Menko Polhukam Mahfud MD terlihat kaget ketika menerima daftar beberapa kelompok pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang masing-masing menguasai ratusan ribu hektare lahan.

Ia mengatakan ini limbah masa lalu yang rumit untuk diselesaikan karena dilindungi undang-undang formal.

Saya dapat kiriman daftar group penguasa tanah HGU yang setiap group menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari Pemerintahan dari waktu ke waktu, bukan baru. Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena dicover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa,” tulis Mahfud MD melalui akun Twitter, Jumat, 25 Desember 2020.

Pernyataan Mahfud MD ini terbilang istimewa karena mengangkat salah satu persoalan terbesar dalam isu agraria nasional.

Presiden Jokowi di awal periode memikirkan 790 masalah konflik agraria, termasuk soal HGU untuk segera diselesaikan. Tugas itu diembankan kepada Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.

Baca juga: Perlunya Mengontrol Ketat Warganet yang Denial Sebelum Menyesali Sejuta Kasus Covid-19 di Indonesia

Munculnya cuitan Mahfud MD soal HGU tersebut disambut beragam komentar warganet.

Kenapa Bapak curhat di twitter? Ga ambil langkah ril?” tanya pengguna di kolom komentar.

Mendapat pertanyaan itu, Mahfud MD mengatakan pemerintah justru sedang mengambil langkah untuk diselesaikan. Namun, ia tidak menyebut detil masalah mana yang menjadi prioritas.

Justeru ini kita sedang ambil langkah. Bukan curhat, tapi menginformasikan betapa rumitnya. Kita terus berusaha untuk menyesaikannya. Problemnya hak-hak itu dulunya diberikan secara sah oleh Pemerintah yang sah sehingga tidak bisa diambil begitu saja. Cara menyelesaikannya juga harus dengan cara yang sah secara hukum.”

Pengguna lain menyarankan, jika HGU diberikan oleh pemerintah yang sah, pemerintah saat ini bisa menunggu periode HGU berakhir dan tidak memperpanjangnya lagi.

Namun, Mahfud MD menilai cara tersebut dinilai tidak adil oleh banyak orang.

Usul Anda itu memang cara yang paling realistis. Masalahnya bisa langsung selesai dengan mengatakan, ‘Ya, sudah, itu kan dulu diberikan oleh pemerintah secara sah, biarkan saja, tunggu masa berakhirnya’. Kalau begitu, ya, selesai. Anda setuju itu, tetapi soalnya, banyak yang menganggap itu tidak adil,” kata Mahfud MD.

Kementerian ATR/BPN batasi akses keterbukaan informasi HGU
Mengutip UU Pokok Agraria (UUPA) 5/1960 pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, lalu pada ayat 2 disebutkan, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

Sedangkan pasal 28 ayat 1 disebutkan, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Aturan HGU lebih lanjut diturunkan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996. HGU bisa hapus karena sejumlah alasan, antara lain berakhirnya jangka waktu, dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya, atau ditelantarkan.

Sekadar mengingatkan, UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akan tetapi, perjalanannya dipenuhi dinamika. Pembahasan HGU beberapa tahun terakhir ini menjadi persoalan pelik dalam mengurai penyelesaian reforma agraria, khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit.

Implikasinya tidak saja menyangkut hukum formal, tetapi juga perlu memikirkan rasa keadilan dengan mengupayakan bermacam strategi.

Tahun 2019, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tidak mau membuka data HGU untuk informasi publik, laporan katadata.co.id, 6 Maret 2019.

Pernyataan Sofyan menimbulkan tanda tanya kepada publik sebab Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan nomor register 121 K/TUN/2017 mewajibkan pemerintah membuka data tersebut demi menghindari permasalahan hutan dan lahan yang sering terjadi di kawasan HGU.

Baca juga: Faisal Basri: Jadikan Budi Sadikin Komandan ‘Perang’ Lawan Pandemi Covid-19, Bukan Airlangga Hartarto

Sofyan mengatakan, bila data HGU dibuka sebagai informasi publik, ini dapat membahayakan kepentingan nasional dan industri sawit yang memberikan lapangan pekerjaan dan berkontribusi bagi pendapatan petani Indonesia.

Serapan tenaga kerja yang terlibat langsung di industri sawit dari hulu ke hilir mencapai 17 juta pekerja atau pekebun di mana 2,4 juta di antaranya adalah petani swadaya.

Kalaupun ada pihak yang ingin mendapatkan data HGU, Sofyan menyarankan harus mengikuti prosedur yang berlaku, seperti mengajukan permintaan ke Kementerian

Siasat membatasi akses data HGU juga diatur Kemenko Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian mengeluarkan surat TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 kepada Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan pimpinan perusahaan pada 6 Mei 2019.

Isi Surat Edaran Kemenko tersebut sebagaimana dikutip dari situs AMAN.or.id antara lain,

  • Pertama, kepada DMSI, GAPKI dan seluruh perusahaan sawit agar melindungi data atau informasi kelapa sawit yang bersifat strategis;
  • Kedua, memerintahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengecualikan data/informasi hak guna usaha (HGU) perusahaan sawit dari jenis informasi yang dapat diakses oleh publik;
  • Ketiga, memerintahkan kepada kementerian dan perusahaan agar tidak bekerjasama atau membuat kesepakatan dengan organisasi masyarakat sipil dalam hal pemberian informasi HGU kebun sawit di Indonesia.

