Mengawali tahun 2021, Presiden Joko Widodo melaksanakan rapat terbatas bersama para menteri dan pejabat lainnya membahas upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Senin, 4 Januari 2021. Salah satu topik pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Usai rapat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ditargetkan dimulai pada pertengahan Januari 2021 sambil menunggu izin emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelaksanaan vaksinasi juga memperhatikan status kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Pemerintah akan memulai vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan dan ini menunggu emergency use authorization dari BPOM dan terkait dengan kehalalan,” kata Airlangga dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Dukung Masyarakat Di Rumah, Beberapa Pemda Larang Aktivitas Berkumpul Saat Tahun Baru

Airlangga menambahkan, meski vaksinasi Covid-19 diberikan kepada masyarakat, pemerintah meminta khalayak tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, baik sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi.

Untuk memastikan kedisiplinan protokol kesehatan, akan dilakukan operasi kedisiplinan atau operasi yustisi secara konsisten.

“Pemerintah akan mendorong tingkat kediplinan masyarakat, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga tetap menghindari kerumunan,” kata Airlangga.

Saat ini, vaksin Covid-19 yang tersedia adalah Sinovac. Pemerintah, kata Airlangga, terus mengupayakan pengadaan vaksin lainnya dari AstraZaneca, Novavax, Pfizer, dan COVAX/GAVI.

Sementara itu, pemerintah pada tahun ini mendorong optimalisasi kapasitas tempat tidur di RS pemerintah, RSU daerah dan RS swasta dengan target peningkatan sebesar 30 persen. Alokasi penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen pada 2021.

Bantuan sosial tetap dilanjutkan untuk keluarga terdampak pandemi Covid-19

Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran bantuan tunai se-Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Program bantuan sosial tetap dilanjutkan pada 2021 sebagaimana tahun lalu.

Jokowi mengatakan, total anggaran bantuan sosial tahun ini sebesar Rp110 T yang diberikan kepada seluruh penerima manfaat akibat dampak Covid-19 di Indonesia.

Adapun bantuan sosial itu terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan bantuan sosial tunai.

“Bantuan tunai tahun 2021 diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. PKH dalam 4 tahap melalui bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara], program sembako akan disalurkan dari Januari sampai Desember kepada 200 ribu kepala keluarga per bulan.”

“Bantuan sosial tunai disalurkan selama empat bulan dari Januari, Februari, Maret dan April dan nilainya Rp300ribu per bulan per kepala keluarga,” jelas Jokowi.

Baca juga: Mengapa Tahun 2021 adalah Tahun Optimis? Berikut Penjelasannya

Ia mengatakan, pemberian bantuan tunai ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menggerakan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jokowi menegaskan, bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan secara tepat dan tidak digunakan untuk membeli rokok.

“Saya pesan manfaatkan bantuan ini secara tepat kalau untuk beli sembako, ya, beli sembako. Jangan ada digunakan untuk membeli rokok, terutama untuk Bapak-bapak, jangan dipakai untuk membeli rokok.”

“Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di masa pandemi,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, nilai bantuan akan diterima utuh oleh penerima tanpa potongan karena disalurkan langsung kepada penerima melalui Bank Himbara atau Kantor Pos.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter/jokowi)

Besaran Anggaran Bantuan Tunai

Lebih detil, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, total nilai bantuan PKH sebesar Rp28,7 T kepada 10 juta keluarga untuk tahun 2021.

Kemudian, kartu sembako sebesar Rp45,12 T kepada 18,8 juta penerima. Bansos tunai sebesar Rp12 T kepada 10 juta kepala keluarga yang mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia.

PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali, pada Januari, April, Juli dan Oktober. Adapun penyaluran PKH dan Kartu Sembako dilaksanakan oleh bank milik Negara, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN.

“Bagi penerima yang sakit, lanjut usia dan penyandang disabilitas, bank akan mengantarkannya langsung,” kata Risma.

Sementara bansos tunai disalurkan PT Pos Indonesia untuk diantarkan ke tempat tinggal masing-masing penerima.

Baca juga: Harga Kedelai Impor Melambung, Berikut Sederet Penjelasannya