Indoneside – Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah dihadapkan pada tantangan sulit, yaitu menyelesaikan penyebaran virus dengan cepat, tepat dan efisien. Dalam berbagai kasus, sebuah negara bisa saja mengesampingkan aturan konstitusional dengan alasan kondisi darurat.

Selain itu, setiap negara berusaha melakukan penetrasi yang cukup keras terhadap hak-hak sipil politik dan hak-hak sosial ekonomi dan budaya dengan alasan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Praktek-praktek tersebut antara lain; pengawasan, pengendalian atau pemblokiran akses informasi, karantina, kebersihan, larangan perjalanan, penutupan perbatasan dan peningkatan kontrol perbatasan, penahanan, dan melegitimasi penggunaan kekuatan militer.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah memberikan sebuah guideline mengenai bagaimana negara berperspektif HAM dalam menanggulangi COVID-19. Upaya penggunaan kekuatan darurat bisa dilakukan dengan beberapa kondisi, selain tujuan yang jelas, pemerintah harus memiliki batas waktu yang jelas. Batas waktu tersebut harus ditetapkan agar kekuasaan tersebut tidak disalah gunakan.

Berikut adalah beberapa hak dasar masyarakat yang berpotensi dilanggar apabila negara tidak bijak dan berperspektif HAM dalam menangani pandemi COVID-19.

 

  1. Hak atas kesehatan masyarakat dan pekerja medis

Brazil adalah salah satu contoh nyata bagaimana pemimpin anti-sains menghadapi pandemi COVID-19. Selain tidak memperhatikan dirinya sendiri, kepemimpinan Presiden Jair Bolsonaro juga berdampak pada hak atas kesehatan masyarakatnya. Pada bulan April 2020, bahkan Bolsonaro menyatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit flu biasa yang tidak berbahaya. Akibatnya, pemerintah tidak serius untuk melindungi masyarakat dan pekerja medis dengan peralatan dan jaminan sosial kesehatan yang tepat.

Pada akhirnya kini, Brazil menjadi negara peringkat ke-2 dengan total kematian dan jumlah infeksi terbesar di dunia. Potensi pelanggaran terjadi ketika negara gagal untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar dalam menanggulangi pandemi seperti penyediaan alat pelindung diri, jaminan sosial kesehatan kepada seluruh masyarakat yang terdampak pandemi, jaminan terhadap kebijakan pembatasan sosial, hingga alat medis yang mencukupi untuk mengobati pasien yang terdampak pandemi.

 

  1. Hak atas kebebasan berekspresi

Dalam laporan komisi HAM PBB, beberapa negara di dunia berpotensi memanfaatkan isu pandemi COVID-19 untuk mengekang kebebasan berbicara. Dilansir dari abc.net.au, setidaknya terdapat 12 negara di Asia yang melakukan penahanan terhadap warga yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu lewat media sosial. Negara-negara itu antara lain Bangladesh, Kamboja, China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.

Dilansir dari thejakartapost.com, Amnesti Internasional juga mencatat terdapatnya 52 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi selama masa pandemi di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid, penyebaran informasi dapat dilakukan oleh siapapun selama informasi itu kredibel. “Kami tentu menentang penyebaran informasi yang salah oleh siapa pun. Tapi kami yakin pendekatan hukum tidak cocok selama ini, apalagi pemerintah bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus di penjara, ”katanya, dilansir dari thejakartapost.com, (11/5).

 

  1. Perlindungan data pribadi

Tuntuntan kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia adalah transparansi pelacakan kontak selama pandemi COVID-19 yang dilakukan negara. Dalam masa pandemi, negara memiliki kuasa untuk melakukan pelacakan dan identifikasi informasi masyarakatnya secara masif. Hal tersebut dilakukan agar pelacakan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi maupun berpotensi menjadi penyebar virus bisa dikendalikan. Akan tetapi, masalah-masalah pelacakan negara hadir saat tidak adanya batas waktu kebijakan, tidak transparan, hingga jaminan data pribadi tidak terbongkar.