Dikritik pemerhati lingkungan
Cara pemerintahan Jokowi jilid I yang mengecualikan HGU sebagai data publik menuai kritik dari organisasi masyarakat pemerhati lingkungan dan advokasi.

Greenpeace Indonesia menanggapi dengan kecewa Surat Edaran Kemenko Perekonomian itu karena dinilai secara tidak langsung meminta pelaku industri sawit untuk bersikap tidak transparan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam siaran pers, 9 Mei 2019, menilai surat edaran tersebut sebagai bentuk keistimewaan bagi pengusaha kelapa sawit.

Bahkan, Forest Watch Indonesia (FWI) pernah mengancam melaporkan Kementerian ATR/BPN ke Mahkamah Agung atau Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak merilis data pemegang HGU meski Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan mewajibkan pemerintah membuka data itu.

Mengapa data HGU begitu penting?
KPA dan AMAN menyebut isu konflik agraria di Indonesia dipicu salah satunya soal konsensi perkebunan. Kelompok ini menjelaskan, puluhan ribu desa, wilayah adat, garapan petani, dan kebun rakyat berada dalam klaim HGU perusahaan.

Selain itu, ada ketimpangan struktur agraria, seperti masalah sistem perburuhan perkebunan yang menjerat buruh tani dan pekebun.

Dengan membuka informasi HGU perusahaan sawit sebenarnya pemerintah Indonesia sedang menuju percepatan penyelesaian konflik agraria sebagai instruksi Ratas Presiden dan Perpres Reforma Agraria.”

Berdasarkan pemeriksaan data HGU maka pemerintah akan mampu mengidentifikasi HGU sawit mana saja yang selama ini mengklaim sepihak desa, tanah garapan hingga wilayah adat di Indonesia selama ini.”

Dengan keterbukaan data HGU, maka pemerintah dengan mudah dan cepat melakukan verifikasi dan overlay data-data serikat petani dan komunitas adat yang telah dilaporkan dan diusulkan untuk segera dituntaskan kepada K/L selama ini,” tulis rilis pers KPA dan AMAN.

AMAN telah menyerahkan data wilayah adat 785 komunitas Masyarakat Adat dengan total luasan mencapai 9.596.765 ha kepada pemerintah.

Dari total luasan tersebut sebanyak 313.687 ha wilayah adat yang tersebar di 211 komunitas Masyarakat Adat disebut overlap dengan HGU.

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI Mufti Barri, dikutip dari Beritagar.id, menjelaskan masalah-masalah yang ada di kawasan HGU selama ini meliputi tumpang tindih perizinan, konflik tenurial (lahan berkepanjangan), dan ancaman kehilangan hutan alam di Indonesia.

Apa kekhawatiran jika data HGU dibuka ke publik?
Permasalahan data HGU yang selama ini menggeliat antara pemerintah dan LSM kerap dipertemukan dalam urusan keterbukaan informasi publik.

Korporasi sawit memiliki kepentingan untuk menjaga kerahasiaan dokumen HGU mereka, PT Astra Agro Lestari, misalnya.

Dalam situs resminya, PT Astra Agro Lestari menayangkan artikel berjudul HGU Sawit Ranah Privat yang Dilindungi UU dengan mengutip penjelasan Guru Besar IPB bidang ahli kebijakan, tata kelola kehutanan, dan sumber daya alam (SDA) Budi Mulyanto.

Budi menjelaskan tidak semua data HGU kelapa sawit dapat diungkapkan kepada publik karena ada kepentingan pribadi yang dilindungi undang-undang.

Baginya, masyarakat tidak perlu mengetahui data pribadi seperti koordinat HGU perusahaan karena dinilai tidak etis.

Yang bisa menjadi data publik adalah data umum seperti luasan lahan dan izin HGU. Apakah informasi tersebut disampaikan kepada publik atau tidak, itu tergantung pada pemilik informasi.

“Kalau mau dikasih (ke publik) silakan, tapi kalau dia tidak mau kasih ya jangan dipaksa untuk ngasih,” kata Budi dikutip.

Sawit
Sawit. Gambar oleh tk tan dari Pixabay

Ia menyebut, informasi yang tidak boleh diungkapkan bebas telah diatur dalam pasal 6 dan 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aturan lainnya adalah pasal 44 ayat (1) UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 34 dan 35 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Masih dari sumber yang sama, kekhawatiran selanjutnya, data HGU di perkebunan sawit bisa rawan digunakan sebagai alat kampanye hitam.

Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan Sadino menilai bila semua data HGU dibuka, maka dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap dunia usaha di Indonesia.

Bila ada yang meminta untuk mengakses semua data HGU termasuk file SHP dan peta koordinat, menurutnya, itu permintaan berlebihan.

