Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya dengan tradisi politik liberalisme yang mempengaruhi kebijakan dan politik luar negeri AS. Presiden Joe Biden yang baru terpilih dari Partai Demokrat mewakili pandangan liberal tersebut, namun ada perbedaan besar antara liberal Demokrat dan Republik.

Suzie Sudarman Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika UI memberikan paparan penjelasan ajaran liberal dan politik luar negeri AS dalam webinar Kebijakan Biden-Harris di Sektor Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Indonesia yang diselenggarakan Auriga Nusantara, 9 Februari 2021.

Dalam paparannya, Suzie mengutip pendapat Michael Doyle yang menyatakan bahwa kaum liberal percaya akan pentingnya kebebasan moral dan berkomitmen kepada tiga kerangka hak (Doyle 1983). Kebebasan tersebut dapat diidentifikasi atas dua jenis, kebebasan positif dan kebebasan negatif.

Kebebasan negatif atau negative freedom ialah kebebasan dari otoritas yang sewenang wenang (arbitrary). Ini sangat penting melindungi dan mempromosikan kapasitas dan kesempatan untuk menciptakan kebebasan.

Baca juga: Meneladani Kelucuan Elon Musk Dalam Pusaran Polarisasi Politik Indonesia

Sedangkan, kebebasan positif atau positive freedom tercerminkan melalui hak sosial dan ekonomi dan pekerjaan. “Positive right untuk menciptakan pekerjaan kepada warga negara. Negative right menghindarkan hak asasi manusia,” kata Suzie.

Selanjutnya, liberal Amerika mengenal representasi, yaitu hak untuk berpartisipasi secara demokratis dan terepresentasi sebagai syarat penting untuk menjamin kedua hak lainnya. Terakhir adalah pasar, mereka memiliki pilihan ideologi berupa pasar bebas.

“Jangan lupa kita membahas konflik-konflik internal maupun luar negeri terhadap internal itu dari sudut pertarungan ideologis. kalau Cina komunis, Amerika liberal, Indonesia Pancasila yang belum jelas lagi sehingga kita tidak bisa melindungi diri dari pertarungan dua kekuatan yang punya bobot ekonomi,” kata Suzie.

Ia meneruskan, liberalisme memiliki bermacam-macam corak ideologi. Sebagai ideologi, liberalisme adalah democratic, individualistik, egalitarian. Liberalisme juga serangkaian institusi, mengandung prinsip-prinsip dan praktek.

“Jadi dia selalu meninjau apakah negara itu ada nggak representasinya, benar dan efektif, nggak representasinya? Dan sebagainya,” terang Suzie.

Joe Biden
Presiden AS Joe Biden. (Foto: Twitter/POTUS)

Suzie menampilkan paparan untuk menjelaskan riwayat liberalisme di Amerika. Kelompok revolusioner di tahun 1760-an dan 1770-an adalah yang pertama mengartikulasikan keyakinan (creed) secara nasional. Konsensus disaat itu mendukung nilai-nilai liberal, demokratis, indivisualistik, dan kesetaraan.

Kemudian ada hentakan kelompok Jacksonian untuk melakukan reformasi ditahun 1820-an dan 1830-an, era Progresif dari tahun 1890 hingga 1914, dan reformasi moral di tahun 1960-an dan awal 1970-an.

Intinya dorongan pemerintahan Federal di bawah pemerintahan Republik dan Demokrat pada tahun 1933 hingga 1980 untuk menasionalisasi standar kebebasan dan kesetaraan untuk setiap warga Amerika menimbulkan isu yang cukup rumit. Aturan pemerintah ini menekankan isu bahwa kaum minoritas etnis itu wajib diperlakukan dalam kesetaraan.

Penolakan terhadap standar nasional muncul dalam bentuk gelombang populisme pada tahun 2008 yang dibantu oleh Fox News dan semua media sayap kanan. Keberadaan media sosial memperparahnya yang menurut istilah Presiden Obama “media sosial melakukan ‘turbo charge’.

