Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tengah menghadapi perkara korupsi seputar perizinan ekspor bibit lobster. Kebijakan kontroversinya itu lekas berakhir.

Bandara Soekarno-Hatta yang gelap gulita di tengah malam menjadi saksi bisu penangkapan Edhy Prabowo dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepulangan rombongan dari lawatan kerja di Hawaii, Amerika Serikat disambut petugas KPK yang sudah menanti di area bandara, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Edhy dan beberapa pejabat lain diamankan. Tidak ada perlawanan berarti yang dilakukan Edhy. Proses penangkapan terlihat mulus, sebagaimana diceritakan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin yang turut dalam rombongan saat berbicara di Mata Najwa, Rabu (26/11/2020)

Baca juga: Maradona: Legenda Sepakbola, Tuhan dan Pembela Kaum Miskin

Berita penangkapan Edhy dan kawan-kawan yang tersiar menjelang terbit matahari menjadi sarapan penduduk. Media sosial disesaki dengan nama Edhy Prabowo.

Pemeriksaan terhadap Edhy dilanjutkan. Siang harinya, penyidik KPK bertandang ke kantor KKP untuk melakukan penggeledahan. Di lain pihak, kantor KKP yang sebelumnya terbuka untuk kedatangan awak jurnalis mendadak sangat selektif. Petugas keamanan bahkan sempat beradu mulut dengan penyidik KPK sebelum memperbolehkan mereka masuk.

Tidak butuh waktu lama. KPK pada malam harinya mengumumkan status Edhy sebagai tersangka bersama alat bukti yang diamankan. Total ada 7 tersangka sementara dalam pusaran suap-menyuap ekspor benih lobster ini. Dua stafsus Edhy, Amiril Mukminin dan Andreau Pribadi Misanta menyerahkan diri ke KPK setelah nama mereka turut tercantum dalam daftar nama tersangka.

Baca juga: Noam Chomsky: Meski Joe Biden Menang, Trump Telah Meraih Keberhasilan Besar

Enam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sepak terjang Edhy Prabowo

Riwayat Edhy Prabowo sudah terurai panjang selama belasan tahun di panggung politik. Meski pamornya baru naik setahun belakangan saat ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri KP, sosoknya sudah dua periode menduduki kursi DPR RI.

Karir politiknya bermula ketika Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, mendirikan partai Gerindra pada 2008. Edhy yang sudah lama mengikuti Prabowo dipercaya untuk menempati posisi Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra.

Di Pemilu 2009, Edhy myeakinkan diri untuk bertarung merebut kursi di DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Ia pun terpilih dan ditempatkan berkarya di Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan BUMN.

Lima tahun berakhir setelah Pemilu itu. Edhy memutuskan maju lagi untuk kali kedua di Pemilu 2014. Seperti yang terjadi di periode sebelumnya, ia kembali terpilih. Ruang kerjanya pindah ke Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan. Posisinya kala itu cukup beken sebagai Ketua Komisi IV DPR RI.

Di periode ini, Edhy menghabiskan waktu lama sebagai mitra kritis bagi Susi Pudjiastuti yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca juga: American Music Awards 2020: Cerita di Balik Wajah Lebam The Weeknd

Gebrakan Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi bahan perdebatan di parlemen, beberapa di antaranya menyoalkan larangan penangkapan lobster dalam Permen KP 1/2015 dan aturan alat tangkap cantrang dalam Permen KP 2 /2015 hingga yang paling fenomenal penenggelaman kapal asing ilegal.

Setahun setelah kebijakan Susi dikeluarkan, Edhy meragukan kinerja Susi. Masalah di nelayan, menurutnya, tidak juga tuntas. “Dulu kita mengingatkan Peraturan Menteri No 1 dan 2 Tahun 2015, itu semua dikaji dulu, termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya,” kata Edhy pada 2016 silam dikutip dari Republika.

Kebijakan Susi Pudjiastuti memang tidak populer bagi sebagian kalangan termasuk kelompok nelayan. Namun demi menjaga keberlangsungan biota laut Indonesia, ketentuan itu harus diberlakukan.

Baca juga: Penjelasan Masyarakat Jangan Terlena dengan Kemajuan Pengembangan Vaksin Covid-19

Ujung persoalan keduanya mulai terlihat ketika Jokowi memenangkan Pilpres 2019. Edhy Prabowo ikut menemani Ketua Umum partainya, Prabowo Subianto mengisi jajaran kabinet Indonesia Maju. Edhy terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi.

Berganti orang, berganti juga kebijakan. Salah satu yang disoroti soal dibukanya ekspor benih lobster. Semasa Susi, ini dilarang lantaran harga jual bibit sangat murah yang tidak sebanding dengan nikmat besar dari harga jual setelah lobster dewasa.

Susi kerap menyinggung wacana pembukaan ekspor benih lobster dalam sejumlah cuitannya di media sosial.

Lobster di foto ini: Lobster Mutiara, berat kira-kira 1,2kg sampai dengan 1,4 kg. Harga per kg-nya saat ini minimal Rp 5 juta. Bibitnya diambil dari laut diekspor ke Vietnam per ekor cuma Rp 139.000. Bener kita harus ekspor bibitnya? Apa tidak lebih baik tunggu besar dan jual dengan harga lebih dari 30 kalinya?” kata Susi melalui akun Twitternya pada 14 Desember 2019.

 

Edhy Prabowo tidak terlalu mengambil pusing komentar pendahulunya tersebut. Ia akhirnya mengizinkan ekspor dan budidaya benih lobster yang diatur dalam Permen KP 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia yang diundangkan 5 Mei 2020.

Kompas.com melaporkan Edhy mengklaim banyak nelayan kehilangan mata pencaharian dari Permen KP/56 tahun 2016 era Susi Pudjiastuti yang melarang benih lobster dibudidaya apalagi diekspor.

“Kami mendorong keberlanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus sejalan,” katanya pada Mei 2020.

Kebijakan ekspor bibit lobster tidak beres 

Kehidupan terus berputar di bawah tekanan hidup yang berat akibat pandemi Covid. Majalah TEMPO mencium aroma tidak beres di kegiatan ekspor benih lobster ini yang diulas pada Juli lalu. KPK juga mengendus ketidakberesan di perizinan ekspor benih lobster ini hingga akhrinya KPK menciduk Edhy Prabowo.

KPK menemukan aliran dana dari PT Dua Putra Perkasa ke rekening PT Aero Citra Kargo, satu-satunya logistik yang diperbolehkan mengekspor benih lobster, sebesar Rp 731 juta. Bos PT Aero Citra Kargo, Amri dan Ahmad Bahtiar, diduga nominee dari pihak Edhy.

Istri Edhy Prabowo yang ikut menemani sang suami sempat diamankan KPK dalam penangkapan di bandara, namun dilepaskan karena tidak memenuhi minimal dua alat bukti.

Temuan KPK lainnya tidak kalah mengejutkan. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan pihaknya mengamankan barang mewah tas Louis Vuitton, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob n Co, tas koper Tumi, dan tas koper LV yang diduga dibeli di Amerika.

Mengenakan rompi orange tahanan KPK, Edhy menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Jokowi, Prabowo, Ibunda dan masyarakat. Menurutnya, ini adalah kecelakaan dan dia siap bertanggungjawab.

Ia mengundurkan diri sebagai menteri yang digantikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri ad interim. Di bawah komando Luhut, KKP langsung menerbitkan aturan larangan ekspor benih lobster. Alasannya, untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur dari Permen KP 12/2020. Kebijakan ekspor benih lobster Edhy pun pupus jelang akhir tahun 2020.