Gebrakan luar biasa dilakukan Menteri Sosial Risma Triharini usai dilantik pada akhir Desember 2020. Beberapa kali ia melakukan blusukan untuk menemui keluarga miskin di Jakarta. Ini mengingatkan publik pada metode yang pernah dilakukan Presiden Jokowi sewaktu menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, Risma, sapaannya, menyempatkan diri mampir ke rumah keluarga miskin di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Selanjutnya, ketika tiba di Jakarta, di hari pertamanya bekerja, Risma mengunjungi pemulung yang tinggal di bawah jembatan di Jakarta Pusat, laporan Kompas.com.

Mantan Wali Kota Surabaya ini tidak hanya berkunjung dan meliaht, ia menyempatkan waktu untuk berdialog dan menawari pemulung itu rumah tinggal. Sehari setelahnya, dia melanjutkan blusukannya ke berbagai daerah di sekitar Jakarta.

Baca juga: Pahit-Manis Berlakunya PSBB Ketat Jawa-Bali ke Masyarakat

Gaya blusukan Risma menarik perhatian publik, bahkan bertengger di kolom trending topic Twitter. Video dan gambar yang menampilkan blusukan Risma menjadi viral di media sosial. Hingga artikel ini terbit, warga terus membicarakan blusukan Risma.

Blusukan Risma mendapat tanggapan dari sejumlah pejabat dan politisi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menilai aktivitas Risma dalam melakukan Blusukan di Jakarta merupakan karakter aslinya yang ingin menyapa masyarakat, terutama yang miskin, terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil, laporan Liputan6.com.

Kabiro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah mengatakan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial bertujuan untuk menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Blusukan ditujuakan untuk membantu pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS, laporan Kompas.com.

Baca juga: Mengapa Miliarder Jack Ma ‘Hilang’ Misterius? Apakah China Sekeras Itu?

Namun, blusukan Risma tersebut berkembang menjadi isu panggung politik. Beberpa pihak mencurigai gaya blusukan Risma adalah manuver untuk maju bertarung di Pilkada DKI Jakarta mendatang. Namun, dugaan tersebut dibantah Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang menyebut blusukan Risma tidak ada kaitannya terhadap Pilkada DKI Jakarta.

Politis Partai Gelora Fahri Hamzah yang dikenal sebagai komentator kritis pemerintahan, turut menanggapi blusukan sang menteri. Ia mengingatkan tugas Risma sebagai menteri sangat berbeda dibanding saat ia menjabat sebagai Wali Kota.

“Staf-nya Bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi Walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota,” tulis Fahri Hamzah di akun Twitternya, 6 Januari 2021.

 

Pemutakhiran DTKS

Di tengah hiruk pikuk Blusukan, Risma dan menteri lainnya memiliki tugas penting untuk mengeluarkan Indonesia dari tekanan pandemi Covid-19.

Risma telah meluncurkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 pada 4 Januari 2021. Nilai total anggaran bantuan sosial 2021 terbilang besar mencapai Rp110 T.

Bentuk bantuan itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan kartu sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ketiga bansos tersebut mulai direalisasikan pada Januari ini.

Yang perlu diketahui, periode penyaluran bantuan juga berbeda antar jenis bantuan. BST, misalnya disalurkan selama 4 bulan yakni Januari sampai April 2021.

Sedangkan, bantuan PKH disalurkan disalurkan tiap tiga bulan sekali, pada Januari, April, Juli dan Oktober. Ini bukan pekerjaan mudah untuk mengawasi penyaluran bantuan supaya benar-benar tepat sasaran.