Presiden Obama selanjutnya menyatakan bila “kita tidak bisa membedakan antara apa yang benar dan apa yang tidak benar maka demokrasi tidak bisa berjalan dan kita semua masuk dalam krisi epistemologi (epistemological crisis)”.

Perbedaan Liberal Partai Republik dan Partai Demokrat

Menurutnya, hal yang luput dibahas dari liberalisme adalah kekuatan sosial politiknya. Liberalisme adalah kekuatan kapitalis atau gerakan-gerakan kapitalis dalam menyebarkan pemahaman-pemahaman dan sepak terjang perdagangan mereka.

Suzie mengutip pandangan Samuel Huttington yang memandang Amerika susah menyesuaikan antara norma-norma atau nilai-nilai Amerika dengan institusi politik Amerika. Seharusnya nilai yang disebarkan Amerika sepadan dengan nilai-nilai yang diterapkan di dalam negeri.

“Kadang-kadang kita melihat ketidakadilan muncul misalnya seorang yang tidak bisa masuk sekolah Ivy League itu jarang bisa jadi sukses. Ada penyekatan-penyekatan yang tidak mudah,” ujar Suzie.

Baca juga: Meneladani Kelucuan Elon Musk Dalam Pusaran Polarisasi Politik Indonesia

Kondisi tersebut dapat dilihat juga dari semua putusan Kongres yang dilakukan pemerintahan Republikan yang juga liberal. Di Amerika, sistem partai merupakan sistem dua partai yang didominasi Partai Republik dan Partai Demokrat.

Perbedaan liberalisme antara Republikan dan Demokrat ialah liberal Republik merupakan laissez-faire, artinya sistem ekonomi dipraktikan bebas antara individu tanpa campur tangan pemerintah.

Sedangkan liberal-demokrat sebaliknya, welfare state atau negara kesejahteraan. Sederhananya, welfare state memandang perlunya distribusi kekayaan yang adil. Mereka juga mempromosikan kesetaraan kesempatan dan tanggung jawab publik, mengutip Britannica.

Welfare state itu cenderung membela kepentingan kelompok yang tidak diuntungkan. Sedangkan kelompok kanan (Republikan) dalam setiap Undang-Undang memberikan kekayaan terhadap orang kaya yang tidak dipajak. Jadi di sini benar-benar berlaku ideologi capitalism yang tidak mau menyentuh orang beruang untuk bisa berbagi terhadap sesama,” kata Suzie.

Baca juga: Mengenal Varian Baru Virus Corona

Sewaktu pemerintah Presiden Donald Trump yang Republikan, adanya stimulus sebagai kompensasi justru jatuh menguntungkan menteri dan anak Donald Trump. Kompensasi tersebut terserap kepada orang yang tidak membutuhkan.

“Stimulus itu jatuh kepada menteri keuangan, perusahaan Jared Kushne, Ivanka dan sebagainya. Jadi kelihatan sekali sensitifitas hilang, di situ hancurnya Amerika,” ujar Suzie.

Sebagai informasi, Jared Kushner merupakan suami dari Ivanka Trump, putri dari Donald Trump yang juga menjabat sebagai penasihat senior Presiden Donald Trump.

Pandangan liberal Republikan ini membuat orang kaya Amerika tidak mau berbagi sehingga mereka dinina-bobokan tanpa ingin diganggu gugat oleh siapapun. Padahal banyak rakyat Amerika tinggal di pinggir jalan karena tidak mampu membayar sewa rumah, tidak mampu menjadi manusia sewajarnya karena kebijakan bercorak liberal Republikan tersebut.

“Jadi sebetulnya di sini refleksi betapa sebuah ideologi patut dipahami. Kita nggak paham kapitalisme itu tetapi kita masuk dalam kancah kapitalisme tanpa menyebutnya itu sebuah ideologi pasar bebas yang akhirnya bisa memiskinkan kalau keadilan tidak diupayakan karena kalau anda sudah berkuasa dan punya uang cenderung untuk dibungkam suaranya agar tidak lagi berbagi,” kata Suzie.

Baca juga: Cristiano Ronaldo: Obsesi dan Sentuhan Hati yang Membesarkannya di Sepak Bola