“Untuk kepentingan apa seluruh data itu harus bisa diakses? Dalam industri sawit, ujung-ujungnya data ini hanya akan dipergunakan sebagai alat kampanye hitam,” kata Sadino.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode I pemerintahan Jokowi, Puan Maharani mengatakan pembukaan data HGU bisa berimplikasi kepada kegaduhan politik.

Ini dapat berpeluang menjadi bumerang kepada pemerintah karena dianggap menyerang orang-orang yang tidak sepaham.

Meski begitu, pemerintah Jokowi, ucap Puan, tetap bersikap tegas kepada pemegang HGU yang menelantarkan lahan kelolanya atau tidak ditanami supaya dikembalikan ke negara.

Kampanye hitam sawit
Sebagaimana disinggung Sadino, kampanye hitam sawit memang membuat pusing pengusaha sawit dan pemerintah Indonesia. Selain dampak di perekonomian nasional, hubungan Indonesia di kancah internasional belakangan menjadi tegang karena urusan sawit di Uni Eropa.

Pada 13 Maret 2019, Komisi Eropa mengeluarkan aturan turunan terkait kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II berjudul Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II, sebagaimana dikutip dari psdr.lipi.go.id.

Laporan Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa berjudul Report on the status of production expansion of relevant food and fees crops worldwide menyebutkan ada hubungan kelapa sawit dan tingkat deforestasi tinggi sepanjang 2008 sampai 2015.

Dalam laporan itu disebutkan juga tingkat deforestasi akibat tanaman kelapa sawit mencapai 45 persen yang semuanya berada di daerah cadangan karbon tinggi.

Karena itu, Uni Eropa berencana mengurangi bertahap penggunaan minyak kelapa sawit dari Januari 2024.

Cara Uni Eropa ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap Indonesia.

Presiden Jokowi saat membuka Rakernas PDI Perjuangan, 10 Januari 2020, mengatakan Uni Eropa sengaja memakai isu sawit tidak ramah lingkungan karena faktor perang bisnis.

Sebabnya, harga minyak sawit Indonesia lebih bersaing dibandingkan minyak bunga matahari yang diproduksi Eropa. Indonesia pun berencana menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Kepala Subdirektorat Produk Agro Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Donny Tamtama mengatakan, pihaknya dan pemangku kepentingan serta kuasa hukum sedang menyiapkan dokumen gugatan RED II untuk dilayangkan pada awal 2021, laporan Kompas.com.

Jadi bahan debat di Pilpres 2019
Persoalan data HGU menjalar ke sebagai alat politik dalam Pemilihan Presiden 2019 yang mempertarungkan Jokowi dan Prabowo Subianto.

Dalam debat tentang reforma agraria, 17 Februari 2019, Jokowi menyinggung Prabowo Subianto (sekarang Menteri Pertahanan), yang menguasai 220.000 ha di Kalimantan Timur dan 120.000 ha di Aceh Tengah.

Prabowo mengakui itu dengan alasan lebih baik dia menguasainya ketimbang dikelola pihak asing. Namun, pernyataan Jokowi itu berlanjut panjang di luar arena sampai menyerang balik dirinya.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menantang Jokowi untuk menyusun daftar pemegang HGU dari timsesnya dan meminta mereka mengembalikan lahan tersebut.

“Sekarang kami tantang balik, daftarkan semuanya. Jangan hanya Pak Prabowo. Semuanya (timses Jokowi) suruh di-list, Jenderal, konglomerat di sekitarnya,” kata Direktur Konsolidasi Nasional BPN Prabowo-Sandiaga, Fuad Bawazier, 25 Februari 2019, dikutip dari CNN Indonesia.

Akan dibawa ke mana data ratusan ribu pemegang HGU?
Namun, setahun setelah Pilpres, konflik agraria agaknya menempuh jalan panjang nan rumit, sebagaimana tercermin dari cuitan Mahfud MD.

Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir dalam menanggapi cuitan Mahfud MD mengatakan, daya tarik mempunyai HGU adalah itu dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

“Jadi tidak heran kalau ada perusahaan yang memiliki HGU hingga ratusan ribu hektare tapi tanahnya dianggurin. Kalau tanahnya dianggurin, maka artinya ditelantarkan bukan?” kata Inas Nasrullah kepada SINDOnews, 26 Desember 2020.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya mudah untuk melakukan pencabutan HGU karena sudah diatur dalam UUPA.

Inas menilai kerumitan di luar persoalan hukum adalah kemungkinan HGU tersebut dijaminkan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, jika HGU dicabut, maka bank-bank Himbara dapat terkena dampaknya.

Di lain pihak, masyarakat juga menyerukan pemerintah pusat menyerahkan lahan HGU yang segera habis masa berlakunya kepada masyarakat lokal. Tuntutan ini disampaikan dari Forum Penyelamat Agraria Kampar (FPAK), Riau pada Juli 2020, belum lagi sederet persoalan lain yang dicatat LSM di pelbagai daerah sepanjang masa pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Jadi, kepentingan mana yang hendak didahulukan Pak Menteri Mahfud MD?

Baca juga: Sinovac hingga Pfizer-BioNTech, Inilah Profil Vaksin-Vaksin yang akan Diedarkan di Indonesia