Hervina, guru SD Negeri 169 Sadar, Bone, Sulawesi Selatan, dipecat karena memosting slip gaji Rp700 ribu yang diterimanya. Menurut Hervina, pemecatan tersebut dilakukan setelah suami Kepala Sekolah mengirimi pesan. Isinya, ia diminta mencari sekolah lain yang memberikan gaji lebih tinggi, laporan Kompas.com, 15 Februari 2021.

Namun Kepala Sekolah Hamsinah, menjelaskan, pemecatan Hervina karena banyaknya tenaga pengajar terutama dua guru CPNS di sekolahnya dan tidak berhubungan dengan postingan di media sosial.

Kepala Desa Sadar Andi Sudi Alam membantah pernyataan sang Kepsek. Dia bilang desanya selama ini kekurangan guru dan berharap ada penambahan guru honorer. Alasan-alasan yang menunjukkan runyamnya persoalan Hervina.

Baca juga: Mau Jadi Pemimpin Sukses? Simak 4 Cara Menjadi Pendengar yang Baik dalam Komunikasi

Postingan slip gaji guru Hervina barangkali dianggap mempermalukan nama baik sekolah atau Kepala Sekolah meski Hervina sendiri mengaku ia merasa senang menerima gaji lalu mengunggahnya.

Tetapi tetap saja tindakan pemecatan tentu bukan langkah tepat dan bijaksana apalagi bila dilakukan sepihak. Memang bagi kita, mudah untuk berpikir memecat orang dengan kewenangan yang ada. Ada krisis kepekaan sosial dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Tetapi, itu bukan masalah utamanya. Peristiwa Ibu guru Hervina sebenarnya memperlihatkan kembali keprihatinan kesejahteraan guru honorer. Ini bukan rahasia umum dan sering kali bahan perbincangan di media sosial.

Baca juga: Quarter Life Crisis Melanda Kamu? Dibawa Santai Aja

Akal sehat saya mengatakan, gaji Rp700 ribu tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga selama sebulan. Nilai riil-nya tentu berbeda lagi.

Pengalaman Ibu Hervina barangkali hanya fenomena puncak gunung es, terlihat kecil di atas, tetapi di daerah lain lebih banyak dan belum terungkap terlebih pengajar di yayasan dan swasta daerah terpencil.

Menjadi guru adalah pekerjaan mulia di antara jalan terjal sebagai pengabdi bangsa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Bu guru Hervina dan guru-guru lain merasa senang menjalankan profesi ini.

Gaji kecil tidak masalah demi mencerdaskan anak bangsa. Kalaupun kurang, masih bisa ditambah dengan upah kerja sampingan.

Guru Hervina
Guru Hervina (Foto: KOMPAS.COM/ABDUL HAQ YAHYA MAULANA T)

Tetapi, sebagai masyarakat, saya melihat perlakuan ini tidak adil untuk guru yang dibebani dengan tanggungjawab mencerdaskan generasi bangsa sejak dini. Kesejahteraan guru tetap menjadi keutamaan dan tidak bisa ditawar-tawar untuk membantu kemajuan Indonesia.

Ada keluarga yang harus dinafkahi, dari sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan anak-anak itu sendiri. Membeli buku untuk menambah asupan ilmu pengetahuan tentu memerlukan uang.

Begitu juga dengan, misalnya, menambah peralatan pendukung untuk anak mengasah keterampilan non-akademiknya.

Jadi, persoalan ini adalah tantangan menyeluruh untuk pendidikan Indonesia. Pemerintah tentu harus memikirkannya dengan daya ekstra karena memiliki kewenangan untuk mempengaruhi desain pendidikan Indonesia.

Baca juga: Membedah Corak Liberalisme Partai Republik dan Partai Demokrat di AS, Disampaikan Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika UI

Menanggapi kejadian slip gaji Hervina, Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti dalam keterangan pers dikutip dari Antara, mengusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, salah satu solusinya memberikan tunjangan bersumber dari APBD.

Tidak pelak, kesejahteraan guru menjadi kunci, baik itu guru honorer maupun guru-guru swasta lainnya. Saya berpikir kita harus tegas memulainya dari sini. Bila tidak, sebagaimana yang terjadi dalam krisis pandemi akan selalu dihadapkan pada trade-off.

Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin profesi guru menjadi tidak menarik ditekuni generasi muda. Seperti petani, kita mendapati ancaman krisis petani dalam satu dekade mendatang karena kekurangan regenerasi. Padahal mereka selama ini telah berjasa mengisi asupan perut dan pikiran kita.

Pemerintah memang membuka peluang untuk rekrutmen baru 1 juta guru untuk mengajar di sekolah negeri pada tahun ini dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), laporan Suara.com.

Namun, jangan lupa untuk mengurai masalah yang ada sekarang sebelum nanti viral dan kita harus bertindak seperti pemadam kebakaran.

Baca juga: Tantangan Pengembangan Industri Baterai Indonesia untuk Kendaraan Listrik