Presiden Joko Widodo baru-baru ini memberikan pernyataan mengejutkan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pekan lalu. Pada kesempatan tersebut, dirinya secara terbuka berpendapat bahwa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM dari 11 Januari sampai 25 Januari. Kita ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari tayangan video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Dalam rapat tersebut, hadir beberapa pejabat antara lain Panglima TNI Jend Hadi Tjahjanto, Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Pernyataan menyentil Presiden Jokowi bukan yang pertama diucapkannya. Teguran kepada para menterinya akibat kegagalan dalam menurunkan kasus Covid-19 sudah berkali-kali terlontar dalam rapat-rapat tertentu.

Baca juga: Mengenal Varian Baru Virus Corona

Mengenakan masker dan dengan nada suara tenang, Jokowi kali ini menekankan bahwa pembatasan PPKM jilid 2 mesti benar-benar terimplementasi di lapangan.

Tidak lupa, ia mengingatkan, dalam merancang desain kebijakan, para epidemiolog dilibatkan untuk menghasilkan keluaran yang lebih komprehensif.

“Saya ingin Menko ajak epidemiologi sehingga mendesain kebijakan betul-betul bisa lebih komprehensif. Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasi ini, kita tidak tegas dan konsisten,” kata Jokowi.

Kekecewaan Jokowi ini dapat merujuk pada evaluasi PPKM jilid 1 yang sebelumnya dikemukakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter/jokowi)

Baca juga: Pentingnya Dukungan terhadap kesehatan mental karyawan: Employee Assisstance Program

Airlangga mengatakan, dari 7 provinsi yang melaksanakan PPKM, peningkatan kasus Covid-19 masih terjadi di 5 provinsi, sedangkan penurunan kasus hanya terlihat di 2 provinsi Banten dan DI Yogyakarta, mengutip Kontan.co.id melansir laman web Sekretariat Kabinet.

Lebih rincinya, dari 73 kabupaten dan kota PPKM, sebanyak 29 berada di zona risiko tinggi, 41 di zona risiko sedang, dan 3 sisanya masuk di zona risiko rendah.

Dengan tren tersebut, PPKM pun diperpanjang hingga 8 Februari 2021 dengan sedikit pelonggaran pembatasan jam operasional yang dimajukan ke pukul 20.00 WIB dari sebelumnya pukul 19.00 WIB.

Tidak ada pemenang

Total kasus total kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka satu juta. Data Satgas Covid-19 menunjukkan per 1 Februari 2021 total positif mencapai 1,08 juta kasus dengan 883 ribu sembuh dan 30 ribu meninggal dunia.

Tetapi ketegasan tidak harus menunggu terciptanya rekor kenaikan kasus. Implementasi di lapangan menjadi kunci sebagaimana ditekankan Jokowi kepada menterinya.

Yang menjadi pertanyaan, implementasi seperti apa yang harus lebih diefektifkan?

Bila berkaca dari pelaksanaan PPKM, pergerakan orang terpantau masih terjadi yang menunjukkan tidak adanya penurunan signifikan dibanding sebelum masa pandemi.

Hal itu dapat dirujuk salah satunya dengan menyimak data perubahan mobilitas yang dipublikasi Google. Secara persentase, perubahan mobilitas di toko retail dan rekreasi di Jakarta, misalnya, masih berada dalam rata-rata persentase semasa periode sebelum PPKM.

Data tren pergerakan perubahan mobilitas yang dihimpun Google, dikutip 1 Februari 2021.

Baca juga: Permintaan Maaf Publik Berturut-turut Muncul di Media Sosial

Pergerakan memang dilakukan oleh individu, akan tetapi tidak efektif pula menyerahkan tanggungjawab kegagalan ini kepada warga.

Sejumlah kepala daerah yang sedianya menjadi penentu nasib kebanyakan rakyat justru kerap memperlihatkan aktivitas lapangan mereka seolah mengabaikan pentingnya PPKM ini.

Bila memperhatikan sasaran arahan dari Presiden Jokowi yang menunjuk Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Agama, maka tersimpul bahwa upaya preventif akan dioptimalkan.

Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Presiden Jokowi berikutnya yang meminta jajarannya untuk “betul-betul turun ke lapangan tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana.”

Ucapan Presiden Jokowi terdengar singkat dan padat layaknya mengikuti cara Presiden Rusia Vladimir Putin kepada para menterinya. Hanya saja, pendapat tersebut seperti mengulang pernyataan-pernyataan yang selama ini diperdengarkan.

Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa implementasi di lapangan harus dilakukan bersamaan dengan edukasi kepada masyarakat agar mengatahui model kampanye 3 M.

Lagi-lagi, pesan tersebut membuka kembali kritik atas efektivitas kampanye 3 M yang sebenarnya sudah berkali-kali diucapkan publik figur dan pejabat pemerintah dalam pelbagai kesempatan. Jargon 3 M sudah menjadi santapan informasi masyarakat baik di TV, media elektronik, media cetak sampai ke media sosial.

Baca juga: Penyebab Industri Baja Nasional Kembali ‘Menjerit’ Tahun 2021

Langkah tidak efektif seringkali menghasilkan keluaran yang jauh dari harapan. Sayangnya, dalam situasi pandemi Covid-19, dampaknya menjadi berganda ke sektor perekonomian.

Pelaku usaha resto dan pengelola mal di Jakarta sudah menjerit akibat pelaksanaan PPKM jilid 1 yang mengatur pembatasan operasional sampai pukul 19.00 WIB.

Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Ellen Hidayat, mengatakan PPKM menyebabkan kapasitas dine in hanya 25 persen. Sebanyak 15 persen tenant memutuskan tidak melanjutkan sewa karena ragu untuk melanjutkan investasi di masa pandemi, mengutip CNBC Indonesia.

Ancaman PHK semakin dekat di depan mata dengan perpanjangan PPKM. Di sisi pengeluaran, mereka harus menunaikan kewajiban untuk membayar biaya operasional dan perpajakan.

Idealnya, pengetatan pembatasan berarti memberikan hasil semakin membaiknya sektor kesehatan dengan menurunnya kasus harian Covid-19 meskipun aspek perekonomian harus merosot.

Namun yang terjadi saat ini, ibarat pepatah berkata sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja sudah tersungkur akibat PPKM jilid 1, sementara kasus Covid-19 yang diharapkan ternyata tidak terealisasi.

Dengan kata lain, with or without it, nothing to win. Bagaimana hasilnya sampai 8 Februari nanti? Mari berharap pada sikap hari ini.

Baca juga: Apa Itu Gentrifikasi dan Bagaimana Ia Bisa Mengubah Yogyakarta?