Kadang sebuah konflik adalah kendaraan politik yang strategis. Tak terkecuali konflik Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Bagai memancing di air keruh, beberapa pihak bisa memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan, mengakomodasi kepetingannya sendiri. Lalu siapa saja pihak-pihak yang diduga memancing di keruhnya konflik Rohingya? Memang apa yang akan mereka dapatkan?

Elit Myanmar dan Penguasaan Sumber Daya Alam

Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengira bahwa konflik Rohingya adalah semata konflik sosial berlatarbelakang agama. Padahal, faktor ekonomi dan politik turut mempengaruhi. Ironisnya, konflik Rohingya yang meruncing belakangan ini justru disponsori para elit Myanmar yang berkepentingan. Wawancara Deutsche Welle, DW, dengan Siegfried O. Walf, direktur lembaga think-tank di Brussel, South Asia Democratic Forum (SADF), yang juga seorang peneliti di South Asia Institute Universitas Heidelberg, menjelaskan hal tersebut.

Walf mengatakan bahwa memang selama ini etnis minoritas Rohingya yang berbeda secara kultural dan keyakinan mendapat konfrontasi dari etnis mayoritas Burma pemeluk Budha. Dilihat dari faktor politik, hal itu karena masyarakat Rakhine merasa dikhiniati lantaran etnis Rohingya tak mendukung partai politik mereka. Sedangkan dari faktor ekonomi, etnis Rohingya juga dianggap saingan tambahan dalam mendapatkan penghidupan karena masyarakat Rakhine hidup dalam kemiskinan.

Namun, Rakhine sebenarnya kaya dengan sumber daya alam. Keinginan elit setempat untuk menguasai sumber daya alam tersebut membuat mereka justru mendukung konfrontasi terhadap etnis Rohingya untuk mendapat dukungan politik dari etnis Burma dan pemeluk Budha. Selain itu, bila Rohingya tak ada, beban ekonomi pemerintah Rakhine juga akan berkurang, mengingat angka kemiskinan begitu tinggi dan lapangan pekerjaan tidak banyak tersedia.

Keterangan Walf juga senada dengan apa yang disampaikan Saskia Sassen, professor sosiologi di Universitas Columbia. Dalam tulisannya yang dimuat The Guardian, Sassen menegaskan bahwa konflik Rohingya akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh perebutan lahan dan sumber daya alam. Pada 2010 hingga 2013, alokasi lahan untuk bisnis meningkat 170 persen. Pada 2012, undang-undang yang mengatur hak lahan untuk petani kecil juga dihapuskan untuk kepentingan akuisisi lahan oleh korporasi. Menurutnya, mengusir etnis Rohingya dari tanahnya tentu akan melancarkan kepentingan bisnis.

Terdapat fakta yang dikemukakan Sassen bahwa dalam beberapa tahun yang lalu, sejumlah besar petani pemeluk agama Budha diusir dari tanahnya. Tanah tersebut kemudian terbukti dialihfungsikan untuk perkebunan kayu, wilayah pertambangan, dan proyek air berskala besar. Hal ini semakin membuktikan bahwa konflik Rohingya dijadikan kendaran politik oleh para elit di Myanmar untuk menguasai sumber daya alam.

Penyebar Sentimen Agama dan Dukungan Politik di Indonesia

Genosida pada etnis Rohingya menjadi perhatian publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Apalagi, mayoritas etnis Rohingya merupakan pemeluk agama Islam. Konflik Rohingya tentu menyedot perhatian publik di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun, banyak pihak berpendapat isu Rohingya hanya dimanfaatkan untuk menciptakan sentimen agama yang menyebabkan antipati terhadap pemerintah Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menulis cuitan berbunyi:

“Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat #rohingya yg jd korban pengusiran n pembantaian. Apakah krn kebetulan mereka muslim?”

Selain Fadli, di media sosial juga banyak bertebaran komentar-komentar yang menyudutkan pemerintah. Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa penelitian dengan software opinion analysist menunjukkan sebagian besar pembahasan Rohingya yang berkembang di media sosial Twitter dikaitkan dengan Jokowi dan pemerintahannya. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa ajakan pengguna media sosial kepada umat Islam untuk antipati terhadap pemerintahan Jokowi lebih banyak daripada ajakan memberi bantuan kemanusiaan.

Tito berpendapat bahwa isu Rohingya sengaja “digoreng” untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pengalamannya, Tito yakin cara-cara tersebut sama dengan yang pernah dijalankan saat pilkada serentak 2017. Tentu yang dimaksud Tito adalah cara-cara menggunakan sentimen agama untuk menggalang dukungan politik dari umat Islam. Mengingat banyak pihak menganggap cara tersebut sukses di pilkada 2017, maka bukan tidak mungkin bila saat ini isu Rohingya juga dimanfaatkan untuk “menyambut” pemilu 2019 yang sudah di depan mata.

