Hidup sebagai manusia di negara demokrasi memang tidak selalu enak-enak. Ibarat dua sisi mata uang, enak dan tidak enak itu selalu hadir berdampingan.

Bagian enaknya, masyarakat dapat merasakan kebebasan berpendapat untuk mengungkap hati nuraninya dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal sekalipun.

Akan tetapi, kebebasan berpendapat itu sewaktu-waktu bisa berubah menjadi taring menggigit.

Contohnya, saat periode 2014-2019, Indonesia punya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang sepanjang hari selalu bicara nyinyir ke pemerintah.

Segala hal yang terjadi di darat, laut, dan udara Indonesia pasti saja dikritik yang ujung-ujungnya salah Presiden Joko Widodo.

Bersama mereka, ada akademisi Rocky Gerung dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang ikut bersuara menambah kebisingan di negara ini.

Itulah cenat-cenut di negeri demokrasi.

Dua F (Fadli Zon-Fahri Hamzah) adalah anggota parlemen di DPR RI. Menurut sejarahnya, parlemen ini berasal dari bahasa Prancis parler yang berarti ‘berbicara’ sehingga adanya orang-orang nyinyir sudah menjadi konsekuensi yang harus dipikul rakyat di negara demokrasi.

Karena kebisingan yang mereka dengungkan di negeri berpenduduk 267 juta jiwa ini, Fadli Zon dan Fahri Hamzah pun kena balasan: dinyinyirin kembali oleh pendukung Jokowi. Hasil yang setimpal dengan kelakuan mereka.

Saling serang pendapat ini makin kencang saat Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma’aruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno yang diusung Gerindra, partai Fadli Zon bernaung.

Syukurlah, suasana menjadi agak kalem selepas Pilpres 2019. Pakde Jokowi menang lagi. Istilah cebong untuk pendukung Jokowi dan kampret bagi pendukung Prabowo lekas hilang.

Lebih indahnya lagi, Gerindra dirangkul oleh Pakde dengan menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Maka, Fadli Zon yang sudah dikenal sebagai pengkritik Pakde Jokowi seketika menemukan dirinya sebagai orang dilematis. Maksud hati hendak mengkritik keras pemerintah, apa daya partainya sudah jadi koalisi.

Sementara Fahri Hamzah mulai kendur setelah tidak menjadi anggota DPR di periode sekarang, ditambah lagi, dia dikabarkan sedang menggeluti usaha ekspor lobster.

Yang tersisa sebagai pengkritik adalah Rocky Gerung dan Said Didu. Mereka tetap konsisten pada jalurnya untuk mengkritik pemerintah walaupun sulit menerka apa sebenarnya tujuan riil mereka.

“Ancaman utang sudah sangat bahaya. Silakan simak,” kata Said Didu di Twitter pada Rabu (19/8/2020) sambil meretweet video dirinya berbicara di ILC.

Itu satu contoh kritik dari Said Didu yang baru dipostingnya. Saat kawan-kawannya sudah kalem, ia masih saja mencari perkara untuk memancing keributan.

Seperti yang disebutkan di awal, inilah konsekuensi negara demokrasi. Sistem yang dibangun menuntut partisipasi rakyat, termasuk mengisi ruang oposisi untuk mengkritisi pemerintah.

Ruang oposisi itu harus ada supaya identitas lawan yang dihadapi terang dan jelas. Ibarat di dunia militer, dalam suasana perang, para Jenderal dan prajurit sudah tahu siapa lawan mereka sehingga strategi yang dipakai lebih terukur.

Sebaliknya, ketika berada dalam suasana damai seperti di Indonesia, musuh dengan jenis dan tuntutan baru bisa hadir kapanpun tanpa terduga. Yang terjadi adalah waspada setiap waktu.

Kalau ternyata militer dapat musuh jenis baru, maka mereka akan dihadapkan dengan kajian yang cukup menguras waktu, tenaga dan dana. Siapa pemimpin mereka, bagaimana jaringan mereka, apa tujuan mereka, apa yang menjadi latar belakang mereka, bagaimana mereka beroperasi dan bekerja, bagaimana teknologi dan logistik mereka, dan seterusnya dan seterusnya.

Poster Deklarasi KAMI
Poster Deklarasi KAMI. (Foto: YouTube/Refly Harun)

Nah, itulah pentingnya mengapa oposisi itu harus ada. Rocky Gerung dan Said Didu sudah ada di ruang itu dan mendapat perhatian luas publik.

Hanya saja, yang jadi masalah, baik Rocky Gerung dan Said Didu bukan kader partai atau pemimpin organisasi politik manapun. Said Didu malah mendeklarasikan dirinya sebagai ‘Manusia Merdeka’. Karena itu, sulit menyimpulkan keduanya sebagai oposisi terorganisir.

Artinya, Rocky Gerung dan Said Didu tidak mungkin punya kekuatan baik dari segi jumlah SDM maupun pendanaan untuk dapat mengganggu kedaulatan negara secara terorganisir. Wong, mereka cuma bersenjatakan pikiran. Lawannya ya harus pakai pikiran yang canggih pula.

