zon adalah nama-nama yang sering menyita perhatian publik sebagai pengganti Edhy Prabowo

Pendiri lembaga survey KedaiKOPI Hendri Satrio dikutip dari OkeZone memperkirakan faktor pertama yang digunakan Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri KP adalah partai politik. Kader PDIP, partai naungan Jokowi dan PAN yang baru masuk koalisi berpeluang besar mendapatkannya. Sementara kader Gerindra, menurut Hendri Satrio, kemungkinan tidak masuk dalam perhitungan.

Kriteria pengganti Edhy Prabowo yang disebutkan KedaiKOPI justru berbeda dengan Fadli Zon yang menilai Menteri Kelautan dan Perikanan sebaiknya berasal dari kalangan profesional dan tidak harus dari partai politik.

Fadli Zon masuk, suara penyeimbang bakal hilang

Tanggapan Fadli Zon tersebut sekaligus melepas peluang dirinya untuk masuk ke tubuh pemerintahan. Selain bukan berlatar belakang di bidang kelautan–Fadli Zon sarjana lulusan Sastra Rusia–memang sebaiknya dipertahankan untuk tetap sebagai oposisi pemerintahan.

Fadli Zon konsisten menempatkan dirinya berseberangan dengan pemerintah pusat sejak periode pertama dan kedua Presiden Jokowi. Dahulu, ia ditemani kader PKS Fahri Hamzah yang di periode pertama Jokowi duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun sekarang, Fahri Hamzah tidak lagi segarang dahulu. Dia bukan lagi anggota DPR RI dengan kekebalan politik yang bebas bersuara pedas ke Presiden tanpa takut terjerat hukum.

Karena itu, suara pengganggu sekarang berada di tangan Fadli Zon yang terpilih kembali di DPR periode 2019-2024, meski dua petinggi partainya Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo telah mengisi kursi kabinet Indonesia Maju.

Fadli Zon
Fadli Zon. (Twitter/FadliZon)

Warganet sendiri tampaknya sudah memahami gelagat Fadli Zon dalam berhadapan dengan pemerintahan Jokowi. Apapun kebijakan Jokowi tidak akan pernah benar baginya.

Kebijakan strategis terbaru yang dia kritisi secara terang-terangan adalah UU Cipta Kerja, kebijakan baru Presiden Jokowi untuk menarik investasi dan kemudahan berusaha. Menurutnya, UU Cipta Kerja tidak memberi rasa keadilan kepada buruh dan masyarakat, bahkan tidak tepat sasaran untuk menjawab persoalan hambatan investasi di dalam negeri.

Karena perangainya yang merasa selalu benar, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari sangat tertarik untuk mengetahui sepak terjangnya jika ditempatkan sebagai Menteri KP. “Pak Fadli Zon yang selama ini sangat fasih dalam mengkritik pemerintah, kemudian duduk di jabatan eksekutif. Kita lihat kinerjanya seperti apa,” kata Qodari saat berbicara di Kompas Petang, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Putri Diana, Kisah Cinta yang Abadi untuk Ditelusuri

Bila Fadli Zon akhirnya masuk sebagai pembantu Presiden Jokowi, secara otomatis suara oposisi akan senyap di Indonesia. Di satu sisi, keputusan bakal menjadi kabar baik untuk menciptakan stabilitas dan ketenangan, namun bisa menjadi pertanda buruk bagi demokrasi Indonesia.

Oposisi dibutuhkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Peneliti LIPI Firman Noor dalam artikelnya menjelaskan bahwa oposisi memiliki relevansi dengan kedaulatan rakyat. Menurutnya, tidak ada jaminan kedaulatan rakyat dapat seluruhnya tertampung dan diterjemahkan seutuhnya oleh pemerintah.

“Sejarah memperlihatkan bahwa tidak jarang pemerintahan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat dalam praktiknya justru menjauhi hakikat kedaulatan rakyat tersebut,” tulis Firman Noor.

Dalam periode kedua Presiden Jokowi, komposisi partai oposisi dan partai pendukung pemerintah tidak seimbang di parlemen. Mayoritas partai besar bergabung untuk berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Jokowi, menyisakan PKS dan Demokrat di luar pemerintahan.

Jika Fadli Zon ditarik masuk membantu Jokowi, suara-suara oposisi pun diperkirakan bakal pula hilang dan menyisakan oposisi jalanan yang kemungkinan tidak mempunyai kekuasaan administratif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Maradona: Legenda Sepakbola, Tuhan dan Pembela Kaum Miskin

Suara-suara mengganggu masih dibutuhkan sebagai check and balances. “Mempertahankan oposisi sama dengan mempertahankan demokrasi, mengingat tujuannya adalah agar pemerintah dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan serta melakukan pelaksanaan tugas-tugas negara dan pemerintahan dengan lebih baik,” jelas Firman.

Jika bukan politisi ataupun oposisi, maka kemungkinan paling dekat adalah pengusaha. Sayangnya, Pakde Jokowi tampaknya akan berpikir lebih keras dengan masukan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati sebagaimana dikutip dari Tempo.co menganggap keterlibatan pengusaha dalam menangani KKP dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sebab masalah di KKP bukan saja menyangkut ekspor benih lobster, tetapi juga kesejahteraan nelayan.