Senada dengan Tito, Dina Sulaeman, analis isu-isu sosial dan peraih gelar Doktor dalam studi Hubungan Internasional, juga berpendapat bahwa isu Rohingya telah menjadi komoditas politik domestik Indonesia. Dina merasa miris karena isu Rohingya di Indonesia lebih banyak dikaitkan dengan pemerintah dan Presiden Jokowi dibanding dengan Suu Kyi dan Jenderal Aung Min Hlaing, yang nyata-nyata berkaitan langsung. Dalam artikelnya yang dimuat Geotimes, Dina menganggap bahwa isu Rohingya dimanfaatkan beberapa pihak untuk memunculkan kekisruhan dalam negeri.

Erdogan dan Kepemimpinan Dunia Islam

Tak sedikit dari publik di Indonesia yang menyanjung sikap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam merespon konflik Rohingya. Beberapa bahkan membandingkannya dengan Presiden Jokowi yang dinilai kurang lantang. Dibanding Jokowi, Erdogan memang lebih lantang mengecam tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang ia sebut sebagai genosida terhadap komunitas muslim di wilayah tersebut. Tanpa mengingkari perlunya aksi solidaritas yang diserukan Erdogan, kelantangannya bisa jadi bersifat sangat politis.

Di forum partai pendukungnya di Istanbul, yang diliput banyak media, Erdogan berjanji membawa isu Rohingya ke pertemuan negara-negara anggota PBB pada 12 September mendatang. Begitu juga pada saat menghadiri upacara pemakaman tentara Turki, Erdogan mengatakan, “kemanusiaan tetap diam terhadap pembantaian di Myanmar.” Ia juga mengaku telah mendesak para pemimpin dunia, meski menurutnya “tidak semua orang memiliki kepekaan yang sama.” Erdogan pun mengatakan, “Turki tak akan meninggalkan muslim Rohingya sendirian.” Sekilas, pernyataan-pernyataan Erdogan menunjukkan empati kemanusiaan dan solidaritasnya kepada sesama muslim.

Namun, sikapnya merespon konflik Rohingya cukup kontras bila dibanding dengan sikapnya pada konflik Yaman. Sebagaimana dilansir Kompas, dalam konflik Rohingya Erdogan merasa bahwa sebagai negara muslim, Turki ikut bertanggung jawab secara moral. Namun sebaliknya, seperti dilansir Reuters, dalam konflik Yaman yang jelas-jelas mengorbankan orang-orang muslim, Erdogan justru mendukung operasi militer Arab Saudi dalam rangka mengembalikan kekuasaan Presiden Abed Rabbo yang direbut kaum Syiah Houthi. Di saat yang sama Unicef melaporkan terdapat 115 anak-anak Yaman yang tewas.

Di masa pemerintahan Erdogan, politik luar negeri Turki memang dikenal lebih condong ke Timur. Ia juga disebut-sebut ingin mengembalikan kejayaan Ottoman, menjadikan Turki pemimpin dunia Islam. Sayangnya, di Timur Tengah ia masih kesulitan menanamkan pengaruhnya, sehingga harus menjalin hubungan, dulu dengan Saudi, kini dengan Qatar dan Iran. Maka sikapnya merespon konflik Rohingya barangkali memang tak semata-mata karena empati kemanusiaannya atau hanya aksi solidaritas sesama muslim. Kelantangannya mengecam konflik Rohingya tentu bermanfaat untuk menarik simpati komunitas muslim dunia sebagai salah satu langkah untuk menjadikan Turki pemimpin dunia Islam.

Kelompok Ekstremis dan Perolehan Massa

Dalam sebuah konflik yang melibatkan muslim, sangat mungkin kelompok-kelompok ekstremis menjadikannya sebagai medan jihad. Tak terkecuali konflik Rohingya. Januari lalu, otoritas Malaysia telah memperingatkan Myanmar akan ancaman kelompok terorisme ISIS dari jaringannya di Asia tenggara. Seperti dilansir Strait Times, Divisi Kontra-Terorisme Kepolisian Malaysia, Ayob Khan Mydin Pitchay, mengaku telah menangkap seorang pria asal Indonesia yang ternyata pengikut ISIS yang diduga akan berangkat ke Myanmar. Konflik Rohingya memang mengalami eskalasi pada 2012, dan masih berlangsung hingga peringatan Malaysia tersebut disampaikan.

Maha Hosain Azis, seorang profesor dan konsultan politik, mengatakan bahwa potensi ISIS memang besar untuk terlibat dalam konflik Rohingya. Dalam tulisannya yang dimuat Huffington Post, laporan terbaru menunjukkan bahwa saat ini ISIS mungkin sedang berusaha merekrut para korban konflik Rohingya yang telah berhasil melarikan diri dan mengungsi di negara-negara tetangga Myanmar. Rekrutmen tersebut akan menarik bagi para pengungsi Rohingya yang ingin membalas perilaku tidak adil otoritas Myanmar. Selain itu, ISIS yang menawarkan gaji tinggi akan menggoda para pengungsi Rohingya yang hidup miskin dan kelaparan.

Bagi kelompok ekstremis seperti ISIS sendiri, konflik Rohingya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh lebih banyak massa dan memperluas jaringan. Memang belum dapat dipastikan ada tidaknya kelompok ekstremis yang memancing di keruhnya konflik Rohingya, tapi tentu mereka memiliki potensi besar untuk melakukannya. Seperti pada konflik Marawi di Filipina yang membuat khawatir Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.