Fenomena kolom kosong di Pilkada serentak 2020 menjadi isu yang patut dicermati. Jumlahnya meningkat dari Pilkada serentak 2018.

Kali ini, terdapat 25 paslon bertarung menghadapi kolom kosong, sedangkan pada 2018 hanya dilawan 16 paslon.

Penyebarannya pun merata, dari barat hingga timur Indonesia, dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara sampai Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Kolom kosong mengharuskan satu paslon berjuang mendapatkan 50 persen lebih suara.

Baca juga: Dinasti Politik Bangkit dan Tenggelam di Pilkada Serentak 2020

Direktur Eksekutif Poldata Indonesia Consultant Fajar Arif Budiman, mengatakan adanya kolom kosong bukan sesuatu yang baru dalam pemilihan di Indonesia.

“Ini berkaitan dengan (bakal) paslon daerah berasal dari rekomendasi pusat (Dewan Pimpinan Pusat Partai),” kata Fajar saat dihubungi.

Ia menilai pengusungan bakal calon memang perlu dikaji ulang, baik di tingkat partai maupun regulasi yang mengaturnya.

Persolan dapat ditarik sejak masa pendaftaran. Siapa kandidat calon kepala daerah yang diusung sangat dipengaruhi rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai.

Ketentuan ini tercantum dalam UU 10/2016 tentang Pilkada dan PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 42 angka 5 UU 10/2016 menyebutkan, Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

Baca juga: Riuh Suporter Bola Menandai Momen Bersejarah Inggris Keluar dari Pandemi Covid-19

Tetapi ini juga persoalan serius untuk kelembagaan partai yang tidak mengusung kader-kader mereka maju bertarung. Mahalnya ongkos politik dan hitung-hitungan peluang kemenangan membuat partai cenderung memilih berkoalisi.

Anggota Komisi II DPR-RI Guspardi Gaus menilai kotak kosong adalah preseden buruk dalam pendidikan politik dan pendidikan demokrasi. Pilkada adalah kompetisi visi dan misi antarkepala daerah.

Kolom kosong melambangkan ketiadaan pikiran. “Artinya dia tidak punya otak, dia tidak punya visi dan misi, padahal kita punya penduduk terbesar, empat terbesar dunia,” kata Guspardi dikutip dari Republika.

Sejauh ini, kotak kosong baru sekali memenangkan Pilkada, tepatnya Pilwalkot Makassar 2018. Kotak kosong berhasil menumbangkan paslon Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) dalam perolehan suara. Saat itu, Pilwalkot sebenarnya diikuti dua paslon. Namun, KPU mendiskualifikasi paslon independen Danny Pomanto-Indira Mulyasari.

Meski diusung 10 partai besar, Appi-Cicu justru kalah dari kotak kosong yang mendapatkan 53,23 persen suara. Pilkada pun diulang pada 2020 ini, sedangkan posisi Wali Kota diisi penjabat sementara yang kewenangannya terbatas.

Danny dan Appi kembali bertarung. Tahun ini, kondisinya berbeda. Danny maju didampingi Fatmawati dengan dukungan empat partai, NasDem, Gerindra, PBB, dan Gelora.

Hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, Danny-Fatmawati unggul 41,42 persen perolehan suara mengalahkan Munafri-Abdul Rahman yang meraup 34,70 persen suara dan dua paslon lainnya.

Daftar daerah yang melawan kotak kosong di Pilkada serentak 2020:

  1. Kabupaten Humbang Hasundutan
  2. Kota Gunungsitoli
  3. Kota Pematangsiantar
  4. Kabupaten Pasaman
  5. Kabupaten Ogan Komering Ulu
  6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
  7. Kabupaten Bengkulu Utara
  8. Kabupaten Boyolali
  9. Kabupaten Grobogan
  10. Kabupaten Kebumen
  11. Kota Semarang
  12. Kabupaten Sragen
  13. Kabupaten Wonosobo
  14. Kabupaten Kediri
  15. Kabupaten Ngawi
  16. Kabupaten Badung
  17. Kabupaten Sumbawa Barat
  18. Balikpapan
  19. Kabupaten Kutai Kartanegara
  20. Kabupaten Gowa
  21. Kabupaten Soppeng.
  22. Kabupaten Mamuju Tengah
  23. Kabupaten Manokwari Selatan
  24. Kabupaten Pegunungan Arfak
  25. Kabupaten Raja Ampat.

Partisipasi pemilih dan pandemi Covid-19

Soal lain yang disoroti dari Pilkada serentak kali ini adalah tingkat partisipasi pemilih.

Fajar Arif Budiman memandang partisipasi masyarakat perkotaan kemungkinan mengalami penurunan. Namun, untuk hasil secara keseluruhan, tambahnya, perlu menunggu data dari KPU.

Kemungkinan turunnya partisipasi pemilih Pilkada serentak 2020 cukup beralasan mengingat kekhawatiran masyarakat tertular virus corona dari orang lain di masa pandemi.

Namun, keberanian pemilih dalam masa pandemi patut dihargai. Partisipasi rakyat menunjukkan bahwa mereka menyadari hak pilihnya.

“Kalau kita melihat (prediksi) di seputaran 50 persen, itu sudah baik sekali. Dalam situasi normal (tingkat partisipasi) di antara 60-70 persen,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga saat berbicara di program Satu Meja Kompas TV.

Selain isu-isu politik, fakta yang tidak dapat dielak dari pelaksanaan pilkada serentak 2020 ialah pandemi Covid-19. Pemilih dan penyelenggara Pilkada harus menaati protokol kesehatan; memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara ketat di lokasi TPS untuk mencegah penularan virus corona penyebab Covid-19.

Ini menjadi perhatian serius mengingat kemungkinan klaster baru muncul dari Pilkada serentak ini. Komisioner KPU Ilham Saputra sebagaimana dikutip dari Kompas. com, mencatat 79.241 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif Covid-19.

Angka tersebut diambil dari data yang dikumpulkan hingga Rabu (9/12/2020) pukul 12.00 WIB. Sebanyak 10.087 orang di antaranya menjalani isolasi mandiri, 19.897 orang telah menjalani swab test.

Eriko Sotarduga mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak sudah kooperatif untuk menaati protokol kesehatan.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga mengungkap apresiasi demikian, namun ia meminta publik untuk menunggu 5-7 hari ke depan untuk mendapatkan informasi terukur tentang angka penularan virus corona ini.

Pilkada serentak 2020 diselenggarakan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota di 309 kabupaten/kota. Untuk diketahui juga, hasil hitung cepat bukan hasil resmi penghitungan perolehan suara. KPU masih melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari 9-26 Desember 2020.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba di Indonesia, Ini 4 Kabar Pelaksanaan Vaksinasi yang Perlu Diketahui