Penolakan UU Cipta Kerja masih bergaung di jalanan hingga dunia maya dengan isu terbesar soal Ketenagakerjaan. Ada masalah pesangon, hak cuti, outsourcing, upah minimum yang dipersoalkan publik.

Sejak UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu sampai dengan hari ini, penolakan ini membuat DPR RI menjadi sasaran kemarahan publik. Tagar bertajuk Mosi Tidak Percaya naik mencapai trending topic di Twitter.

Indonesia memang bukan negara parlementer yang mengenal mosi tidak percaya.

Tetapi inilah ekspresi masyarakat terhadap wakil rakyat. Ekspresi yang cukup menohok sebab mosi tidak percaya biasanya disampaikan legislatif kepada pemerintah, sekarang di Indonesia, malah masyarakat menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR.

Mengambil contoh negara parlementer seperti Inggris, mosi tidak percaya merupakan cara legislatif menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintahan atau Perdana Menteri sehingga selanjutnya akan diadakan Pemilihan Umum atau PM yang bersangkutan mengundurkan diri.

Maka demikian, penolakan UU Cipta Kerja secara garis besar dapat disimpulkan sebagai persoalan keberpihakan.

Masihkah DPR berpihak kepada rakyat?

Pertanyaan tersebut tentu dijawab DPR RI dengan tegas bahwa mereka berpihak kepada rakyat. Seperti yang dikatakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dari Gerindra bahwa dia memastikan hasil yang telah dicapai (RUU Cipta Kerja) akan membuat kenyamanan para pekerja dalam bekerja.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas. (Foto: dpr.go.id)

Ia pun menyebutkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja berlangsung secara terbuka yang dapat disaksikan melalui tayangan di TV Parlemen dan media sosial DPR RI.

Sebuah keterbukaan naif, dalam artian, peran publik dalam pembahasan RUU hanya sebatas sebagai penonton.

Lebih lanjut, aktivis Haris Azhar dalam acara Mata Najwa, Rabu (7/10/2020) menanggapi klaim keterbukaan yang disebut Supratman, bahwa TV Parlemen bukan alat untuk menguji.

“TV parlemen itu bukan alat untuk menguji. Naskah akademis mana? Konsultasi publiknya mana? Orang minta dokumen tidak dikasih,” kata Haris Azhar.

Memang perwakilan buruh telah diterima dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Tetapi, faktanya setelah UU Cipta Kerja disahkan, justru buruh sendiri yang menginisiasi penolakan UU ini.

Belum lagi pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dengan kurun waktu selama 4 tahun ketika ia kala itu menjabat sebagai Menko Politik, Hukum dan Keamanan.

Sekali lagi, publik dibuat terkecoh. RUU Cipta Kerja yang diusulkan Presiden Joko Widodo ini mencuat sekitar tahun 2019 lalu.

Bahkan bagaimana definisi omnibus law kala itu pun masih diperdebatkan mengingat metode ini sangat asing dalam sistem hukum di Indonesia, satu Undang-Undang menyapu ketentuan dari Undang-Undang lain.

Aktivis Haris Azhar
Aktivis Haris Azhar. (Foto: indopolitika.com)

Konsekuensi atas penolakan UU Cipta Kerja ini ternyata telah menimbulkan gesekan horizontal di masyarakat.

Di media sosial, netizen pendukung Presiden Jokowi, sekalipun ia adalah buruh, menyindir netizen yang kontra atas UU Cipta Kerja. Sementara di luar, demonstran dihadang dan bentrok dengan aparat kepolisian.

Bahkan berbagai isu yang dipersoalkan buruh dilawan dengan melabeli cap hoax pada keberatan buruh tanpa melihat lebih dalam keberatan buruh atas UU ini.

Misal, besaran pesangon untuk pekerja PHK yang turun. Menurut UU Cipta Kerja nilai maksimal pesangon sebesar 25 kali upah, lebih rendah dari nilai maksimal pesangon dari UU Ketenagakerjaan sebesar 32 kali pesangon.

Masih soal pesangon, bila pekerja di-PHK dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi.

Dahulu dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, jika perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan efisiensi, maka pekerja tersebut bisa memperoleh pesangon tambahan yang besarannya dua kali pesangon.

Sementara, dalam UU Cipta Kerja, pasal mengenai tambahan pesangon karena perusahaan efisiensi dihapus.

Masalah pesangon ini memang yang selalu menjadi topik perdebatan antara kalangan buruh dan pengusaha. Nilai pesangon sangat tinggi dan dianggap memberatkan pengusaha. Bagi sebagian orang, mungkin akan sangat masuk akal menerima keberatan pengusaha.

Tetapi perlu diketahui bahwa alasan melankolis para pengusaha ini perlu dicermati seksama mengingat perusahaan beberapa kali memakai alasan efisiensi sebagai tameng untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang mereka tidak sukai.

UU Cipta Kerja ini sudah disahkan, maka jalur yang tersedia untuk membatalkannya adalah judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Meski begitu, Haris Azhar mewanti-wanti bahwa hampir mustahil memenangkan judicial review mengingat mayoritas 9 hakim di MK berasal dari usulan DPR dan Presiden.

Sekarang, yang tersisa dari penolakan adalah harapan bahwa akal sehat atas nasib buruh harus terus dirawat dan disuarakan.

Demo mahasiswa tolak UU Cipta Kerja
Demo mahasiswa tolak UU Cipta Kerja di gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). (Foto: SonoraFM92)

Barang-barang di rumah, baju yang melekat di badan merupakan hasil dari tenaga dan kodrat buruh. Hal-hal semacam tenaga dan kodrat manusia itu seharusnya dipertimbangkan di samping mengukur angka inflasi atau standar Kebutuhan Hidup Layak.

Beberapa orang mungkin mempunyai pikiran menakutkan bahwa segala pekerjaan buruh akan digantikan oleh robot sehingga buruh mau tidak mau akan tersisihkan. Nalar sesat yang menambah beban negara dan akan mendegradasi kehidupan manusia.

Pengusaha sendiri pun tidak segegabah itu melakukan PHK besar-besaran dengan maksud menggantikan tenaga buruh dengan tenaga robot.

Seperti yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19 sekarang, ketika PHK besar-besaran terjadi, dalam kurun waktu kurang dari setahun saja, daya beli masyarakat telah menurun hingga mengganggu perekonomian nasional secara keseluruhan yang berada di ambang resesi.

Jadi, ke depan, keberpihakan atas nasib buruh dan pekerja diharapkan menjadi daya tawar masyarakat dalam kontrak politik.

Andai saja demikian, mungkin komposisi DPR RI sebanyak 45,5 persen yang merupakan orang penting di perusahaan akan diseimbangkan dengan kehadiran aktivis-aktivis buruh.