Upah minimun adalah isu terbesar dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Jika tidak ada aral melintang, upah minimum 2021 akan diumumkan pada bulan November.

Bagi pengusaha, upah minimum yang mengalami kenaikan tiap tahun menjadi persoalan tersendiri karena dapat membebani keberlanjutan perusahaan. Sementara para pekerja menganggap bahwa kenaikan upah merupakan tuntutan atas upah yang layak.

Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai tantangan besar, yaitu tenaga kerja yang kurang berdaya saing. Jika melihat latar pendidikan, mayoritas tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh tamatan SD-SMP-SMA yang sering diplesetkan sebagai tamatan S3.

Karena itu, pemerintah memberikan kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman untuk melindungi kepentingan pekerja atau buruh. Sebabnya, posisi daya tawar tenaga kerja Indonesia sangat lemah terhadap perusahaan. 

Hal semacam ini umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya salah seorang teman yang baru tamat SMA berkata bahwa dia mau menerima pekerjaan apa saja, mau dibayar murah sekalipun, tidak masalah.

Belum lagi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan meningkatnya angkatan kerja di Indonesia. Sedangkan bagi perusahaan, mereka lebih membutuhkan pekerja terampil yang ternyata tidak dimiliki banyak tenaga kerja Indonesia.

Alhasil, hal-hal semacam ini yang membuat daya tawar pekerja terhadap perusahaan sangat rendah. Dalam hal ini, posisi pekerja Indonesia sangat rawan mendapat kesewenangan atau eksploitasi dari pemberi kerja sehingga pemerintah merasa perlu memberikan ketentuan untuk upah minimum.

Ilustrasi pekerja
Ilustrasi pekerja. (Sumber: Pixabay)

Tuntutan para buruh atas upah minimum, sekalipun dikecam oleh pengusaha bahkan masyarakat itu sendiri, merupakan sebuah realita dunia ketenagakerjaan yang sampai sekarang memang sedang dicari jalan keluarnya.

Sebagian buruh yang berseberangan dengan tindakan rekan-rekan mereka yang sering berdemo, berpikir bahwa jika demo dilanjutkan, mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan.

Dan benar, beberapa perusahaan memberhentikan atau melakukan PHK terhadap pekerja mereka yang melakukan aksi mogok.

Kehilangan pekerjaan tentunya merupakan sebuah kekecewaan terbesar mengingat kekhawatiran akan susahnya mendapatkan pekerjaan, ditambah pekerja PHK harus membiayai kebutuhan sehari-harinya.

Agar pemecatan ini tidak terjadi, beberapa pekerja memilih untuk patuh pada kehendak perusahaan, tidak perlu macam-macam ikut mogok kerja atau demo. Dengan kata lain, biar gaji sedikit, asal jangan sampai kehilangan pekerjaan.

Ini dapat juga ditemukan si Vietnam. Pekerja di sana konon disebut sangat gigih bekerja karena memiliki kesadaran bahwa kehilangan pekerjaan merupakan suatu ‘aib’ sehingga dibayar murah sekalipun tidak masalah. Buruh yang gigih dan cekatan, bisa dibayar murah, ini menjadi alasan mengapa perusahaan dari China dan negara lain merelokasi pabrik mereka ke Vietnam.

Apakah Indonesia akan meniru Vietnam? Ini masih perlu telaah lebih lanjut. Jika hanya ingin ikut-ikutan menarik investor atau relokasi, tentu akan lebih efektif untuk memberdayakan UMKM yang menyerap 99% tenaga kerja, ditambah lagi ada komitmen pemerintah terhadap UMKM dalam pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi.

Kembali pada isu pekerja dan pengusaha. Setidaknya, ada alasan di luar data teknis seperti lapaoran inflasi dalam hubungan ketenagakerjaan. Ada kesamaan pandangan antara pengusaha dan pekerja bahwa mereka mempunyai keluarga yang harus dibiayai.

Maka, beberapa pengusaha cenderung tidak melakukan otomatisasi di lini produksi untuk dapat menyerap pekerja lokal setempat. Kecuali untuk perusahaan dengan hi-tech yang memang harus diisi pekerja berkualifikasi.

Tetapi, pemberian upah layak tetap harus menjadi prioritas mengingat nurani sekalipun selalu menyimpan kepentingan masing-masing pihak.

Itu adalah sisi umum ketenagakerjaan. Di sisi lain, ada fenomena lain bahwa pekerja Indonesia sekarang dianggap tidak loyal terhadap satu perusahaan.

Mereka biasanya bekerja antara 1-5 tahun di satu perusahaan lalu berpindah ke perusahaan lain. Ini agak berbeda dengan generasi sebelumnya yang mungkin setia bertahan hingga puluhan tahun dalam satu perusahaan.

Fenomena ini dapat dihubungkan dengan kemajuan teknologi informasi. Perubahan budaya juga mengubah cara pandang masyarakat dalam bekerja. Situs pencari kerja Glints memaparkan alasan karyawan resign, beberapa di antaranya:

1. Mendapat penawaran lebih baik

2. Melanjutkan Sekolah

3. Toxic environment

4. Gaji yang tidak sesuai

5. Dan lain-lain

Melacak penyebab khusus mengapa orang resign dari pekerjaannya memang sangat kompleks.

Tetapi, dengan kemajuan teknologi informasi, kesempatan bekerja menjadi sangat luas. Pekerja bisa menemukan lowongan pekerjaan lain dari berbagai situs sebagai pembanding, meluaskan kenalan, atau mencoba peluang dan kesempatan lainnya.

Dari kacamata pengusaha atau pemberi kerja, masalah loyalitas ini menjadi persoalan tersendiri apalagi jika pekerja yang resign boleh dikatakan dianggap sebagai key player di perusahaannya.

Percaya atau tidak, tiap perusahaan mempunyai karyawan bertipe seperti Lionel Messi di Barcelona yang bakal mati-matian dipertahankan karena kualitasnya.

Atau mungkin saja kamu bertipe seperti Cristiano Ronaldo dalam artian kualitas masih oke tetapi tidak cocok dengan gaya bermain di klub lama Real Madrid.

Bagaimanapun juga, skills atau keterampilan adalah satu isu yang dibutuhkan banyak perusahaan saat ini. Terutama skill digitalisasi yang diperkirakan akan paling banyak dicari setelah pandemi.

Digitalisasi memberi banyak efisiensi pada berbagai lini dan pengembangan. Tentu dari pandangan pengusaha, efisiensi dan efektivitas adalah nilai tambah yang dikejar untuk dapat meluaskan pasar dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

Nah, kamu sekarang ada di jalan mana? Mengikuti keadilan versi pengusaha atau pekerja? Tentu selalu ada pilihan. Yok, bisa yok bisa.

 

Sumber dan referensi:

Kemenaker: Upah Minimum Sebagai Jaring Pengaman

Apindo Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Ketenagakerjaan

Berbagai Alasan Resign yang Masuk Akal

Pak Jokowi, Ini Penyebab Investor Pilih Vietnam Dibanding RI