Kritik dan perdebatan antar pengguna meramaikan percakapan di media sosial. Orang-orang menyampaikan argumen dengan keyakinan, bukti dan pembenaran masing-masing.

Kita memiliki kebebasan berbicara, termasuk untuk menyampaikan kritik. Media sosial menjadi wadah untuk menampung dan mendistribusikan pesan-pesan dari pengguna secara meluas.

UUD 1945 juga menjamin hak warga negara untuk berpendapat. Dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Kemudian ditegaskan kembali dalam UU HAM Nomor 39/1999 Pasal 23 ayat 2 bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Baca juga: Apa Keunggulan Clubhouse ke Pengguna Dibanding Media Sosial Lainnya?

Namun sering kali, kata-kata yang tertulis dan terucap itu terkesan merendahkan martabat, menyebarkan data pribadi, bahkan sampai mengancam fisik seseorang.

Bila kata-kata itu ditanggapi secara pribadi, maka kemungkinan yang terjadi adalah perang kata. Buruknya, pengguna yang dituduh menyebarkan kebencian bisa dilaporkan ke pihak berwajib.

Memang hak kebebasan berpendapat dilindungi hukum. Namun terdapat batasan. Mengutip hukumonline.com, kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dilindungi, meski demikian tetap memiliki batasan, yaitu nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Mengutip laman web Mahkamah Konstitusi RI, Wahiduddin menjelaskan bahwa Mahkamah menghormati dan mengakui hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Perlu diketahui, dalam menjalankan HAM, seseorang terikat pada suatu peraturan yang harus juga menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, selain diri kita sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter/jokowi)

Baca juga: Mimpi Buruk Krisis Listrik di Texas

Dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sedangkan pada ayat 2 ditegaskan, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Norma seperti itu berlaku umum dan pengguna media sosial sendiri menikmati kebebasan berpendapat tersebut. Hanya saja, sampai di mana batasan itu, tafsirannya bisa berbeda-beda, terutama menyangkut selera pengguna sendiri.

Ini terus menjadi topik perdebatan sampai sekarang. Selagi diperdebatkan, tetap saja postingan-postingan yang membeberkan masalah privasi, informasi misleading dan ketakutan berseliweran di media sosial.

Satu pihak menganggap ujarannya sebagai kritik, sementara yang lain menganggap itu sebagai fitnah dan mencemarkan nama baik.

Baca juga: 3 Mitos Diet dan Olahraga, Apa Kamu Pernah Melakukannya?

Keadaan ini sulit diukur di ruang percakapan media sosial, bagaimana kritik, mencemarkan nama baik, atau merendahkan harkat dan martabat.

Hal-hal yang mengemuka tentang jenis-jenis ujaran ini menjadi absurd. Orang tersinggung sekalipun bisa mengadu ke pihak berwajib dengan menjerat terlapor menggunakan UU ITE.

Sebagai contoh, kasus jurnalis Najwa Shihab dan wawancara kursi kosong sebagai simbol ketidakhadiran Menteri Kesehatan Terawan dalam memenuhi undangan wawancara membahas pandemi Covid-19 pada September 2020 lalu.

Atas wawancara itu, Najwa Shihab dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dianggap merendahkan Presiden Joko Widodo, mengutip Kompas.com. Laporan disampaikan Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Dewi Soembarto.

Baca juga: Membedah Corak Liberalisme Partai Republik dan Partai Demokrat di AS, Disampaikan Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika UI

Silvia menganggap wawancara kursi kosong tersebut menyangkut cyber bullying. Narasumber tidak hadir adalah hak narasumber. Menurut Silvia, tidak ada kewajiban untuk Menteri Terawan hadir untuk memberikan statement.

Tentu pelaporan semacam ini menandakan bahwa ada kekeliruan dalam memandang kritik, sindiran dan perendahan martabat.

Najwa Shihab menjelaskan bahwa video tersebut dibuat dengan niat mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi Covid-19.

Di satu sisi, kita memegang prinsip untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Namun, di sisi lain alpa bahwa publik memiliki hak untuk tahu yang akhirnya melandasi keterbukaan informasi.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB, Hariadi Kartodihardjo, menuliskan dalam kolom Tempo bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapat informasi digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Itu dari sisi pemerolehan informasi. Namun yang terjadi belakangan ini dan agaknya cukup marak adalah pelaporan berkaitan dengan ujaran kebencian. Baru-baru ini, penyidik KPK Novel Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Waketum DPP PPMK Joko Priyoski, mengutip JPNN.

