Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin memastikan bahwa UU Cipta Kerja sebanyak 812 halaman akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10/2020).

Dalam mekanismenya, penyerahan draft UU Cipta Kerja dari DPR RI kepada Presiden telah diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Presiden akan membaca dan mengesahkan UU Cipta Kerja dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak RUU disetujui bersama pada 5 Oktober 2020 lalu. Setelah diteken, UU Cipta Kerja diundangkan dalam lembaran negara lengkap dengan nomor undang-undangnya.

Bagaimana Jika Presiden Tidak Tanda Tangan?

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo. (Foto: Instagram/Jokowi)

Mencermati penolakan kalangan buruh, aktivis dan mahasiswa atas UU Cipta Kerja, muncul desakan agar Presiden tidak menandatangani UU tersebut, seperti disuarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat dalam poin tuntutan mereka.

Meski Presiden tidak menandatanganinya sampai batas waktu 30 hari, sesuai ketentuan, RUU Cipta Kerja tetap sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan sebagaimana disebutkan pada pasal 73 ayat 2 UU 12/2011.

Uniknya, PMII Sumatera Barat mengatakan dalam poin tuntutannya, meski otomatis menjadi UU Cipta Kerja, biarlah menjadi Undang-Undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden.

Sebagai pemegang kekuasaan atas mandat rakyat, Presiden Jokowi perlu mencermati dinamika masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja. Bisa jadi, Presiden tidak memberikan tanda tangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dirinya.

Namun, implikasinya akan sangat luas pula. Bagaimana mungkin Presiden Jokowi menolak menandatangani RUU Cipta Kerja yang diusulkan oleh Presiden sendiri? Ini akan beresiko dalam mengendurkan semangat kerja kabinet yang sudah bekerja cepat membantu menyelesaikan RUU Cipta Kerja.

Presiden Jokowi pernah menolak menandatangani RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sudah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pertengahan Februari 2018 lalu.

Sama seperti UU Cipta Kerja, beberapa pasal dalam RUU MD3 dianggap kontroversi oleh masyarakat karena memberikan wewenang berlebihan dan membuat DPR RI seolah anti kritik.

Ketentuan yang disorot dalam RUU MD3 itu antara lain.

Pasal 73

“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 122 huruf k

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”

Pasal 245

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”

Kegeraman masyarakat disambut Presiden Jokowi sebagai alasannya untuk menolak menandatangani draft UU MD3 meski ia mengetahui RUU MD3 tersebut akan otomatis menjadi UU.

“Draft UU MD3 sudah ada di meja saya, tapi belum saya tandatangani. Saya memahami keresahan yg ada di masyarakat mengenai hal ini. Kita semua ingin kualitas demokrasi kita terus meningkat, jangan sampai menurun -Jkw,” tulis akun @jokowi, 21 Februari 2018.

Namun, keberpihakan Presiden tersebut menjadi membingungkan. Ia memilih tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 dan lebih menyarankan untuk menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Kenapa tidak dikeluarkan Perppu? Ya, sama saja. Perppu kalau sudah jadi harus disetujui oleh DPR. Begitu, lho. Masa pada enggak mengerti,” kata Jokowi, Rabu (14/3/2018).

Penerbitan Perppu dianggap menjadi upaya cepat dan efektif untuk menggantikan UU kontoversi. Usulan penerbitan Perppu juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Namun, penerbitan Perppu memerlukan pertimbangan matang, sekalipun memang hak Presiden, penilaian untuk mengeluarkan Perppu tidak absolut berdasar subjektivitas Presiden Jokowi.

Penerbitan Perppu harus didasarkan pada penilaian objektif yang memenuhi 3 kondisi, sebagaimana putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sementara Presiden Jokowi sendiri menyarankan kepada pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Opsi judicial review ini juga akan ditempuh oleh KSPI khusus pada klaster Ketenagakerjaan. Seperti diberitakan Tempo.co, Said Iqbal pada 12 Oktober 2020 mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua gugatan untuk dibawa ke MK.

Pertama, gugatan uji formil. Menurutnya, proses pengesahan UU Cipta Kerja di DPR RI sudah cacat formil karena anggota DPR menerima kertas kosong saat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja.

Ia juga mengklaim pembahasan dan penyerahan draft tidak melibatkan masyarakat atau public hearing. Jika MK mengabulkan gugatan uji formil, maka seluruh isi UU Cipta Kerja, menurut Said Iqbal,  dibatalkan.

Kedua, gugatan uji materiil yang menguji pasal-pasal kontroversi baik pada klaster ketenagakerjaan, lingkungan, dan sebagainya.

Namun, langkah judicial review UU Cipta Kerja dikritisi ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Ia beranggapan pengajuan judicial review UU Cipta Kerja akan menjadi sesuatu yang percuma.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira. (Foto: Instagram/bhimayudhistira)

Sebabnya pasal 59 ayat 2 UU 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah dihapus dalam UU 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang baru disahkan DPR RI pada 1 September 2020.

