Langkah dua stasiun TV swasta RCTI dan iNews yang mengajukan gugatan UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi ditentang banyak netizen. Akun media sosial kedua stasiun TV tersebut menjadi sasaran amuk.

Musababnya, RCTI dan iNews TV dalam gugatannya meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam UU Penyiaran.

Mereka menilai pengaturan penyiaran berbasis internet dalam pasal 1 ayat 2 menjadi ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan polemik.

Pada sidang lanjutan di MK, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli mengatakan jika gugatan mereka dikabulkan MK, maka masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran dalam platform media sosial.

Andai demikian, maka siaran hanya boleh dilakukan lembaga penyiaran yang berizin.

Definisi penyiaran juga aakan menyentuh fitur Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial.

Logo RCTI
Logo RCTI. (Sumber: Twitter/OfficialRCTI)

Singkat cerita, kalau seseorang ingin Live Instagram, maka dia bisa ditutup karena tidak mengajukan izin.

Karena itu, netizen yang selama ini sering mengandalkan fitur live di media sosial menjadi berang.

Masa, untuk live harus mengurus perizinan, begitulah kira-kira keberatan mereka.

Akibatnya tidak tanggung-tanggung, dua hari sejak kemarin hingga hari ini, Jumat (28/8/2020), RCTI menjadi trending topic. Sampai-sampai muncul tagar BoikotRCTI.

Akun Twitter @OfficialRCTI akhirnya mengunci kolom komentar mereka sehingga hanya pengikut dan orang yang disebutkan saja yang bisa membalas cuitan mereka.

Mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali dalam cuitannya menganggap gugatan RCTI dan iNews apabila dikabulkan maka menjadi bentuk pengendalian kapitalisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jika Gugatan RCTI Dikabulkan, Publik Tak Bisa Tampil Live di Media Sosial. Maka lengkaplah pengendalian kapitalisme thd kehidupan berbangsa bernegara. Ruang publik hanya diisi mereka yang menguasai media, parpol yg punya media yang eksis,” tulis @marzukialie_MA, Jumat (28/8/2020).

Pelatih vokal Indra Aziz bahkan mengancam tidak akan terlibat lagi di Indonesian Idol.

“Kalo RCTI menyulitkan kreator berkarya di YouTube dan medsos lain, saya ga mau ngelatih di Indonesian Idol lagi,” tulis @IndraAziz.

Pihak MNC Group yang menanungi RCTI dan iNews angkat bicara untuk menepis dugaan-dugaan liar yang berserak di media sosial.

Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik dalam keterangan tertulisnya mengatakan, RCTI dan iNews bukan ingin kebiri kreativitas di media sosial, uji materi UU Penyiaran untuk kesetaraan dan tanggung jawab moral konstitusional.

Soal tanggung jawab moral yang disinggung, agaknya ini bisa memicu perdebatan luas, benarkah ada kaitannya dengan moral konstitusional atau moral lainnya?

Sebabnya, publik sudah mahfum bahwa kehadiran media sosial sudah menggeser peran media konvensional. Jadi, boleh dikatakan, ini hanya masalah persaingan.

Laporan We Are Social dikutip dari Detikcom, menyebutkan pada tahun 2020, ada 160 juta pengguna aktif media sosial. Jumlah yang fantastis. YouTube YouTube lebih dari TV, boom!

Hal kedua, media konvensional sudah kekurangan pengaruh untuk menggiring opini publik yang ujung-ujungnya adalah kehilangan wibawa dan kekuasaan.

Pengguna Twitter juga mengkritisi bahwa pengujian UU Penyiaran berpotensi sebagai bentuk larangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum.

“@OfficialRCTI mengajukan permohonan pengujian UU Penyiaran yg notabenenya melarang kebebasan berekspresi & berpendapat di muka umum. Dengan kata lain, RCTI melanggar beberapa unsur hak asasi manusia,” tulis @aandomag.

“Jika dikabulkan berarti melanggar hak rakyat dan warganegara Indonesia yang dijamin UUD 1945 pasal 28F tentang kebebasan berpendapat, memperoleh dan menyiarkan informasi kepada publik,” tulis @TitoIlmiawan.

Apa yang harus dilakukan?

Banyak pendapat mengatakan RCTI dan iNews sebaiknya meningkatkan kualitas tayangan.

Dengan demikian, penonton akan betah menonton tayangan mereka yang akhirnya akan meningkatkan rating.

Alternatif lainnya, mereka bisa beralih sebagai stasiun TV berlangganan atau berbayar.

Redaksi tabloidbintang.com pernah mengulas beberapa solusi yang bisa diambil stasiun TV.

Pertama, soal pendanaan. Stasiun TV sebagai perusahaan bisnis masih punya keunggulan soal pendanaan dibanding kreator lain.

Keunggulan lainnya, penonton tidak perlu mengeluarkan kuota internet untuk menikmati siaran TV.

“Stasiun TV lokal harus kembali menghadirkan tontonan berkualitas yang bisa dinikmati gratis sekaligus aman bagi seluruh keluarga. Beda dengan Youtube, tempat di mana semua orang boleh membuat video,” tulis redaksi.

Jika layanan TV menawarkan kualitas bagus, maka mereka bisa meniru kesuksesan Netflix.

“Untuk tontonan berkualitas orang rela membayar. Sukses Neflix bisa dijadikan contoh. Apalagi kalau tontonan berkualitas itu gratis. Merumuskan tontonan berkualitas yang cocok bagi TV lokal saat ini, itu PR lain bagi para programer stasiun TV. Mengundang para kreator/penulis/sutradara/dll, untuk kembali berkarya di layar TV lokal, bisa jadi langkah awal,” jelas redaksi tabloidbintang.com.

Soal kualitas layanan, netizen juga sepakat dan mengakur rela membayar untuk tayangan mendidik.

“Gue rela deh bayar tv berlangganan yg isinya channel edukasi karena agak prihatin sama tayangan tv nasional sekarang. Gosip, gimik, tayangan keluarga artis, dangdut, sinetron nggak kelar2. Paling mindah channel ke tv nasional jg pas ada berita sama olahraga,” tulis ratnsari10.