Keresahan kalangan buruh atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law akhirnya terjawab. DPR RI telah mengesahkan RUU tersebut menjadi UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 DPR RI pada Senin (5/10/2020).

Maka sesuai ancaman yang disampaikan buruh, mereka akan melakukan mogok kerja alias tidak bekerja di pabrik sebagai bentuk protes.

Said Iqbal pada Senin pekan lalu (28/9/2020) telah mewanti-wanti bahwa jutaan buruh dari 25 propinsi yang bekerja di berbagai sektor industri akan mogok kerja jika RUU Cipta Kerja dilanjutkan pembahasannya.

Dan setelah UU Cipta Kerja disahkan, mogok kerja itu benar terjadi. DetikNews melaporkan bahwa ratusan ribu buruh keluar dan setop memproduksi dari pabrik-pabrik di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi.

Posisi UU Cipta Kerja dianggap lebih menguntungkan kalangan pengusaha, sementara perlindungan terhadap buruh seolah mengendur.

Beberapa isu yang disoroti buruh di antaranya bebasnya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon.

Pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) misalnya, turun dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, dengan rincian 19 kali upah ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

DetikNews memberikan ilustrasi mengenai besaran pesangon yang berbeda antara ketentuan di UU 13/2003 Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Seorang pekerja yang bekerja selama 8 tahun 3 bulan ternyata di-PHK karena perusahaan sedang melakukan efisiensi. Dalam UU Cipta Kerja, perusahaan dibolehkan melakukan PHK karena alasan efisiensi, sebelumnya di UU 13/2003, alasan efisiensi tersebut tidak dituliskan sebagai syarat PHK oleh perusahaan.

Besaran pesangon kepada pekerja PHK tersebut menurut UU Cipta Kerja adalah sebesar 9 bulan seperti diatur pada pasal 156 huruf i yang berbunyi, “Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.”

Jumlah itu lebih kecil dibandingkan UU 13/2003 di mana perusahaan akan memberikan pesangon sebesar 2×9 bulan upah kepada pekerja tersebut yang telah bekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih.

Dan masih banyak sorotan buruh dan aktivis terhadap pasal-pasal di klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, seperti menyangkut cuti, tenaga kerja asing dan sebagainya.

Selain kalangan buruh, aktivis lingkungan juga memprotes kehadiran UU Cipta Kerja karena bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup.

WALHI berdasarkan laporan CNN Indonesia beberapa isu lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja di antaranya terkait penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengatakan aturan terkait itu akan melanggengkan dominasi modal dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup.

Bahkan ia mengatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Kemarahan publik atas UU Cipta Kerja ini bukan tanpa alasan. Ada banyak pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang ditentang kalangan buruh dan aktivis.

Selain pokok UU yang dianggap menguntungkan kalangan pengusaha, langkah DPR yang mempercepat pengesahan yang seharusnya dilakukan pada 8 Oktober maju menjadi 5 Oktober 2020 dengan alasan khawatir penyebaran virus Corona.

Alasan yang sangat absurd mengingat virus Corona selalu hadir di tanggal manapun.

Sialnya lagi, muncul golongan atau pihak pro atas UU Cipta Kerja ini. Salah satu sindirian mereka terhadap pengkritik adalah meminta untuk membaca penuh UU Cipta Kerja yang tebalnya mencapai lebih dari 900 halaman.

Seperti yang dicuitkan eks politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi dalam akun Twitternya setelah ramainya penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

“Sebenernya kalau temen2 mau baca (R) UU Cipta Kerja, versi terakhir udah gak sepanjang yang versi sebelumnya lho. Dari yang sebelumnya 1028 halaman, sekarang CUMA 904 halaman.

Berdebat tanpa bekal cuma menghadirkan debat kusir. Kalau mau dokumennya, silakan dm email temen2.”

Tentu pernyataan keliru dan sangat bebal. Jikalau saja Dedek Prayudi, pembuat kebijakan dan pro UU ini membuka hati, mereka tentu akan sangat mudah menemukan kajian-kajian mendalam pihak kontra yang terarsip di dunia digital atau dapat ditemukan melalui mesin pencarian Google.

Pihak-pihak semacam ini yang merusak nalar publik untuk memaklumi UU Cipta Kerja yang diputuskan secara terburu-buru.

Praktis pembahasan RUU Cipta Kerja rampung kurang dari setahun sejak Surat Presiden tentang draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada 12 Februari 2020 lalu.

Hingga akhirnya, tidak dapat dielakkan bahwa sebenarnya narasi yang ingin dipertahankan dari pihak pro UU Cipta Kerja ini adalah publik harus mempercayai sepenuh hati bahwa pemerintah membuat UU Cipta Kerja untuk kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan kerja baru dengan mendatangkan investor asing ke negeri ini

Dan sekonyong-konyongnya UU Cipta Kerja diterbitkan, investor global pun tidak lantas menaruh minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai UU Cipta Kerja ini tidak akan signifikan dalam meningkatkan daya saing dan investasi.

Ia menyoroti situasi Indonesia saat ini yang masih belum optimal dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam wawancaranya kepada CNBC Indonesia ia mengatakan bahwa investor terlebih dahulu melihat perkembangan permintaan domestik sebelum memutuskan untuk mendirikan pabrik di Indonesia.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah seharusnya memfokuskan penanganan pandemi dan daya beli sehingga ada minat investasi yang positif.

Belum lagi bahwa UU Cipta Kerja Omnibus Law akan mengubah banyak aturan teknis baik dari level Peraturan pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) hingga Peraturan Daerah (perda).

Situasi yang akan semakin pelik mengingat banyaknya aturan yang berubah di tengah situasi resesi ekonomi, sementara investor sangat membutuhkan kepastian hukum.

Ditambah lagi, menurut Bhima, investor di negara maju menjunjung tinggi fair labour practice dan decent work di mana hak hak buruh sangat dihargai.

Kabar terbaru yang dilaporkan Reuters menyebutkan bahwa 35 investor global dengan total aset yang dikelola mencapai 4,1 triliun USD mengatakan bahwa adanya UU Cipta Kerja dapat mengancam hutan tropis yang keberadaannya sudah makin menyusut.

Senior Engagement Specialist Robeco, Peter van der Were mengatakan bahwa pihaknya menyadari pentingnya reformasi hukum bisnis di Indonesia tetapi mengkhawatirkan dampak negatif terhadap perlindungan lingkungan akibat Omnibus Law Cipta Kerja.

Mungkin ini hanya masalah pembuktian bahwa UU Cipta Kerja dapat memberi lapangan kerja kepada masyarakat sebagaimana yang dikatakan pemerintah. Pemerintah boleh saja berbangga, tetapi dalam demokrasi, proses adalah hakikat utama daripada hasil. Publik akan mengingat bagaimana mereka dapat berpartisipasi dan dilibatkan dalam proses pembangunan dan keberlanjutan negara.

Satu hal pula yang mungkin tidak terlupakan ke depan adalah bagaimana pemerintah mempertontonkan keangkuhan bahwa ia adalah yang paling tahu dan benar soal negeri ini ketimbang rakyatnya sendiri.

Padahal, jas, dasi, make up, gedung, kursi empuk, AC dan semua barang yang melekat saat mereka mengambil keputusan adalah barang-barang yang dihasilkan melalui keringat dan tenaga buruh. Itu yang harusnya diingat oleh pejabat negeri ini.