Baca juga: Membedah Corak Liberalisme Partai Republik dan Partai Demokrat di AS, Disampaikan Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika UI

Musababnya, cuitannya tentang Ustaz Maaher. Novel menuliskan “Innalillahi wa innailaihi rojiun. Ustaz Maaher meninggal di rutan Polri. Padahal kasusnya penghinaan, ditahan, lalu sakit. Orang sakit, kenapa dipaksakan ditahan? Aparat jangan keterlaluanlah. Apalagi dengan ustaz. Ini bukan sepele lho..

Cuitan Novel itu ditulis melalui akun Twitter @nazaqista pada 9 Februari 2021. Atas perkataannya tersebut, Novel diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

DPP PPMK dalam laporannya di polisi menilai Novel telah melanggar Pasal 14, Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 dan juga Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU 18 tahun 2016 tentang ITE.

Belakangan ini, pasal 28 ayat 2 UU ITE yang dipakai ke Novel menjadi sorotan karena sering digunakan untuk menjerat banyak orang.

LBH Pers mengatakan, ada dua pasal yang paling krusial dan menjerat banyak orang di antaranya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, mengutip hukumonline.com.

Walhasil, keberadaan UU ITE menimbulkan tanda tanya dan mengusik rasa keadilan. Masih dari sumber yang sama, sejumlah kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan ternyata lebih banyak dilatarbelakangi motif balas dendam; kecenderungan membungkam kritik (politis); ancaman pembatasan kebebasan berpendapat di dunia maya.

Orang-orang menjadi takut untuk menyampaikan kritik karena berpotensi terjerat masalah hukum hingga berakhir di pengadilan dan jeruji besi.

Adanya keresahan ini ditangkap oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI-Polri 15 Februari 2021 mengemukakan kemungkinan rencana revisi UU ITE, mengutip CNNIndonesia.

“Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Undang-Undang ITE ini,” kata Jokowi.

Baca juga: Indonesia Sambut Vaksin Covid-19 Sinovac dalam Bentuk Bahan Baku dan Overfill, Apa Artinya?

Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Tribratanews Polri RI)

UU ITE yang pertama kali disahkan pada 2008 silam semula ditujukan untuk menjaga ruang digital di Indonesia. Namun, Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin penerapan aturan tersebut menimbulkan rasa tidak adil. Ia mengaku telah meminta Kemenkumham menyiapkan revisi UU tersebut.

Wacana revisi UU ITE ini sama sengitnya karena beririsan dengan masalah politik dan urusan-urusan sepele. Khawatirnya jika ujaran kebencian yang berbau SARA tidak diakomodir, maka itu berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Ada banyak masukan untuk merevisi UU ITE ini. Selagi masih digodok sebelum dibawa ke parlemen, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan jalan tengah untuk penyidiknya lebih selektif dalam menangani perkara UU ITE.

Pada 22 Februari 2021, Listyo menerbitkan surat telegram berisi pedoman penanganan kasus UU ITE, khususnya ujaran kebencian. Dalam telegram tersebut, ia memberikan arahan kepada penyidik dalam menangani perkara yang berhubungan dengan ujaran kebencian.

Lebih lanjut, Listyo membagi dua jenis tindak pidana siber terkait ujaran kebencian.

Ujaran kebencian pertama meliputi kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.

Dalam perkara ini, Listyo meminta jajarannya untuk mempedomani Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.

Baca juga: Cristiano Ronaldo: Obsesi dan Sentuhan Hati yang Membesarkannya di Sepak Bola

Ujaran kebencian kedua yaitu yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi). Listyo membagi dua jenis tindak pidana yang dapat memecah belah bangsa.

Pertama adalah SARA, yang proses hukumnya berpedoman pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE; Pasal 156 KUHP; Pasal 156a KUHP; Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008.

Kedua adalah penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, yang aturan larangannya di Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1946.

Listyo juga memberikan arahan kepada penyidik untuk tak menahan terlapor dalam kasus pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan. Penyidik juga dapat menyelesaikan perkara dengan pendekatan restorative justice.

Baca juga: Meneladani Kelucuan Elon Musk Dalam Pusaran Polarisasi Politik Indonesia

Sumber: MKRI, HukumOnline, Kompas.com, JPNN, CNN Indonesia, Tribunnews, Tempo