Nah, yang jadi pertanyaan, partai manakah yang mengisi ruang oposisi itu? Tidak ada. Kalaupun partai itu ada, ia tidak punya kekuasaan besar untuk menciptakan produk kebijakan berupa Undang-Undang, misalnya.

Tetapi, kita menemukan jawabannya kemarin tanggal 18 Agustus 2020.

Sejumlah tokoh mendeklarasikan berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi. Mereka bergabung sebagai koalisi meski bukan kumpulan orang-orang partai.

KAMI adalah organisasi baru dengan wajah-wajah lama yang menjadi inisiator. KAMI hadir sebagai ‘lawan’ baru pemerintah secara tidak terduga, tetapi tidak juga mengejutkan.

Ada Ahmad Yani mantan anggota Komisi III DPR RI sebagai Ketua Komite KAMI, juga Rocky Gerung, Said Didu dan sederet aktivis, akademisi, ahli hukum, pemuka agama hadir sebagai inisiator KAMI.

Dari sekian banyak inisiator, sosok yang mendapat banyak sorotan adalah Din Syamsuddin dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Din Syamsuddin adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, sementara Gatot Nurmantyo adalah mantan Panglima TNI (2015-2017).

Dua sosok yang selama ini terdengar anteng-anteng saja, tiba-tiba datang sebagai ‘lawan’ bagi pemerintah.

Karena diisi orang-orang lama, maka tidak terlalu sulit untuk menyerang balik organisasi KAMI. Amunisi berupa arsip-arsip berita masa lalu sudah disiapkan untuk mengendurkan gerakan KAMI.

Terbukti dengan melimpahnya tudingan kepada tokoh-tokoh KAMI. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (‎PKB), Abdul Kadir Karding dalam berita di JawaPos.com mengungkit kembali Pilpres 2019 lalu menanggapi deklarasi KAMI.

Ia menduga KAMI adalah bagian orang yang sakit hati di Pilpres lalu, orang-orang yang kalah di Pilpres dan bukan pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’aruf Amin.

Nuansa barisan sakit hati yang disematkan kepada KAMI juga didengungkan di Twitter sampai menempati trending topic.

Banyak yang mengungkit masa lalu Din Syamsuddin yang tidak ditunjuk sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Pakde Jokowi pada Pilpres 2019 sehingga diduga kuat membuat ia sakit hati. Duh!

Pun Gatot Nurmantyo dulu sempat digadang maju sebagai Capres melalui gerakan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat atau menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto walau akhirnya tidak terwujudnya samsek.

Di sisi lain, KAMI dianggap sebagai wadah untuk menghadapi Pilpres 2024. Kesimpulan ini salah satunya dimuat dalam berita BBC Indonesia.

Dalam beritanya, BBC Indonesia memuat wawancara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat yang merasa heran dan mempertanyakan mengapa KAMI tidak menjadi partai politik saja jika memang berancang-ancang menuju Pemilu 2024.

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang juga inisiator KAMI, membantah tudingan bahwa KAMI dibentuk untuk persiapan Pilpres 2024.

Soal tudingan lain tentang barisan sakit hati, Din Syamsuddin mengatakan, menang atau kalah, cendekiawan sejati akan bersuara manakala melihat terjadi kebobrokan. Ia meminta pengkritik KAMI sebaiknya menilai substansi atau isi yang mereka bawakan.

Memang terlepas dari masa lalu, kehadiran KAMI sebagai barisan oposisi baiknya dianggap positif untuk keseimbangan sistem demokrasi Indonesia agar on the track.

Soalnya, publik cukup capek jika isu yang diangkat selama ini kerap menyenggol isu keagamaan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Apalagi para pejabat di tingkat pusat maupun daerah dan komika Stand Up Comedy sekalipun agak berhati-hati bermain di isu seputaran agama. Resikonya terlalu besar.

Nah, dengan adanya KAMI setidaknya ada harapan tercipta ruang diskursus sehat. Ini sebuah efek positif kepada lawan KAMI walau tidak baik pula terlalu berekspetasi dengan kemanfaatan KAMI.

Ada 8 tuntutan kepada pemerintah yang disampaikan KAMI saat deklarasi kemarin. Semuanya hampir merangkum dimensi persoalan dari politik hingga ekonomi di Indonesia.

Salah satunya menuntut keseriusan pemerintah menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

Sisi positif lainnya akan dirasakan pendukung pemerintahan. Disadari atau tidak, setelah Pilpres 2019, pendukung Pakde Jokowi justru bisa mendapat lawan dari dalam internal mereka.

Potensi retakan itu bisa jadi karena beda pendapat, bisa jadi karena masalah distribusi kekuasaan. Mau lepas dari kawan agak sungkan, mau bertahan ya tidak enak hati.

Dengan hadirnya KAMI, maka potensi keretakan internal bisa dicegah, bisa berkumpul lagi dan memperkuat kembali barisan sambil menunjuk, ini lho (KAMI) lawan kita di Pilpres 2024, bukan Giring Nidji.