Demikian juga tugas lain Risma di Kemensos yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anggota Komisi VIII DPR Nurhadi mengatakan tidak mempersoalkan blusukannya, namun Risma harus memperhatikan permasalahan DTKS, dikutip dari Tribunnews.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini blusukan membantu pemulung, salah satu dari 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di sekitaran Jl. Tirtayasa Jakarta Selatan. Selanjutnya ia berdialog dengan PPKS di ruang transit Kementerian Sosial RI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini blusukan membantu pemulung di sekitaran Jl Tirtayasa Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). (Foto: Kemensos RI)

Baca juga: Kado Awal 2021: Bansos Dilanjutkan, Vaksinasi Covid-19 Ditargetkan Dimulai Pekan Depan

DTKS merupakan sumber data untuk pemberian program bantuan pemerintah, tetapi sudah lama tidak diperbarui. Nurhadi mengatakan, penuntasan DTKS diperlukan supaya pemberian bansos menjadi tepat sasaran dan bisa menutup celah korupsi.

Belakangan, persoalan pemutakhiran data DTKS cukup menggelikan. Sebagai contoh, pejabat eselon I di Bappenas justru terdaftar sebagai penerima bansos, laporan DetikNews.

Menyelesaikan pemutakhiran data bukan perkara mudah karena melibatkan lintas kementerian dan lembaga, terlebih pemerintah daerah. Merujuk Permensos 5/2020, pendataan terhadap DTKS dilaksanakan oleh Pemda kabupaten/kota. Hasil Pendataan itu kemudian disampaikan kepada Pemprov untuk diteruskan kepada Menteri.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada 29 Desember 2020 mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pelbagai upaya pemutakhiran DTKS, di antaranya:

  • penyiapan data prelist (data dasar pencetakan formulir kegiatan Verifikasi dan Validasi dengan satuan Rumah Tangga)
  • proxy mean testing/PMT (metode statistik yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan kesejahteraan)
  • penyiapan kuesioner
  • penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
  • organisasi pendataan di lapangan.

Ia menerangkan, pelaksanaan pemutakhiran DTKS berada pada Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai ujung tombak. Sebelumnya, Kemensos telah menandatangani MoU pemutakhiran DTKS bersama Badan Pusat Statistik pada November 2020.

Dalam kerjasama itu, Kemensos hendak memastikan proses pemutakhiran data penduduk miskin dapat diselesaikan pada Juli 2021. Cakupan pemutakhiran data Kemensos sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

Rincinya, ruang lingkup kerjasama itu meliputi:

  • pembuatan model pemeringkatan
  • merancang kuesioner dan melakukan uji coba verifikasi serta validasi.
  • menyusun pedoman pelaksanaan pemutakhiran DTKS
  • workshop bimbingan
  • pemantapan verifikasi dan validasi
  • jaminan kualitas (quality assurance).

Masalah DTKS ini pun turut diperhatikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pada 18 Mei 2020 mengatakan, masalah kesemrawutan pemberian bansos pada tahun lalu berkaitan dengan DTKS yang belum diperbarui di sejumlah daerah.

Saat itu, baru 280 Pemda yang memperbarui DTKS. Jika tidak diperbarui, Pahala mengatakan, “orang miskinnya ya itu-itu saja. Padahal tingkat ekonomi warga naik turun, apalagi dimasa pandemik ini.”

Lembaga anti-rasua ini telah mengeluarkan SE 11/2020 tentang Penggunaan DTKS dan data Non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Sekarang, DTKS harus diperbarui empat kali dalam setahun, mengutip situs DTKS Kementerian Sosial.

Anggaran Penyempurnaan kualitas DTKS pun sangat fantastis mencapai Rp 1,272 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyempurnaan kualitas DTKS dan peningkatan cakupan DTKS dalam meningkatkan ketepatan sasaran semua program bansos dan perlindungan sosial.

“Ini anggaran bukan besar sekali. Tapi, buuesaaar sekali. Jadi, harus bisa dikelola dengan baik dan efisien. Bila bisa dikelola dengan baik, dan efisien, sisanya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain,” kata Risma dikutip.

Baca juga: Harga Kedelai Impor Melambung, Berikut Sederet Penjelasannya