Adapun bunyi pasal 59 ayat 2 yang dihapus ini, “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari UU revisi terbaru itu, Bhima mengatakan, kalaupun judicial review berhasil di MK, tidak ada kewajiban dari DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti itu.

“Jadi ini situasi yang membingungkan sebenarnya karena ini perfect sekali, Minerba, KPK, kemudian MK dan ada Omnibus Law seakan kita dikunci,” kata Bhima dalam video yang diunggah akun Twitter politisi Yan Harahap, Selasa (13/10/2020) dilansir dari Suara.com.

Aktivis HAM Haris Azhar juga meragukan pengajuan judicial review akan berhasil dengan mengamati komposisi hakim MK ditempati 6 hakim usulan dari Presiden dan DPR.

Pendapat berbeda mengenai revisi UU MK disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari. Ia menilai publik tidak perlu khawatir dengan dihapusnya pasal 59 ayat 2 dalam UU 7/2020.

Dalam wawancara dengan Kompas.com, ia mengatakan, apabila MK menyatakan sebuah UU tidak sah, maka secara otomatis UU lama akan kembali berlaku.

“Tanpa menunggu Undang-Undang yang baru pun sudah berlaku itu, makanya disebut final and binding kan, binding itu artinya mengikat sejak saat itu juga,” kata Feri.

Pembangkangan Sipil

Opsi lain yang ditempuh masyarakat dalam menolak UU Cipta Kerja adalah pembangkangan sipil. Nining Elitis dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bersama jejaring gerakan rakyat lainnya sebagaimana diberitakan Suara.com menyerukan pembangkangan sipil sebagai penegasan kemarahan dan ketidakpercayaan rakyat. Aksi pembangkangan sipil juga diserukan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenal Arifin Mochtar.

Pakar Hukum Zainal Arifin Mochtar
Pakar Hukum Zainal Arifin Mochtar. (Foto: Instagram/zainalarifinmochtar)

Bagi Nining, akumulasi kemarahan rakyat selama ini tumbuh secara sembunyi dan akhirnya meledak ketika UU Cipta Kerja disahkan dalam proses yang dinilai terburu-buru dan menafikan azas partisipasi publik.

Istilah pembangkangan sipil atau civil disobedience dicetuskan filsuf Amerika, Henry David Thoreau, dalam esainya pada 1848 yang menjelaskan penolakannya untuk membayar pajak yang dilakukan pemerintah Amerika untuk menggencarkan perang di Meksiko dan pemberlakuan Hukum Perbudakan (Fugitive Slave Law) yang dianggapnya tidak adil dan tidak bermoral.

Definisi pembangkangan sipil yang dikenal luas dikemukakan filsuf John Rawls sebagai gerakan tanpa kekerasan dan teliti dengan tujuan membawa perubahan pada hukum atau kebijakan pemerintah.

Beberapa bentuk pembangkangan sipil ini dapat ditemukan dari perlawanan masyarakat India terhadap pemerintah Inggris yang dipimpin Mahatma Gandhi, gerakan hak-hak sipil AS yang dipimpin oleh Martin Luther King, perlawanan terhadap politik apartheid di Afrika Selatan, dan gerakan demokrasi di Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi. (Foto: historytoday.com)

Opsi pembangkangan sipil tampaknya menjadi suatu fenomena baru di Indonesia yang harus diperhitungkan pemerintah, terlebih sebagian besar pejabat lembaga eksekutif dan legislatif berlatar belakang sebagai aktivis-aktivis era Orde Baru yang mahfum pada bentuk-bentuk kekecewaan masyarakat tanpa saluran komunikasi politik.

Ditambah lagi bahwa Presiden Jokowi sewaktu mencalonkan diri sebagai Presiden RI dari periode pertamanya berhubungan dekat dengan kalangan aktivis dan akademisi yang sekarang berseberang pendapat atas UU Cipta Kerja. Riwayat ini secara tidak langsung menunjukkan arah keberpihakan Presiden Joko Widodo.

UU Cipta Kerja telah disahkan dengan menyisakan kecurigaan bahwa peraturan ini sangat menguatkan posisi pengusaha dan tidak berpihak pada buruh dan lingkungan, meski telah berkali-kali dibantah oleh pemerintah. Pilihan untuk membatalkannya berdasarkan perkiraan yang dipaparkan tadi hampir sulit terpenuhi.

Keberhasilan UU Cipta Kerja tentu akan menunggu waktu dan tidak sekejap, namun unjuk rasa penolakan Undang-Undang ini menjadi catatan penting sebagai pengingat bagi masyarakat akan kualitas demokrasi di Indonesia.

Apakah inisiatif baik pemerintah lewat keberhasilan UU Cipta Kerja yang sekalipun terbukti dapat menciptakan lapangan pekerjaan akan disambut positif oleh masyarakat? Atau sebaliknya ini akan mengubah persepsi masyarakat tentang sistem politik dan demokrasi di Indonesia.